Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty tidak hanya diterapkan oleh pemerintah Indonesia saja. Kebijakan tax amnesty telah banyak diterapkan di negara maju maupun negara berkembang. Contohnya, Brazil dan Argentina baru-baru ini juga mengeluarkan kebijakan tax amnesty.selengkapnya
Selain payung hukum, pemerintah mempersiapkan teknis program pengampunan pajak. Pemerintah mengklaim, dari sisi teknis, kantor pajak sudah siap melayani permohonan peserta tax amnesty. Layanan prima dan nyaman akan diberikan kepada para wajib pajak pemohon peserta Amnesti Pajak.selengkapnya
Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang dianugerahi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Sudah sepatutnyalah bangsa yang besar ini menampakkan kemandiriannya, mengurangi bahkan melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain.selengkapnya
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mendorong para penyelenggara negara, termasuk menteri, untuk memanfaatkan program pengampunan pajak (tax amnesty). Dia menyatakan hal ini saat Sosialisasi Amnesti Pajak di lingkungan Lembaga Kepresidenan, di Gedung III Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta.selengkapnya
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Pemerintah juga menempatkan perwakilannya dalam Panitia Kerja (Panja) RUU tax amnesty yakni Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeastiadi. Namun rapat panja RUU Tax Amnesty masih berlangsung, Kementerian Keuangan mengganti Ken dengan Sekretaris Jenderalselengkapnya
Pembahasan rancangan undang-undang tax amnesty atau pengampunan pajak hingga kini masih belum selesai dilakukan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun menegaskan, pemerintah sangat ingin pembahasan rancangan undang-undang tax amnesty ini agar dapat selesai dibahas.selengkapnya
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah menghargai aspirasi dari para buruh yang disampaikan dalam bentuk unjuk rasa, terkait undang-undang pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, ia memastikan tidak akan ada perubahan terkait pelaksanaan program tax amnesty.selengkapnya
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyikapi soal munculnya kontroversi Undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dari publik belakangan ini. Adapun, kontroversi itu antara lain seperti munculnya pertentangan dari publik melalui petisi di sosial media karena Tax Amnesty terkesan mulai menyasar kalangan menengah ke bawah.selengkapnya
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, program tax amnesty (pengampunan pajak) yang dicanangkan pemerintah bukan untuk menakut-nakuti rakyat. Pramono menyatakan, program tax amnesty adalah kebijakan pemerintah ‎untuk menarik dana-dana besar milik warga negara Indonesia (WNI) yang kini diparkir di berbagai lembaga keuangan di luar negeri.selengkapnya
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menerangkan seputar kepastian uji materi atau judicial review Undang-undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan dilakukan lembaganya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya pandangan tentang Judicial Review masih sebatas pendapat personal dan belum menjadi sikap organisasinya.selengkapnya
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menanggapi beredarnya viral di sosial media terkait kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty juga menyasar wajib pajak yang masuk kategori perekonomian menengah kebawah. Pramono selaku perwakilan Istana Kepresidenan menyampaikan bahwa masyarakat kalangan menengah kebawah tidak perlu takut terhadap kebijakan tersebut.selengkapnya
Sekretaris Kabinet Pramono Anung meyakini program tax amnesty atau pengampunan pajak dapat mendorong perekonomian Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global.selengkapnya
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengaku siap untuk mensukseskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang saat ini masih dalam pembahasan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sekretaris Umum IKPI, Kismantoro Petrus mengaku para konsultan pajak siap membimbing para Wajib Pajak (WP) yang ingin mendapatkan fasilitas pengampuan pajak tersebut dari pemerintahselengkapnya
Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan bahwa Singapura tidak akan menjegal program pengampunan pajak (tax amnesty) yang saat ini tengah diterapkan di Indonesia. Hal ini menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa private bank di Singapura akan melaporkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengikuti program amnesti pajak kepada kepolisian Singapura, karena dianggap telah melakukan tindakan kriminalselengkapnya
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan, keikutsertaan pada program tax amnesty atau ampunan pajak dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari.selengkapnya
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto mengatakan, implementasi program pengampunan pajak (tax amnesty) memberikan sedikitnya 3 manfaat bagi perekonomian nasional. Apa saja?selengkapnya
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah optimistis dana program pengampunan pajak atau tax amnesty mampu mencapai Rp 20 triliun hingga akhir September 2016.selengkapnya
emerintah mengharapkan DPR segera mengirimkan dokumen pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) agar kebijakan itu bisa segera direalisasikan per 1 Juli 2016. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden memang memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani UU pascadisahkan DPR.selengkapnya
Ekonom BCA David Sumual menilai kelambatan wajib pajak mengikuti kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty adalah soal teknis. Dirinya pun menjabarkan beberapa persoalan teknis seperti gugatan tax amnesty di Mahkamah Konstitusi, kejelasan jaminan data tax amnesty, dan instrumen jangka panjang tax amnesty.selengkapnya
Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) ditarget akan diimplementasikan Bulan Juli 2016. Namun, sampai saat ini pengesahan RUU Tax Amnesty belum mencapai kata sepakat. Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto mengatakan, saat ini panitia kerja RUU Tax Amnesty masih bekerja. “Masih belum sepakat di seluruh fraksi, masalah tax amnesty,†tutur Agus di kompleks parlemen Senayan, Jakarta,selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya