AS akan pangkas tarif pajak, Darmin: Biarkan sajaAS akan pangkas tarif pajak, Darmin: Biarkan sajaRabu 6 Des 2017 10:33Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang Reformasi Pajak yang dicanangkan Presiden AS Donald Trump dan Partai Republik telah disahkan oleh Senat Amerika Serikat (AS). Trump berniat memangkas tarif pajak korporasi dari 35% menjadi 15%, yang lebih rendah dari tarif pajak korporasi di Indonesia sebesar 25%.selengkapnya

 Tax Amnesty Disahkan, Menko Darmin: Tunggu Saja DuluTax Amnesty Disahkan, Menko Darmin: Tunggu Saja DuluJumat 1 Jul 2016 07:04Administratordibaca 922 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah disahkan oleh DPR biarkan berjalan. Dirinya enggan menerka-nerka apa yang akan terjadi setelah tax amnesty diberlakukan.selengkapnya

 Ditjen Pajak Akui Pengawasan Fasilitas PPh Final UMKM LemahDitjen Pajak Akui Pengawasan Fasilitas PPh Final UMKM LemahSenin 9 Mar 2020 13:21Ridha Anantidibaca 377 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui bahwa pengawasan atas Wajib Pajak (WP) UMKM yang menikmati fasilitas PPh Final 0,5% dari omzet masih lemah.selengkapnya

 Menko Luhut Blak-blakan soal Penghapusan Pajak Barang Mewah Kapal Kapal YachtMenko Luhut Blak-blakan soal Penghapusan Pajak Barang Mewah Kapal Kapal YachtSenin 4 Feb 2019 09:40Ridha Anantidibaca 586 kaliSemua Kategori

Menteri Kordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan memberikan penjelasan terkait hasil rapat koordinasi rancangan Peraturan Pemerintah (PP) pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kapal yacht.selengkapnya

 Kapal Pesiar Bebas Pajak, RI Bisa Raup Rp 6 Triliun/TahunKapal Pesiar Bebas Pajak, RI Bisa Raup Rp 6 Triliun/TahunJumat 1 Feb 2019 10:12Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menghapus pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kapal pesiar atau yacht asing yang masuk Indonesia. Dari kegiatan itu, diperhitungkan negara bisa mendapatkan devisa hingga US$ 443 juta per tahun.selengkapnya

 Pemerintah Jangan Bergantung Cukai RokokPemerintah Jangan Bergantung Cukai RokokSelasa 13 Nov 2018 11:12Ridha Anantidibaca 368 kaliSemua Kategori

Ekonom yang juga Dewan Pakar Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Faisal Basri meminta Pemerintah untuk tak bergantung terhadap cukai rokok. Sebab, selama ini, Pemerintah terkesan memiliki ketergantungan terhadap cukai rokok.selengkapnya

 PPh Bunga Obligasi Dikaji Turun, Bank Hadapi Risiko Perebutan DanaPPh Bunga Obligasi Dikaji Turun, Bank Hadapi Risiko Perebutan DanaRabu 26 Sep 2018 09:16Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga surat utang atau obligasi pemerintah dan swasta. Namun, Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai kebijakan itu tidak perlu. Sebab, penurunan tarif bisa membuat perbankan menghadapi risiko perebutan dana.selengkapnya

 Bjb T-Samsat, Cara Mudah Bayar Pajak MotorBjb T-Samsat, Cara Mudah Bayar Pajak MotorRabu 11 Apr 2018 11:18Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Bank bjb senantiasa berkomitmen untuk menyentuh masyarakat dengan konsep human to human melalui beragam kemudahan layanan produk dan jasa yang diberikan.selengkapnya

 Enam Proyek Kilang Minyak Pertamina Dapat Insentif Bebas PajakEnam Proyek Kilang Minyak Pertamina Dapat Insentif Bebas PajakJumat 30 Mar 2018 14:13Ridha Anantidibaca 1095 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memberikan insentif pembebasan pajak dalam waktu tertentu (tax holiday) untuk seluruh proyek pembangunan kilang minyak PT Pertamina (Persero). Tujuannya untuk mempercepat pembangunan kilang.selengkapnya

 Ditjen Pajak siap jalankan reformasi pajakDitjen Pajak siap jalankan reformasi pajakKamis 15 Mar 2018 10:37Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah berupaya untuk melakukan reformasi perpajakan. Hal ini untuk memberikan keadilan bagi wajib Pajak (WP) yang patuh dan yang tidak.selengkapnya

 Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabutJumat 14 Jul 2017 14:19Ajeng Widyadibaca 627 kaliSemua Kategori

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

 Momentum Bersih-bersih Aparat KorupMomentum Bersih-bersih Aparat KorupRabu 23 Nov 2016 12:34Ajeng Widyadibaca 942 kaliSemua Kategori

Kabar mengejutkan kembali datang dari aksi Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru saja melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang pegawai pajak yang diamankan bersama beberapa orang lainnya atas dugaan suap.selengkapnya

 Reformasi Pajak Jilid II, Sri Mulyani Bakal Rombak UU IniReformasi Pajak Jilid II, Sri Mulyani Bakal Rombak UU IniSabtu 19 Nov 2016 11:52Ajeng Widyadibaca 816 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani kian serius melakukan reformasi perpajakan. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan kepercayaan masyarakat pada sistem perpajakan di Indonesia.selengkapnya

 Luhut Bocorkan Poin-Poin Revisi Aturan Pajak MigasLuhut Bocorkan Poin-Poin Revisi Aturan Pajak MigasSelasa 30 Ags 2016 09:40Administratordibaca 855 kaliSemua Kategori

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di hulu minyak dan gas bumi (migas), akhirnya berbuah manis disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ada beberapa poin yang disepakati untuk direvisi dalam PP ini.selengkapnya

 Sempat `Perang` Kata, Menkeu: Singapura Tak Berniat Hambat Tax AmnestySempat `Perang` Kata, Menkeu: Singapura Tak Berniat Hambat Tax AmnestySelasa 26 Jul 2016 11:51Administratordibaca 981 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan telah bertemu Deputi Perdana Menteri Singapura Tharman Shanmugaratnam. Dalam pertemuan itu, dia diyakinkan bahwa negara tersebut tidak memiliki intensi untuk mengganggu pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia.selengkapnya

 Rayakan HUT Kemenko Perekonomian, Menko Darmin Fokus ke Tax AmnestyRayakan HUT Kemenko Perekonomian, Menko Darmin Fokus ke Tax AmnestySenin 25 Jul 2016 16:23Administratordibaca 769 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution pagi ini kembali menggelar acara peringatan ulang tahun ke-50 Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Acara pada hari ini difokuskan kepada seminar yang membahas mengenai tantangan dan peluang dari ekonomi Indonesia.selengkapnya

 `Diserang` Pejabat Indonesia, Singapura Bantah Jegal Tax Amnesty`Diserang` Pejabat Indonesia, Singapura Bantah Jegal Tax AmnestySenin 25 Jul 2016 15:58Administratordibaca 672 kaliSemua Kategori

Pemerintah Singapura membantah telah melakukan upaya-upaya yang dapat menghambat jalannya kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia. Bantahan negeri jiran tersebut untuk menjawab tudingan sejumlah pejabat Indonesia sebelumnya.selengkapnya

 Repatriasi Dihadang, Menkeu: Saya Tidak Takut SingapuraRepatriasi Dihadang, Menkeu: Saya Tidak Takut SingapuraSelasa 19 Jul 2016 19:17Administratordibaca 1086 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan akan melakukan serangkaian langkah meyakinkan pelaku usaha untuk mengikuti program pengampunan pajak. Hal ini dilakukan sebagai balasan atas upaya Singapura menahan dana warga Indonesia tetap berdiam di negara tersebut.selengkapnya

 Pemerintah Peringatkan Rencana Gugatan UU Tax AmnestyPemerintah Peringatkan Rencana Gugatan UU Tax AmnestySelasa 12 Jul 2016 13:12Administratordibaca 753 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum bersikap terhadap rencana gugatan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang akan dilayangkan Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) ke Mahkamah Konstitusi. Namun, pemerintah memperingatkan bahwa beleid itu bertujuan untuk kepentingan negara.selengkapnya

 Menkeu Minta Penggugat UU Pengampunan Pajak Dahulukan Kepentingan NegaraMenkeu Minta Penggugat UU Pengampunan Pajak Dahulukan Kepentingan NegaraSelasa 12 Jul 2016 10:27Administratordibaca 849 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan meminta kepentingan negara didahulukan menyusul adanya gugatan atas Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty ke Mahkamah Konstitusi.selengkapnya

12

 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :