Distorsi Ekonomi Akibat Kebijakan Pajak Masih Perlu DiperdebatkanDistorsi Ekonomi Akibat Kebijakan Pajak Masih Perlu DiperdebatkanSelasa 24 Apr 2018 16:37Ridha Anantidibaca 2819 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak menyatakan kebijakan tax exemption atau pengecualian pajak dianggap sebagai biang kerok ketidakefisienan pemungutan PPN dan berpotensi distortif ke perekonomian.selengkapnya

 Sri Mulyani Pertimbangkan Hapus PPN AvturSri Mulyani Pertimbangkan Hapus PPN AvturKamis 14 Feb 2019 14:50Ridha Anantidibaca 370 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mempertimbangkan usulan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan terhadap avtur atau bahan bakar pesawat. Pasalnya, avtur dituding sebagai biang kerok mahalnya tarif tiket penerbangan ke sejumlah rute domestik.selengkapnya

 Akibat Restitusi, Pertumbuhan Penerimaan Pajak MelambatAkibat Restitusi, Pertumbuhan Penerimaan Pajak MelambatJumat 22 Mar 2019 15:12Ridha Anantidibaca 744 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak per akhir Februari kemarin mencapai Rp160,8 triliun. Penerimaan tersebut meningkat 4,7 persen dibanding capaian periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp153,7 triliun.selengkapnya

 Tarif Pesawat Mahal, Menteri BUMN Minta PPN Avtur DihapusTarif Pesawat Mahal, Menteri BUMN Minta PPN Avtur DihapusKamis 14 Feb 2019 09:54Ridha Anantidibaca 527 kaliSemua Kategori

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk bisa mengkaji penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penjulan bahan bakar jenis avtur. Bahkan Rini menyampaikan keinginannya agar PPN dihapuskan.selengkapnya

 Dunia Serentak Tindaklanjuti Panama Papers, Termasuk SingapuraDunia Serentak Tindaklanjuti Panama Papers, Termasuk SingapuraJumat 13 Mei 2016 17:11Administratordibaca 1176 kaliSemua Kategori

Tersingkapnya perusahaan-perusahaan cangkang dalam Panama Papers telah mendorong rangkaian investigasi lebih dalam terhadap penghindaran pajak di seluruh dunia, termasuk Singapura yang bertetangga dekat dengan Indonesia, setelah ditemukan kaitan kuat praktik semacam itu dengan bank-bank besar dan tokoh-tokoh politik, lapor harian ekonomi terkemuka Jepang, Nikkei, dalam lamannya.selengkapnya

 Setoran Pajak Anjlok, Sri Mulyani Tuding PSBB Sebagai Biang KeladiSetoran Pajak Anjlok, Sri Mulyani Tuding PSBB Sebagai Biang KeladiRabu 21 Okt 2020 10:01Ridha Anantidibaca 314 kaliSemua Kategori

Tersendatnya roda perekonomian akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berimbas ke kinerja fiskal pemerintah.selengkapnya

 Pencairan Restitusi Jadi Biang Korupsi, Bagaimana Mengatasinya?Pencairan Restitusi Jadi Biang Korupsi, Bagaimana Mengatasinya?Selasa 27 Ags 2019 14:24Ridha Anantidibaca 1429 kaliSemua Kategori

Skema post audit diusulkan untuk mencegah praktik rasuah dalam proses pengembalian kelebihan bayar pajak atau restitusi.selengkapnya

 PPN Dituding Jadi Biang Keladi Harga Avtur Mahal, Pajak: Nggak FairPPN Dituding Jadi Biang Keladi Harga Avtur Mahal, Pajak: Nggak FairJumat 15 Feb 2019 10:25Ridha Anantidibaca 663 kaliSemua Kategori

Harga avtur yang yang dijual tinggi oleh PT Pertamina (Persero) menjadi ramai dibahas karena memberikan dampak ke beberapa sektor ekonomi. Bahkan, keluhan harga avtur tinggi telah sampai telinga Presiden Joko Widodo (jokowi).selengkapnya

 Turunkan Harga Avtur, Sri Mulyani Buka Peluang Penyesuaian Tarif PPNTurunkan Harga Avtur, Sri Mulyani Buka Peluang Penyesuaian Tarif PPNKamis 14 Feb 2019 09:46Ridha Anantidibaca 373 kaliSemua Kategori

Menteri KeuanganSri MulyaniIndrawati membuka peluang penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi penjualan avtur. Pelaku usaha menyebut komponen pajak sebagai salah satu biang keladi mahalnyaharga avturyang kemudian menyundulharga tiket pesawat.selengkapnya

 Kepatuhan Wajib Pajak Badan Rendah, Ini Biang Keladinya!Kepatuhan Wajib Pajak Badan Rendah, Ini Biang Keladinya!Kamis 3 Mei 2018 08:46Ridha Anantidibaca 1238 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai ada penyebab lain yang membuat rasio kepatuhan pelaporan wajib pajak (WP) badan sangat rendah.selengkapnya

 Pajak menekan daya beli konsumen atasPajak menekan daya beli konsumen atasRabu 25 Apr 2018 10:48Ridha Anantidibaca 697 kaliSemua Kategori

Target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,4% dinilai sulit tercapai. Sebab, konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi belum pulih. Kebijakan perpajakan dituding jadi salah satu biang keladi terhambatnya pemulihan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok ekonomi menengah ke atas.selengkapnya

 RR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era JokowiRR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era JokowiSenin 27 Feb 2017 14:07Ajeng Widyadibaca 626 kaliSemua Kategori

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyebut struktur ekonomi Indonesia adalah sosialisme terbalik,kelompok bisnis kuat melemahkan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang memicu ketidakadilan dalam kedaulatan ekonomi di masyarakat.selengkapnya

 MASA SOSIALISASI: Seruan Perpanjangan Kian LantangMASA SOSIALISASI: Seruan Perpanjangan Kian LantangKamis 15 Sep 2016 18:59Administratordibaca 923 kaliSemua Kategori

Kegaduhan terkait dengan waktu implementasi kebijakan pengampunan pajak sontak menyeruak akhir-akhir ini. Kurangnya masa sosialisasi dan waktu berhitung harta disebutsebut sebagai biang keladi dan acuan perpanjangan waktu implementasi, khususnya periode dengan tarif tebusan paling rendah.selengkapnya

 Pemungutan PPN Barang Digital, Penunjukan Wajib Pungut Ditargetkan Juli 2020Pemungutan PPN Barang Digital, Penunjukan Wajib Pungut Ditargetkan Juli 2020Rabu 17 Jun 2020 10:57Ridha Anantidibaca 597 kaliSemua Kategori

Pemungutan PPN atas transaksi barang digital siap diterapkan. Pemerintah bahkan menargetkan Juli 2020 bisa segera menunjuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) asing sebagai wajib pungut atau wapu.selengkapnya

 Rendahnya Kinerja Pemungutan Pajak Jadi Tantangan BesarRendahnya Kinerja Pemungutan Pajak Jadi Tantangan BesarJumat 24 Ags 2018 10:05Ridha Anantidibaca 891 kaliSemua Kategori

Rendahnya kinerja pemungutan pajak menjadi tantangan bagi pemerintah untuk merealisasikan target pertumbuhan penerimaan pajak pada 2019 sebesar 16,4%.selengkapnya

 Utang dan Dilema Pemungutan Pajak yang LoyoUtang dan Dilema Pemungutan Pajak yang LoyoJumat 23 Feb 2018 10:15Ridha Anantidibaca 524 kaliSemua Kategori

Posisi utang pemerintah pada awal 2018 mencapai Rp3.958,6 triliun atau mendekati angka Rp4.000 triliun. Dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar, posisi utang tersebut diproyeksikan akan terus terkerek naik.selengkapnya

 Pemungutan Pajak Digital Perusahaan Asing Dinilai Setengah-SetengahPemungutan Pajak Digital Perusahaan Asing Dinilai Setengah-SetengahRabu 1 Jul 2020 14:51Ridha Anantidibaca 297 kaliSemua Kategori

Pemungutan pajak digital oleh pemerintah terhadap perusahaan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dinilai masih setengah-setengah.selengkapnya

 Ambang Batas Pemungutan PPN Digital, Semua PMSE Asing Bakal KenaAmbang Batas Pemungutan PPN Digital, Semua PMSE Asing Bakal KenaRabu 1 Jul 2020 14:28Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Pemberian batasan nilai transaksi dan jumlah traffic penunjukkan pemungut PPN PMSE ditujukan supaya skema pemungutan PPN bisa dilakukan secara optimal oleh pelaku produk digital dari luar negeri.selengkapnya

 Bupati Lombok Utara Buka Gebyar Pekan Pajak Bumi BangunanBupati Lombok Utara Buka Gebyar Pekan Pajak Bumi BangunanJumat 9 Ags 2019 10:28Ridha Anantidibaca 607 kaliSemua Kategori

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Undang Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahselengkapnya

 Menteri Rini Usulkan Penghapusan PPN Avtur 10% ke Sri MulyaniMenteri Rini Usulkan Penghapusan PPN Avtur 10% ke Sri MulyaniKamis 14 Feb 2019 09:49Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengusulkan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% penjualan avtur dalam negeri kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal ini bisa menjadi salah satu solusi mengatasi polemik kenaikan harga tiket pesawat.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :