PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. baru saja melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Banten guna mempermudah layanan dan transaksi masyarakat.selengkapnya

Terhitung sejak 1 Juli sampai 31 Oktober 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menghapus denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB II).selengkapnya

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten bekerjasama dengan Dirlantas Polda Banten berhasil menjaring puluhan kendaraan penunggak pajak, pada hari pertama Operasi Keselamatan Kalimaya oleh Polda Banten di Kawasan Kemang, Kota Serang, di Serang.selengkapnya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara 'door to door' mendatangi para wajib pajak yang berada di komplek-komplek perumahan di wilayah Kota Serang, sebagai upaya memaksimalkan pendapatan pajak kendaraan bermotor serta mempermudah pelayanan bayar pajak di Provinsi Banten.selengkapnya

Gubernur Banten, Wahidin Halim menargetkan pendapatan dari pajak kendaraan lebih dari Rp 1, 2 triliun yang dihasilkan di Tangerang. Target itu harus didapatkan dari dua kantor cabang Samsat di kota tersebut.selengkapnya

Pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Banten yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di kantor Samsat dan ATM di Banten, saat ini sudah dapat dilakukan melalui Indomaret dan Alfamart yang ada. Hal itu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam membayar PKB.selengkapnya

Realestat Indonesia (REI) Banten kembali membuat gebrakan untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan mengadakan coaching clinic pengisian formulir pengampunan pajak (tax amnesty) di Serpong, akhir pekan lalu.selengkapnya

Kabar gembira bagi warga Banten. Ya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten memberlakukan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor hingga 31 Desember 2017 mendatang.selengkapnya

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim menargetkan perolehan Pajak dan Bea Balik Nama (BBN) kendaraan bermotor mencapai Rp1,363 triliun. Target itu terdiri atas Rp778 miliar untuk Pajak Kendaraan dan BBN kendaraan bermotor sebesar Rp507 miliar.selengkapnya

Usaha Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk mendongkrak penerimaan daerahnya berhasil dilaksanakan. Salah satu pendorong yaitu rutinnya razia kendaraan bermotor oleh pemda setempat.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat persentase capaian rencana aksi optimalisasi pajak daerah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama Januari sampai April 2020 masih relatif rendah. Berdasarkan catatan KPK, persentase tersebut baru mencapai 39,5 persen dengan besaran nilai Rp8,2 triliun.selengkapnya

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel optimistis mampu memenuhi target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menembus Rp1,1 triliun. Target pajak kendaraan di Sulsel mengalami penambahan Rp50 miliar pada APBD perubahan. Adapun pada APBD pokok, target PKB Sulsel mulanya sebesar Rp1,05 triliun.selengkapnya

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar memprediksi pemasukan pajak dari empat sektor tidak akan sesuai dengan target yang mencapai Rp 36,127 triliun. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Hening Widiatmoko, dari empat sektor yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok, ada satu yang belum optimal.selengkapnya

Pemerintah Provinsi Riau menghapus denda pajak kendaraan bermotor senilai Rp14,54 miliar selama sebulan pelaksanaan program pembebasan sanksi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor.selengkapnya

Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara membentuk satuan tugas penagihan pajak kendaraan bermotor.selengkapnya

Pemerintah sedang memfinalisasi aturan pemberian insentif pajak kepada perusahaan yang ikut program vokasi. Kini aturan tersebut sedang dibahas Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Hasil tebusan program pengampunan pajak, atau tax amnesty tahap pertama di wilayah Banten, berhasil terkumpul sebesar Rp 2,1 triliun dari 2.000 peserta pajak.selengkapnya

Banten berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 2,1 triliun dari program pengampunan pajak atau tax amnesty tahap pertama yang berakhir pada 30 September 2016.selengkapnya

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang Program Pembebasan Denda dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor atau Program Double. Menurut Kepala Bapenda Jabar Hening Widiatmoko, semula program yang dimulai sejak 10 November ini akan berakhir pada Selasa atau 10 Desember 2019 ini. Namun, akan diperpanjang hingga 30 Desember karena tingginya animo masyarakat.selengkapnya

KPK menilai capaian rencana aksi Optimalisasi Pajak Daerah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama Januari sampai April 2020 masih relatif rendah dibandingkan tahun 2019. KPK menyebut persentasenya masih di angka 39,5 persen, dengan besaran nilai Rp 8,2 triliun.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya