Fraksi Partai Golkar kembali merotasi anggotanya. Kali ini, dua anggota FPG DPR bertukar posisi. Ketua FPG Setya Novanto melalui surat bernomor SJ.00 832/FPG/DPRRI/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 memindah M Misbakhun dari Komisi II ke Komisi XI DPR. Dalam surat yang sama, FPG menggeser M Nur Purnamasidi dari Komisi XI ke Komisi II.selengkapnya

Pengesahan kebijakan pengenaan cukai pada kantong plastik kembali terganjal di tingkat legislatif. Pasalnya, anggota dewan masih ingin melakukan pendalaman terhadap usulan skema dan rencana kebijakan cukai kantong plastik tersebut lebih lanjut.selengkapnya

Komisi XI DPR tak puas dengan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pemangkasan APBN-P 2016, sebesar Rp 133,8 triliun. Rapat perdana di Kamis (25/8/2016), harus dilanjutkan Senin (29/8). Saat rapat perdana, sejumlah anggota Komisi XI DPR memberondong Menkeu SMI dengan sejumlah kritik serta pertanyaan yang menyudutkan. Intinya, DPR merasa kebakaran jenggot lantaran pemangkasan APBN-P 2016selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan, pada 23 Mei 2018, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, dan anggota Polri.selengkapnya

Program pengampunan pajak atau tax amnesty telah menjadi buah simalakama. Sejumlah kalangan masyarakat, terutama para penunggak pajak, merasa keberatan dengan tarif tebusan yang dinilai cukup besar bila dihitung dari jumlah penghasilan yang tidak dilaporkan selama ini.selengkapnya

Ketua Komisi VI DPR Hafiz Thohir resmi dirotasi menjadi wakil ketua Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan menggantikan Jon Erizal, wakil ketua komisi XI yang sebelumnya. Hafiz menuturkan rotasi tersebut merupakan sikap PAN dalam melakukan pengawalan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Program amnesti pajak yang dicanangkan oleh pemerintah sejak Juli silam rupanya tidak hanya menarik antusias dari kalangan pengusaha. Sejumlah anggota parlemen yang turut menggodog undang-undang itu pun rupanya tertarik untuk mengikuti program tersebut.selengkapnya

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang penetapan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, dan anggota Polri.selengkapnya

Rencana pengenaan tarif cukai untuk kemasan plastik sekali pakai yang telah digodok pemerintah selama beberapa tahun ini tak juga kunjung terimplementasi.selengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya

Komisi yang diterima dokter dari penjualan produk perusahaan farmasi sering tidak dicatatkan dalam laporan pajak, sehingga negara dirugikan karena pajak atas penghasilan tersebut tidak dibayarkan. Hal ini terjadi karena komisi itu sering disamarkan dalam bentuk sponsorship seminar ke luar negeri atau pemberian natura lain.selengkapnya

Komisi XI DPR RI kembali melanjutkan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain menanyakan perihal klarifikasi pemangkasan anggaran pada APBNP 2016, Komisi VI DPR RI menanyakan progres kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Program tax amnesty atau pengampunan pajak ditargetkan dapat menarik minat dari dunia usaha untuk mengembalikan asetnya ke Indonesia. Untuk itu, pemerintah bersama bank repatriasi yang telah ditunjuk secara gencar melakukan sosialisasi kepada para pengusaha di berbagai daerah.selengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak atau yang dikenal dengan istilah RUU Tax Amnesty tak semulus yang diperkirakan sebelumnya. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menunda pembahasan calon beleid ini hingga batas waktu yang tidak ditentukan.selengkapnya

Kalangan anggota DPR RI diharapkan dapat menjadi pelopor dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Pribadi sedini mungkin, begitu pula dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Bila kalangan anggota dewan melakukan hal tersebut maka ke depannya juga bisa menginspirasi kalangan masyarakat untuk melakukan hal serupa.selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XI kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan tax amenesty. Adapun, yang menjadi acara rapat hari ini, potensi penerimaan tax amnesty dan repatriasi modal. Pantauan Okezone, Senin (23/5/2015) hadir dalam rapat, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowadojo, dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiastiadi.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI, Johnny G Plate berharap pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang saat ini dalam proses sosialisasi dapat berjalan dengan baik.selengkapnya

Rapat kerja lanjutan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (31/08/2016), menelorkan sejumlah keputuskan. Salah satu keputusannya adalah merestui langkah Menkeu Sri dalam penghematan anggaran di Kementerian/Lembaga agar tetap memperhatikan target pembangunan, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan perbaikan gini ratio.selengkapnya

Panitia Kerja (Panja) dan Tim Perumus (Timus) DPR menyetujui draft Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna. Ada beberapa hal yang mendasari anggota dewan akhirnya sepakat memberi ampun para pengemplang pajak lewat kebijakan tax amnesty.selengkapnya

Jajaran Kementerian Keuangan diberondong pertanyaan terkait pengampunan pajak. Dalam Rapat Kerja, Senin, 6 Juni 2016, Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan kemanan fiskal negara bila kebijakan tax amnesty itu gagal. Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih tahap pembahasan di parlemen.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya