Catat! Syarat Emiten Dapat Pajak RendahCatat! Syarat Emiten Dapat Pajak RendahSelasa 20 Okt 2020 15:37Ridha Anantidibaca 742 kaliSemua Kategori

Perusahaan berstatus terbuka atau emiten bisa mendapat pajak yang lebih rendah. Asal, emiten memenuhi persyaratan tertentu.selengkapnya

 Mulai Masa Agustus, PKP Wajib Bukti Potong PPh Pasal 23 dan 26Mulai Masa Agustus, PKP Wajib Bukti Potong PPh Pasal 23 dan 26Kamis 18 Jun 2020 11:26Ridha Anantidibaca 334 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak (WP) yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib membuat bukti pemotongan (bukpot) serta menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26.selengkapnya

 DPR Minta Sri Mulyani Pecat Pegawai yang KorupsiDPR Minta Sri Mulyani Pecat Pegawai yang KorupsiSelasa 29 Nov 2016 10:49Ajeng Widyadibaca 777 kaliSemua Kategori

Dewan perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk memecat pegawai pajak dan bea cukai yang tertangkap tangan melakukan praktik korupsi. Saat ini, dua pegawai yang sudah menjadi tersangka ini berstatus diberhentikan sementara atau pegawai non aktif.selengkapnya

 Royalti, dividen dan PPN jadi alasan Kontrak Karya tak teken amandemen kontrakRoyalti, dividen dan PPN jadi alasan Kontrak Karya tak teken amandemen kontrakSenin 19 Mar 2018 10:18Ridha Anantidibaca 535 kaliSemua Kategori

Lantaran alasan perpajakan, tiga perusahaan pertambangan berstatus Kontrak Karya (KK) sampai tahun 2018 ini belum melaksanakan amandemen kontrak. Padahal, amandemen sudah diwajibkan setahun setelah Undang-Undang No. 04/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) diterbitkan.selengkapnya

 Soal Pajak, Jangan Bandingkan PT Inalum Saat Masih PMA dan BUMNSoal Pajak, Jangan Bandingkan PT Inalum Saat Masih PMA dan BUMNSabtu 18 Jun 2016 07:18Administratordibaca 1080 kaliSemua Kategori

Permasalahan Pemprov Sumatera Utara dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) terkait Pajak Air Permukaan (PAP) belum menemukan titik temu. Bahkan terakhir, muncul opini Inalum saat masih berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) masih lebih baik daripada setelah menjadi badan usaha milik negara (BUMN) dalam hal pembayaran pajak.selengkapnya

 Grab dan Uber Dikejar Pajak, Begini Respons MenkominfoGrab dan Uber Dikejar Pajak, Begini Respons MenkominfoRabu 27 Apr 2016 10:51Administratordibaca 1279 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah mengkaji untuk memungut pajak dari sektor e-commerce. Hal ini tentu saja meliputi aplikasi penyedia transportasi online seperti Uber dan Grab. Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan, Grab dan Uber berstatus sebagai penyelenggara aplikasi dan bukan perusahaan transportasi. Menurutnya,untuk transportasiselengkapnya

 2.000 Perusahaan Asing Tak Bayar Pajak, Negara Rugi Rp 500 Triliun2.000 Perusahaan Asing Tak Bayar Pajak, Negara Rugi Rp 500 TriliunSelasa 22 Mar 2016 09:42Administratordibaca 2077 kaliSemua Kategori

Selama ini penerimaan pajak negara selalu gagal mencapai target. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat salah satu penyebab gagalnya pecapaian target ini adalah banyaknya perusahaan yang tidak membayar pajak. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan selama 10 tahun ini tercatat hampir dari 2.000 perusahaan yang berstatus PMA (penananaman modal asing) tidak pernahselengkapnya

 Daerah Penerima DBH Cukai Hasil Tembakau di Sulsel BertambahDaerah Penerima DBH Cukai Hasil Tembakau di Sulsel BertambahSenin 16 Apr 2018 09:54Ridha Anantidibaca 407 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan dua kabupaten bisa beralih status menjadi daerah penghasil tembakau sehingga lebih mengoptimalkan alokasi DBH cukai hasil tembakau ke provinsi tersebut.selengkapnya

 Akhirnya, Tax Amnesty Dongkrak Setoran PajakAkhirnya, Tax Amnesty Dongkrak Setoran PajakSelasa 4 Okt 2016 13:12Administratordibaca 540 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui, program pengampunan pajak di periode pertama membuat realisasi penerimaan pajak melejit. Terutama untuk penerimaan kategori pajak penghasilan (PPh) non migas.selengkapnya

 Pengusaha Tambang Minta Perlakuan Sama Restitusi PajakPengusaha Tambang Minta Perlakuan Sama Restitusi PajakRabu 16 Mar 2016 05:00Administratordibaca 1538 kaliSemua Kategori

Perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi III menuntut perlakuan sama dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dalam hal ini ada kesetaraan mekanisme restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Supriatna Suhala memaparkan masing-masing perusahaan PKP2B generasi ketiga mendapatselengkapnya

 Chevron Akan Klarifikasi Kurang Bayar Pajak di Dua Blok MigasChevron Akan Klarifikasi Kurang Bayar Pajak di Dua Blok MigasRabu 11 Apr 2018 10:54Ridha Anantidibaca 1224 kaliSemua Kategori

Chevron segera mengklarifikasi kekurangan bayar pajak selama tahun 2016. Kekurangan bayar pajak ini terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2017 yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).selengkapnya

 Pengusaha Batu Bara Tagih Restitusi PPN Rp 1,5 TriliunPengusaha Batu Bara Tagih Restitusi PPN Rp 1,5 TriliunJumat 20 Mei 2016 12:53Administratordibaca 1401 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menagih Direktorat ‎Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk segera membayar kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Dalam hitungan APBI, besaran restitusi yang belum dibayarkan mencapai Rp 1,5 triliun. Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan, ada 11 perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), khususnya padaselengkapnya

 Pajak E-Commerce Mulai 1 April, Penerapannya Harus CermatPajak E-Commerce Mulai 1 April, Penerapannya Harus CermatJumat 29 Mar 2019 10:23Ridha Anantidibaca 204 kaliSemua Kategori

Pemerintah harus cermat dan hati-hati dalam menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Aturan ini rencananya berlaku 1 April 2019.selengkapnya

 Google Kenakan PPN 10% untuk Pengguna Google Ads di IndonesiaGoogle Kenakan PPN 10% untuk Pengguna Google Ads di IndonesiaSelasa 3 Sep 2019 14:28Ridha Anantidibaca 504 kaliSemua Kategori

Google Indonesia akan membebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk pengguna Google Ads mulai 1 Oktober 2019 mendatang.selengkapnya

 Dirampas Ditjen Bea Cukai, onderdil moge Harley Davidson selundupan mungkin dilelangDirampas Ditjen Bea Cukai, onderdil moge Harley Davidson selundupan mungkin dilelangJumat 6 Des 2019 10:47Ridha Anantidibaca 345 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi masih menahan motor gedeHarley Davidson yang diselundupkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Ari Askhara dalam penerbangan pesawat baru Garuda Airbus A330-900.selengkapnya

 Pemerintah Diimbau Tunda Penerapan Pajak E-CommercePemerintah Diimbau Tunda Penerapan Pajak E-CommerceJumat 29 Mar 2019 11:31Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Pemerintah diimbau menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada 1 April mendatang. Penundaan dinilai perlu agar ada cukup waktu bagi pemerintah untuk mengkaji lebih jauh, secara cermat dan hati-hati, mengenai dampak negatif dari kebijakan itu terhadap industri maupun pelaku e-commerce dan marketplace yanselengkapnya

 Pemerintah tarik pajak Google tahun iniPemerintah tarik pajak Google tahun iniSenin 7 Nov 2016 14:08Ajeng Widyadibaca 574 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan pemerintah akan menarik pajak dari Google tahun ini, setelah selesai melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat itu.selengkapnya

 Peserta Tax Amnesty Harus Alihkan Asetnya ke Instrumen KhususPeserta Tax Amnesty Harus Alihkan Asetnya ke Instrumen KhususRabu 10 Ags 2016 08:18Administratordibaca 853 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan meminta kepada peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty untuk dapat mengalihkan asetnya pada berbagai instrumen yang telah disiapkan oleh pemerintah.selengkapnya

 Pemerintah Finalisasi Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu MigasPemerintah Finalisasi Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu MigasRabu 24 Ags 2016 14:14Administratordibaca 1259 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Aturan ini berisi tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan revisi aturan tersebut sudah hampir final. Kemungkinan pekan depanselengkapnya

 Pajak E-Commerce : Pemerintah Disarankan Tunda PenerapanPajak E-Commerce : Pemerintah Disarankan Tunda PenerapanJumat 29 Mar 2019 09:55Ridha Anantidibaca 265 kaliSemua Kategori

Pemerintah disarankan menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sebagaimana diketahui, aturan itu rencananya diberlakukan pada 1 April 2019.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :