Beda Pendapat Pebisnis Homestay dan Hotel Soal PajakBeda Pendapat Pebisnis Homestay dan Hotel Soal PajakKamis 20 Jun 2019 09:37Ridha Anantidibaca 686 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha hotel dan homestay berbeda pendapat soal pajak bagi bisnis homestay. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai menghapuskan kewajiban pajak hotel untuk homestay bisa memukul pendapatan daerah.selengkapnya

 AS dan Prancis Beda Pendapat soal Pajak Ekonomi DigitalAS dan Prancis Beda Pendapat soal Pajak Ekonomi DigitalKamis 18 Jul 2019 15:25Ridha Anantidibaca 288 kaliSemua Kategori

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Kelompok-7 (G7) mengadakan pembicaraan Rabu (17/7/2019) di luar Paris yang kemungkinan akan didominasi oleh perselisihan perdagangan global dan perbedaan atas pajak bagi perusahaan teknologi. Juga dalam agenda adalah usul Prancis untuk pungutan yang lebih adil dan menguntungkan negara miskin.selengkapnya

 Pemerintah beri pendapat atas uji materi UU Akses InformasiPemerintah beri pendapat atas uji materi UU Akses InformasiSelasa 6 Feb 2018 09:35Ridha Anantidibaca 257 kaliSemua Kategori

Sidang uji materi atas Undang-Undang No. 9 /2017 tentang Akses Informasi Keuangan kembali dilanjutkan. Kali ini, agenda persidangan adalah mendegarkan pendapat pemerintah atas gugatan yang diajukan pemohon.selengkapnya

 PPh Badan turun jadi bertahap hingga 20%, ini pendapat pengamat pajakPPh Badan turun jadi bertahap hingga 20%, ini pendapat pengamat pajakSelasa 10 Sep 2019 13:26Ridha Anantidibaca 319 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan akan turun secara bertahap menjadi 20%. Wacana tersebut masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian yang menjadi prioritas pemerintah.selengkapnya

 Beda Paham Tax Amnesty ICW dan Lapangan BantengBeda Paham Tax Amnesty ICW dan Lapangan BantengSenin 20 Jun 2016 11:49Administratordibaca 897 kaliSemua Kategori

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas mengkritik keras rendahnya tarif tebusan dalam beleid pengampunan pajak (tax amnesty). Seharusnya angkanya 15-20%. "Menurut kami kalau hanya 4 sampai 6 persen untuk tarif tebusan, itu sangat kecil sekali. Kami usulkan 15 sampai 20 persen. Jadi, kalau repatriasi 15 persen dan non-repatriasi 20 persen," kata Firdaus dalam sebuah diskusiselengkapnya

 Menurut Faisal, SMI  &Bambang Brodjo Beda KelasMenurut Faisal, SMI &Bambang Brodjo Beda KelasSenin 8 Ags 2016 07:19Administratordibaca 726 kaliSemua Kategori

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri membandingkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dengan pendahulunya, Bambang PS Brojonegoro.selengkapnya

 Beda Sikap Pejabat Publik di Panama PapersBeda Sikap Pejabat Publik di Panama PapersKamis 28 Apr 2016 14:02Administratordibaca 2484 kaliSemua Kategori

Keterlibatan pejabat publik, baik langsung maupun melalui saudara dan kerabat dalam The Panama Papers memicu protes serta tuntutan untuk meletakkan jabatan.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah Nganggur, Ini Beda Pengembang dan Spekulan!Pajak Progresif Tanah Nganggur, Ini Beda Pengembang dan Spekulan!Jumat 10 Feb 2017 14:55Ajeng Widyadibaca 917 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana untuk menerapkan pajak progresif tanah nganggur. Pajak ini dipercaya dapat menekan harga tanah tinggi yang diakibatkan perilaku spekulan.selengkapnya

 Beda Dasar Perhitungan Tax Amnesty dengan Bayar Pajak BiasaBeda Dasar Perhitungan Tax Amnesty dengan Bayar Pajak BiasaSenin 18 Jul 2016 16:55Administratordibaca 2475 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, ada perbedaan mendasar dalam dasar proses perhitungan tax amnesty (amnesti pajak) dengan pembayaran pajak biasa.selengkapnya

 Beda dengan BI, Pemerintah Bidik Hasil Amnesti Pajak Rp 165 TriliunBeda dengan BI, Pemerintah Bidik Hasil Amnesti Pajak Rp 165 TriliunSelasa 24 Mei 2016 16:27Administratordibaca 772 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membidik target penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) sekitar Rp 160 triliun hingga Rp 180 triliun. Target tersebut akan dimasukkan dalam revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Sebaliknya, Bank Indonesia lebih pesimistis menghitung target penerimaan dari kebijakan tersebut.selengkapnya

 Cegah Pelanggaran, Bea Cukai Verifikasi Beda Data Ekspor Batu BaraCegah Pelanggaran, Bea Cukai Verifikasi Beda Data Ekspor Batu BaraJumat 12 Okt 2018 14:56Ridha Anantidibaca 1033 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) akan melakukan verifikasi data ekspor batu bara. Ini untuk menghindari adanya pelanggaran hukum akibat perbedaan data ekspor batu bara.selengkapnya

 Beda Ancaman Hukuman Ronaldo dan Alonso Jelang Sidang Penggelapan PajakBeda Ancaman Hukuman Ronaldo dan Alonso Jelang Sidang Penggelapan PajakSenin 21 Jan 2019 09:53Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Cristiano Ronaldo dan Xabi Alonso menatap sidang penggelapan pajak. Keduanya menghadapi ancaman hukuman yang berbeda.selengkapnya

 Ini Beda Formulir 1770 SS, 1770 S, dan 1770 untuk Lapor SPT PajakIni Beda Formulir 1770 SS, 1770 S, dan 1770 untuk Lapor SPT PajakSenin 12 Mar 2018 10:16Ridha Anantidibaca 8212 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyediakan tiga jenis formulir saat Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak mereka. Tiga jenis formulir tersebut yakni, formulir 1770 SS, 1770 S, dan 1770.selengkapnya

 Revisi PP79/2010 Alot,Wamen Candra Lobi Menkeu AniRevisi PP79/2010 Alot,Wamen Candra Lobi Menkeu AniJumat 16 Des 2016 09:50Ajeng Widyadibaca 503 kaliSemua Kategori

Arcandra mengakui, belum kelarnya revisi hingga kini, lantaran kuatnya beda pendapat antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Tax Amnesty, Cara Pragmatis Tarik PajakTax Amnesty, Cara Pragmatis Tarik PajakKamis 21 Apr 2016 13:30Administratordibaca 1636 kaliSemua Kategori

Setelah mendengarkan usulan pengusaha, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menggali pendapat akademisi, pakar ekonomi dan perpajakan. Dari rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu (20/4), para pakar menilai tarif tebusan pengampunan pajak di RUU tax amnesty yang diusulkan pemerintah terlalu ringan. Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Anggito Abimanyu berpendapat, pemerintahselengkapnya

 Koperasi Diusulkan Dapat Perbedaan Perlakuan PajakKoperasi Diusulkan Dapat Perbedaan Perlakuan PajakSelasa 8 Nov 2016 16:01Ajeng Widyadibaca 580 kaliSemua Kategori

Koperasi diusulkan untuk mendapat perbedaan perlakuan (distingsi) pajak dengan mempertimbangkan beda yang mendasar dalam hal sifatnya dengan badan usaha yang lain.selengkapnya

 Kemenkeu dan MA Belum Satu Suara Soal Pengawasan Hakim Pengadilan PajakKemenkeu dan MA Belum Satu Suara Soal Pengawasan Hakim Pengadilan PajakJumat 26 Jan 2018 11:26Ridha Anantidibaca 373 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung (MA) saling silang pendapat mengenai kewenangan pengawasan terhadap hakim pengadilan pajak.selengkapnya

 Pengamat Pariwisata: Sayonara Tax di Jepang Angkanya WajarPengamat Pariwisata: Sayonara Tax di Jepang Angkanya WajarSelasa 8 Jan 2019 10:37Ridha Anantidibaca 766 kaliSemua Kategori

Ramai soal Sayonara Tax, pajak khusus bagi turis yang liburan ke Jepang. Bagaimana pendapat pengamat pariwisata?selengkapnya

 Pajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama RataPajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama RataSenin 22 Jan 2018 13:18Ridha Anantidibaca 561 kaliSemua Kategori

Jenis mobil yang dijual di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori, sesuai bentuknya. Nah, masing-masing jenis itu memiliki pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM yang berbeda-beda.selengkapnya

 Koperasi Diusulkan Mendapat Distingsi PajakKoperasi Diusulkan Mendapat Distingsi PajakRabu 9 Nov 2016 08:13Administratordibaca 539 kaliSemua Kategori

Koperasi diusulkan mendapat perbedaan perlakuan berbeda (distingsi) pajak dengan mempertimbangkan beda mendasar sifatnya dengan badan usaha yang lain. Alasannya, koperasi memiliki perbedaan karena tak semata mengejar keuntungan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :