TOP OF THE WEEK: Berantas Kartel hingga WNI Berburu Tax Amnesty di ASTOP OF THE WEEK: Berantas Kartel hingga WNI Berburu Tax Amnesty di ASAhad 14 Ags 2016 18:29Administratordibaca 764 kaliSemua Kategori

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan menteri-menteri ekonomi Jokowi-JK. Terdapat beberapa keputusan dalam rakor, salah satunya membereskan praktik kartel yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Pajak dinilai mampu jadi instrumen berantas korupsi secara efektifPajak dinilai mampu jadi instrumen berantas korupsi secara efektifJumat 9 Ags 2019 11:10Ridha Anantidibaca 245 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak periode 2001-2006 Hadi Poernomo mengatakan instrumen pajak bisa digunakan untuk melawan korupsi secara efektif, dengan syarat utama basis data yang kuat.selengkapnya

 Pajak Bisa Dijadikan Instrumen Berantas KorupsiPajak Bisa Dijadikan Instrumen Berantas KorupsiKamis 8 Ags 2019 09:49Ridha Anantidibaca 769 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak periode 2001-2006 Hadi Poernomo mengatakan, instrumen pajak bisa digunakan untuk melawan korupsi secara efektif. Asalkan, ada basis data yang kuat.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tugas Saya Bawa Uang WNI Kembali ke RISri Mulyani: Tugas Saya Bawa Uang WNI Kembali ke RISelasa 23 Ags 2016 08:09Administratordibaca 876 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati berupaya menarik dana-dana Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri pulang ke Tanah Air sesuai dengan Undang-undang (UU) Tax Amnesty, termasuk dari Singapura. Langkah ini dilakukan karena dana repatriasi dari luar negeri masih sangat rendah hingga 20 Agustus 2016.selengkapnya

 WNI Tinggal Lama di Luar Negeri Tak Perlu NPWP dan Lapor SPTWNI Tinggal Lama di Luar Negeri Tak Perlu NPWP dan Lapor SPTJumat 6 Sep 2019 14:25Ridha Anantidibaca 6086 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengatur ulang ketentuan subjek pajak dalam negeri (SPDN) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Ketentuan SPDN ini akan dituangkan dalam Rancangan undang-undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.selengkapnya

 Abaikan Saja SingapuraAbaikan Saja SingapuraSelasa 26 Jul 2016 16:35Administratordibaca 1446 kaliSemua Kategori

Rupanya pemerintah Singapura gerah juga ditengarai telah mengganjal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang sedang diimplementasikan pemerintah Indonesia. Dalam sepekan terakhir ini, media massa di Indonesia ramai mengabarkan kalau pihak Singapura dalam hal ini sejumlah bank di Singapura telah mengeluarkan berbagai aturan agar warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki dana di negeri jirselengkapnya

 Pajak Hati-hati Telisik Kepatuhan WNI yang Simpan Harta di Luar NegeriPajak Hati-hati Telisik Kepatuhan WNI yang Simpan Harta di Luar NegeriKamis 28 Feb 2019 12:05Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyatakan berhati-hati dalam menelisik kepatuhan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyimpan hartanya di luar negeri. Adapun Ditjen Pajak mulai menerima data keuangan WNI di puluhan negara mulai September tahun lalu. Ini berkat partisipasi Indonesia dalam kerja sama global pertukaran data keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

 WNA Jadi WNI Harus Bayar PNBP Rp 50 JutaWNA Jadi WNI Harus Bayar PNBP Rp 50 JutaRabu 25 Jan 2017 14:04Ajeng Widyadibaca 1843 kaliSemua Kategori

Warga negara asing (WNA) bisa menjadi warga negara Indonesia (WNI) apabila memenuhi syarat yang salah satunya dengan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 50 juta. Namun, paling banyak pintu masuk menjadi WNI adalah dengan perkawinan.selengkapnya

 DJP Bidik Tax Amnesty WNI dan AsetnyaDJP Bidik Tax Amnesty WNI dan AsetnyaRabu 21 Sep 2016 11:19Administratordibaca 548 kaliSemua Kategori

Bagi warga negara Indonesia (WNI) atau masyarakat yang punya aset di luar negeri, dihimbau untuk ikut program amnesti (pengampunan) pajak.selengkapnya

 WNI di Singapura yang Ikut Tax Amnesty Takkan Dapat Masalah HukumWNI di Singapura yang Ikut Tax Amnesty Takkan Dapat Masalah HukumSabtu 17 Sep 2016 10:30Administratordibaca 1669 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki dana di Singapura tidak akan mendapatkan masalah hukum jika ikut pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 WNI Tak Akan Tergoda Bujukan Singapura Gagalkan Tax AmnestyWNI Tak Akan Tergoda Bujukan Singapura Gagalkan Tax AmnestyRabu 20 Jul 2016 17:11Administratordibaca 917 kaliSemua Kategori

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis, upaya Singapura menggagalkan program pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia dengan tawaran insentif tidak akan mempengaruhi niat Warga Negara Indonesia (WNI) membawa uangnya kembali (repatriasi).selengkapnya

 GAPPRI dukung upaya Bea Cukai berantas rokok ilegalGAPPRI dukung upaya Bea Cukai berantas rokok ilegalSelasa 19 Jan 2021 09:35Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyita 7,2 juta batang rokok ilegal yang diselundupkan di perairan Riau, Jumat (15/1). Jutaan batang rokok tersebut akan menimbulkan kerugian negara Rp 7,6 miliar jika bisa diselundupkan.selengkapnya

 Begini Jurus Sri Mulyani Berantas Kasus Pencucian UangBegini Jurus Sri Mulyani Berantas Kasus Pencucian UangSenin 18 Jan 2021 14:04Ridha Anantidibaca 338 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) yang terkait dengan tugas Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Ini langkah Bea Cukai berantas rokok ilegal di daerahIni langkah Bea Cukai berantas rokok ilegal di daerahSenin 24 Feb 2020 13:30Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara kontinyu berupaya menekan peredaran rokok ilegal. Berbagai aksi nyata mulai dari penindakan terhadap tempat produksi rokok ilegal, pemusnahan rokok ilegal, serta peningkatan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya.selengkapnya

 Sebelum Naikkan Cukai Hasil Tembakau, DPR Minta Pemerintah Berantas Rokok IlegalSebelum Naikkan Cukai Hasil Tembakau, DPR Minta Pemerintah Berantas Rokok IlegalSelasa 17 Sep 2019 10:29Ridha Anantidibaca 598 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta untuk mengupayakan pemberantasan rokok ilegal sebelum memutuskan untuk menaikkan cukai hasil tembakau (CHT).selengkapnya

 Berantas Korupsi, Bea Cukai Canangkan Zona IntegritasBerantas Korupsi, Bea Cukai Canangkan Zona IntegritasSenin 16 Sep 2019 13:32Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Sebagai bentuk dukungan terhadap perlawanan bangsa atas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Bea Cukai Ternate mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK WBBM), Kamis (12/9/2019).selengkapnya

 Pemerintah akan berantas rokok ilegal untuk capai target cukai 2019Pemerintah akan berantas rokok ilegal untuk capai target cukai 2019Rabu 12 Des 2018 15:24Ridha Anantidibaca 734 kaliSemua Kategori

Tahun depan, pemerintah memutuskan cukai rokok tak naik. Kendati begitu, pemerintah yakin menyetel target penerimaan cukai tumbuh 6,5% di APBN 2019 menjadi Rp 165,5 triliun dari yang ditargetkan tahun ini Rp 155,4 triliun.selengkapnya

 Ditjen Bea Cukai Terus Berantas Rokok IlegalDitjen Bea Cukai Terus Berantas Rokok IlegalSelasa 4 Des 2018 09:54Ridha Anantidibaca 697 kaliSemua Kategori

Upaya pemerintah untuk memperkecil ruang gerak rokok ilegal terus dilakukan. Bahkan, saat ini langkah tersebut berlangsung massif dan menjangkau berbagai lokasi.selengkapnya

 Bea Cukai Dituntut Konsisten Berantas Rokok IlegalBea Cukai Dituntut Konsisten Berantas Rokok IlegalSenin 6 Ags 2018 11:18Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Pelaku industri rokok nasional mengapresiasi penggagalan penyelundupan rokok ilegal dan minuman beralkohol di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.selengkapnya

 Jokowi Sebaiknya Serahkan Data WP Kakap ke DJPJokowi Sebaiknya Serahkan Data WP Kakap ke DJPJumat 9 Sep 2016 13:29Administratordibaca 684 kaliSemua Kategori

Di era Joko Widodo-JK, kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) kembali digulirkan. Akankah program ini mengulang gagal seperti halnya 1964 dan 1984?selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :