Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah siaga menyiapkan perusahaan pelat merah untuk menangkap dana repatriasi peserta pengampunan pajak atau tax amnesty. Setidaknya, ada 25 BUMN yang diminta untuk mengambil manfaat dari program amnesti pajak tersebut.selengkapnya

Menteri BUMN Rini Soemarno mengusulkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) avtur dihapus.selengkapnya

Menteri BUMN Rini Soemarno menghadiri sosialisasi mengenai Undang-Undang Amnesti Pajak atau tax amnesty dalam "Indonesia Bussiness Outlook" di Hong Kong, Senin. Sosialisasi diisi pula dengan talk show yang menampilkan narasumber Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahanselengkapnya

Menteri Badan Usaha Milik Negeri (BUMN), Rini Soemarno menawarkan berbagi proyek yang bisa menjadi pilihan investasi dana repatriasi amnesti pajak. Salah satunya, untuk investor kecil menengah bisa menginvestasikan dananya di proyek hortikultura yang ada di Jabar.selengkapnya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta kepada seluruh perusahaan BUMN untuk melihat potensi dana yang masuk ke Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk bisa mengkaji penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penjulan bahan bakar jenis avtur. Bahkan Rini menyampaikan keinginannya agar PPN dihapuskan.selengkapnya

Menteri BUMN, Rini M Soemarno, menegaskan, BUMN siap menampung dana yang masuk ke dalam negeri setelah ada kebijakan amnesti pajak yang diberlakukan pemerintah. UU Amnesti Pajak disahkan belum lama ini.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumpulkan direksi dan komisaris perusahaan milik negara untuk memaparkan sekaligus sosialiasi amnesti pajak di Kantor Pusat PT Pertamina (Persero), Jakarta, Rabu.selengkapnya

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menargetkan perusahaan pelat merah bisa menampung dana repatriasi warga Indonesia yang mengikuti program pengampunan pajak hingga sekitar Rp 300 triliun. Untuk itu, dia sudah menyiapkan sejumlah jurus untuk menangkap peluang tersebut.selengkapnya

Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dinilai memiliki kemampuan untuk menampung dana peserta pengampunan pajak atau tax amnesty sebagai bank persepsi. Sehingga menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo pemerintah tidak mempunyai alasan tidak memberikan kepercayaan kepada perbankan nasional.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kebijakan tax amnesty itu akan mengoreksi GDP Indonesia. “GDP hampir US$ 1 triliun, dengan ini kami berharap akan naik sampai US$ 1,3 triliun bahkan sampai US$ 1,5 triliun,” kata dia saat berbicara di seminar ketahanan energi yang digelar Ikatan Alumni Geologi Institut Teknologi Bandung, di Bandung, Sabtu, 13 Agustusselengkapnya

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menggelar temu media memaparkan berbagai perkembangan proyek mulai dari pembentukan holding BUMN, pengelolaan dana repatriasi amnesti pajak ("Tax Amnesty"), program percepatan pengadaan listrik 35.000 MW hingga pembangunan infrastruktur.selengkapnya

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan terus melakukan upaya untuk mendorong BUMN maupun anak usahanya untuk melakukan penawaran umum perdana saham (IPO).selengkapnya

Empat bank badan usaha milik negara turut meringankan pekerjaan pemerintah dalam mengejar target amnesti pajak. Hingga akhir September 2016, bank pelat merah berkontribusi menjadi saluran uang tebusan sebesar Rp 26,6 triliun atau hampir 30% dari total uang tebusan sebesar Rp 89,2 triliun.selengkapnya

Kementerian BUMN memperkirakan setoran BUMN berupa pajak dan dividen kepada pendapatan negara dapat mencapai Rp205 triliun pada 2017 atau meningkat Rp2 triliun dibandingkan dengan perkiraan Rp203 triliun pada 2016.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, sampai saat ini, masih ada ribuan komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum mengikuti program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Seharusnya dalam acara tersebut Menkeu, Sri didampingi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, namun dengan alasan yang tidak jelas Menteri Rini tidak hadir dalam acara sosialisasi tersebut.selengkapnya

Sosialisasi telah menyasar para UMKM, kali ini Menkeu Sri bersosialisasi dengan para petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).selengkapnya

Bank Indonesia (BI) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menambah penerbitan obligasi agar pasar keuangan domestik semakin beragam, sehingga dapat menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). "Kalau tidak ada instrumennya, maka dana itu hanya akan ditempatkan di pilihan yang tidak cukup menampung dana itu, atau di giro atau deposito perbankan," kata Gubernur BIselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya