Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimis ada tambahan pajak Rp 165 triliun dari program pengampunan pajak (tax amnesty). Terlihat dari membludaknya wajib pajak (WP) yang tertarik.selengkapnya

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyempatkan diri hadir di Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengarahan terkait kesiapan Ditjen Pajak mengamankan target penerimaan pada tahun 2016 ini. Sebelumnya, Jokowi juga telah menyampaikan SPT Tahunannya melalui e-filing.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengantar pada Sosialisasi Tax Amnesty di Hotel Intercontinental Bandung, Jawa Barat, Senin (8/8/2016). Melalui pengantarnya, Jokowi menyampaikan kabar baik, yakni pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2016 adalah 4,94 persen.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Sri Mulyani Indrawarti (SMI) menjabat Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brodjonegoro. Lantas bagaimana nasib program pengampunan pajak (tax amnesty/TA)?selengkapnya

Kembalinya Sri Mulyani Indrawarti (SMI) ke posisi Menteri Keuangan harus dapat melaksanakan program tax amnesty untuk mendukung APBN-P 2016.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawarti (SMI) langsung dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, yakni penerimaan negara dari sektor pajak harus maksimal.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) mengatakan, saat ini, rasio penerimaan pajak atau tax ratio Indonesia terus melorot. Angka terakhir hanya 10,9%. Selanjutnya, Menkeu kelahiran Lampung berparas ayu ini, membandingkan saat SBY berkuasa. Kala itu, Sri Mulyani yang menjabat menkeu bilang, tax ratio mencapai 14%. "Indonesia dilihat dari rasio penerimaan pajak masih sangat kecil, hanya 10,9%selengkapnya

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri membandingkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dengan pendahulunya, Bambang PS Brojonegoro.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawarti (SMI) mengaku target penerimaan pajak yang dipatok Rp 1.539 triliun dalam APBN-P 2016 terlalu ambisius.selengkapnya

Dalam 3 bulan pertama periode pertama tax amnesty, Menteri Keuangan yang baru saja dilantik Sri Mulyani Indrawarti (SMI) akan merayu wajib pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak.selengkapnya

Bagi karyawan atau pekerja yang bergaji Rp 4,5 juta/bulan ke atas, siap-siap kena pajak. Karena, Kementerian Keuangan bakal menurunkan batas penghasilan yang tak kena pajak. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomer 101 /PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bakal direvisi.selengkapnya

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) mewarning pengusaha atau wajib pajak agar tidak menyembunyikan harta dan aset. "Waktunya nanti, sudah ada Automatic Exchange Of Information (AEOI). Kalau selama ini, menyembunyikan (harta) di bawah bantal, atau dibawa ke luar negeri, mungkin cukup aman. Karena kami punya keterbatasan negara untuk menjangkau ke sana," kata Sri dalam acara sosialisasiselengkapnya

Banyak yang berharap perombakan kabinet kerja Joko Widodo (Jokowi) berdampak pada perbaikan situasi ekonomi Indonesia.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada para Wajib Pajak (WP) soal rencana dunia internasional yang ingin membuka keterbukaan informasi soal data pajak atau yang lebih dikenal Automatic Exchange of Information (AEoI) pada tahun 2018 nanti.selengkapnya

Program amnesti (pengampunan) pajak meraih sukses di periode pertama. Di mana, pemerintah meraup dana tebusan Rp 97 triliun dari target Rp 165 triliun sampai Maret 2017.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan pasang badan ke pemerintah Singapura yang ingin menghalang-halangi Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengikuti program pengampunan pajak atau amnesti pajak.selengkapnya

Tonggak estafet untuk mensukseskan program amnesti pajak berada ditangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bagaimana peluangnya? Lantas apa saja yang sudah dilakukan, Menkeu Ani, sapaan akrab Sri Mulyani? Kata Ani, bukan perkara mudah untuk menggerakkan wajib pajak ikut program TA.selengkapnya

Pemerintah akan segera menerbitkan regulasi baru mengenai pemberian insentif super deduction tax. Insentif ini diberikan untuk industri yang berinvestasi dalam pendidikan vokasi dan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang).selengkapnya

Dalam sepekan terakhir pemerintah gencar mensosialisasikan kebijakan pengampunan pajak. Misalnya, Jumat akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo mendatangi Surayabaya.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya