Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta kepada publik untuk tidak meramaikan kepastian UU Tax Amnesty yang saat ini tengah digugat. Saat ini pun sosial media tengah ramai dengan hastag Stop Bayar Pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai bahwa pembentukan kawasan bebas pajak atau "tax haven" di Indonesia adalah legal apabila syarat-syaratnya lengkap sesuai aturan. "Tax Haven itu legal. Tidak ada yang tidak legal apabila syarat-syaratnya komplit sesuai aturan yang ada seperti keterbukaan informasi. Contohnya di Malaysia, ada daerahnya jadi offshore financial centre," kata Menkeuselengkapnya

Meski reformasi dalam hal regulasi perpajakan tertunda, pemerintah memastikan bahwa reformasi perpajakan tetap berjalan.selengkapnya

Upaya pemerintah mengendalikan impor dengan menaikan tarif PPh impor maupun pengawasan terhadap impor barang kiriman e-commerce seharusnya bisa menurunkan defisit transaksi berjalan, meskipun tidak banyak.selengkapnya

Presiden Joko Widodo memberi tugas besar pada menteri keuangan yang baru, Sri Mulyani yakni memastikan program pengampunan pajak berjalan.selengkapnya

Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengharapkan program amnesti pajak yang dikawal oleh para pegawai Direktorat Jenderal Pajak, pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan mencapai target yang ditetapkan.selengkapnya

Kementerian Keuangan meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai bisa lebih mendorong ekspor. Salah satunya dengan mengubah wajah (rebranding) kawasan berikat. Hal itu dilakukan demi membenahi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Robert Pakpahan tegaskan reformasi perpajakan terus berjalan. Terutama, pemanfaatan data dengan teknologi.selengkapnya

Direktrorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengakui progress pengampunan pajak (tax amnesty) pada periode II berjalan lambat. Namun, diproyeksikan pada bulan Desember, wajib pajak mulai mengikuti tax amnesty.selengkapnya

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis program pengampunan pajak (tax amnesty) akan berjalan sukses. Hal ini dilihat dari komitmen yang besar dari pemerintah dan antusias para pengusaha saat sosialisasi program ini. Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan, para pengusaha telah melihat komitmen yang tinggi dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akanselengkapnya

Pengambilan Keputusan soal RUU Tax Amnesty dalam sidang Paripurna DPR besok, Selasa (28/6/2016), diperkirakan berjalan mulus setelah mayoritas fraksi setuju memberitakan pendapat. Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate menilai tidak adanya ganjalan dalam proses legislasi RUU Tax Amnesty karena mayoritas fraksi optimistis produk legislasi itu akan membuat perekonomian lebih baik.selengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sampai saat ini masih menjadi pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengakui pembahasan tax amnesty untuk menjadi Undang-undang (UU) berjalan lamban, lantaran banyak aspek yang harus dipertimbangkan.selengkapnya

Tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan masing-masing akan berakhir pada akhir Maret dan April. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku.selengkapnya

Industri hasil tembakau (IHT) kecil mendorong pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 146 tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau tetap diberlakukan sesuai pentahapannya karena sudah mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan terhadap perusahaan rokok (PR) kecil.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tetap melanjutkan program amnesti pajak, meski ada penolakan dari sejumlah pihak termasuk buruh. Sri menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak, kebijakan ini justru memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Masyarakat pada akhirnya bisa ikut ambil peran untuk melakukan pembangunan,selengkapnya

Kalangan akademisi menilai UU Pengampunan Pajak yang telah disahkan DPR RI sudah sesuai konstitusi UUD 1945, terutama pasal pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945. Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan setiap UU yang dibuat dan disahkan oleh DPR RI harus memiliki landasan dan acuan dalam UUD 1945. "Adapun landasan hukumnya adalah pasal 5,selengkapnya

Kalangan akademisi menilai UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang telah disahkan DPR RI sesuai konstitusi UUD 1945. Pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945. Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, setiap UU yang dibuat dan disahkan oleh DPR RI harus memiliki landasan dan acuan dalam UUD 1945.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak tahun 2018 tidak tercapai sesuai target. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hanya sebesar Rp 1.315 triliun dari target Rp 1.424 triliun.selengkapnya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap mengakomodasi kontraktor minyak dan gas bumi (migas) yang ingin mendapatkan insentif fiskal, termasuk pengurangan pajak (tax allowance). Namun, pemberian insentif itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.selengkapnya

Pemerintah telah melakukan sosialisasi untuk menyukseskan program pengampunan pajak atau tax amnestybahkan sebelum program ini diluncurkan pada 18 Juli 2016. Namun, nilai tebusan yang didapatkan hingga pekan ketiga Agustus belum sesuai harapan pemerintah.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya