Nominal Denda Facebook dkk Akan Diatur di PNBP KemenkominfoNominal Denda Facebook dkk Akan Diatur di PNBP KemenkominfoSenin 18 Nov 2019 09:25Ridha Anantidibaca 372 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan mengatur nominal denda kepada platform media sosial dalam Peraturan Pemerintah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkominfo.selengkapnya

 Pajak Daerah akan Diatur Ulang, Indef: Harus Hati-HatiPajak Daerah akan Diatur Ulang, Indef: Harus Hati-HatiJumat 29 Nov 2019 10:53Ridha Anantidibaca 1111 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan, rencana pemerintah untuk memasukkan isu pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari omnibus law harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, dampaknya berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah daerah.selengkapnya

 PP difinalisasi, tarif cukai plastik bakal diatur di PMKPP difinalisasi, tarif cukai plastik bakal diatur di PMKJumat 24 Ags 2018 11:11Ridha Anantidibaca 783 kaliSemua Kategori

Pemerintah serius menyiapkan aturan pengenaan cukai plastik kresek berupa peraturan pemerintah (PP). Namun demikian, tarifnya baru akan diatur dalam aturan turunan dari PP tersebut, yakni lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).selengkapnya

 Menperin Inginkan Pajak e-Commerce Diatur SederhanaMenperin Inginkan Pajak e-Commerce Diatur SederhanaSabtu 8 Okt 2016 07:30Administratordibaca 532 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menginginkan pajak untuk transaksi perdagangan elektronik e-commerce" diatur lebih sederhana.selengkapnya

 Perusahaan Cangkang Diatur Ikut Tax AmnestyPerusahaan Cangkang Diatur Ikut Tax AmnestySelasa 30 Ags 2016 10:40Administratordibaca 1638 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah memberikan kemudahan bagi perusahaan cangkang atau perusahaan bertujuan khusus (Special Purpose Vehicle) akhirnya terealisasi. Ini akan menjadi aturan teknis program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Produk Tembakau Alternatif Perlu Segera DiaturProduk Tembakau Alternatif Perlu Segera DiaturJumat 1 Mar 2019 16:13Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia diharapkan segera merumuskan regulasi khusus dan mengatur secara jelas tentang produk tembakau alternatif untuk mengurangi asumsi yang simpang siur di masyarakat terkait profil produk dan tingkat risiko penggunaannya.selengkapnya

 Barang tak berwujud diatur di PMK e-commerceBarang tak berwujud diatur di PMK e-commerceSelasa 12 Des 2017 08:52Ridha Anantidibaca 882 kaliSemua Kategori

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

 Insentif Perpajakan KEK Diatur UlangInsentif Perpajakan KEK Diatur UlangSenin 9 Mar 2020 15:45Ridha Anantidibaca 331 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi mengubah ketentuan mengenai insentif pada kawasan ekonomi khusus (KEK) yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2020 tentang fasilitas dan kemudahan di kawasan tersebut.selengkapnya

 Hasil Pengolahan Tembakau Perlu Segera DiaturHasil Pengolahan Tembakau Perlu Segera DiaturSenin 24 Ags 2020 15:12Ridha Anantidibaca 665 kaliSemua Kategori

Baru-baru ini Direktorat Jenderal Bea Cukai mengumumkan pencapaian penerimaan negara dari pungutan cukai. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi penerimaan cukai Januari-Juni 2020 sebesar Rp75,4 triliun atau tumbuh 13% year on year (yoy).selengkapnya

 Penurunan Pajak Tambang Akan Ditutup dari Penerimaan LainPenurunan Pajak Tambang Akan Ditutup dari Penerimaan LainJumat 10 Ags 2018 10:49Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kebijakan penurunan Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan pertambangan akan dikompensasi oleh komponen penerimaan negara lain. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2018 tentang pajak penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral.selengkapnya

 Penghapusan Pajak Motor Akan Rugikan Pemerintah DaerahPenghapusan Pajak Motor Akan Rugikan Pemerintah DaerahSenin 26 Nov 2018 14:19Ridha Anantidibaca 500 kaliSemua Kategori

“Kalau pajak motor dihapus tentu enggak ada bedanya dengan sepeda. Motor jadi enggak ada surat-suratnya. Yang beli tambah banyak, yang memakai juga tambah tidak bisa diatur. Wong, sekarang saja ada rencana penambahan tarif PKB untuk mengendalikan penggunaan sepeda motor, ini kok malah mau dihapus,” tambah Ihwan.selengkapnya

 Penerimaan Bea Cukai akan turun akibat perjanjian IA-CEPAPenerimaan Bea Cukai akan turun akibat perjanjian IA-CEPAJumat 8 Mar 2019 14:35Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua Kategori

Ditandatanganinya perjanjian dagang Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) akan berdampak pada penerimaan bea masuk Indonesia. Sebab dalam perjanjian tersebut, Indonesia akan menghapus bea masuk sebesar 94% dari Australia. Sebagai imbalannya, Australia juga akan membebaskan bea masuk 6.474 komoditas dari Indonesia.selengkapnya

 Pemerintah tak Akan Perpanjang Periode Pertama Amnesti PajakPemerintah tak Akan Perpanjang Periode Pertama Amnesti PajakSabtu 24 Sep 2016 07:41Administratordibaca 708 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan tak akan memperpanjang periode pertama kebijakan pengampunan pajak. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, pemerintah hanya akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak besar yang hendak mengikuti pengampunan pajak.selengkapnya

 BI akan Siapkan Instrumen Penyerap Dana Repatriasi Tax AmnestyBI akan Siapkan Instrumen Penyerap Dana Repatriasi Tax AmnestyRabu 27 Apr 2016 21:03Administratordibaca 895 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menilai, dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, nantinya tidak akan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Sebab, BI akan mengantisipasi dengan instrumen yang mengatur likuiditasnya. "Begitu ada inflow yang besar dari repatriasi ini kami akan segera merespon dalam bentuk instrumen dan managing likuiditinya. Bisa instrumen baru atau yang sudah ada,"selengkapnya

 Apindo: Pengusaha Akan Senang Ikuti Program Tax AmnestyApindo: Pengusaha Akan Senang Ikuti Program Tax AmnestyRabu 13 Jan 2016 11:55Administratordibaca 1889 kaliSemua Kategori

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (6-habis) Apindo: Pengusaha Akan Senang Ikuti Program Tax Amnesty. Hariyadi yakin, para pengusaha akan dengan senang hati mengikuti program tax amnesty karena asetnya yang ‘tersendera’ akan bebas dari masalah hukum.selengkapnya

 Wewenang Ditjen Pajak Akan DiperkuatWewenang Ditjen Pajak Akan DiperkuatSenin 13 Jun 2016 14:34Administratordibaca 1167 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memperkuat kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pengajuan revisi Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga yang kini berada di bawah kendali Kementerian Keuangan tersebut akan didorong bersifat semi-otonom yang bertanggung jawab kepada Presiden.selengkapnya

 Menkeu: Tax Amnesty Akan Turunkan Suku Bunga BankMenkeu: Tax Amnesty Akan Turunkan Suku Bunga BankKamis 21 Jul 2016 14:05Administratordibaca 1451 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro tak khawatir program pengampunan pajak akan berpengaruh terhadap perang suku bunga bank. Bahkan, menurut Bambang, suku bunga bank justru akan turun akibat program pengampunan pajak ini.selengkapnya

 DINFRA, DIRE, Reksadana akan diberi insentif pajakDINFRA, DIRE, Reksadana akan diberi insentif pajakKamis 1 Ags 2019 14:00Ridha Anantidibaca 724 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum akan berhenti mengucurkan insentif perpajakan. Dalam waktu dekat, akan terbit peraturan pemerintah (PP) yang memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) atas bunga atau diskonto obligasi dan reksadana.selengkapnya

 Bank-Bank Pemerintah akan Perluas Kanal Pembayaran PajakBank-Bank Pemerintah akan Perluas Kanal Pembayaran PajakSelasa 16 Jul 2019 14:45Ridha Anantidibaca 689 kaliSemua Kategori

Bank Milik Negara (Himbara) akan memperluas kanal di masing-masing perbankan untuk digunakan masyarakat dalam membayar pajak. Direktur Distribusi dan Jaringan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) Dasuki Amsir mengatakan Himbara akan memperbanyak kanal pembayaran seperti internet perbankan (internet banking), layanan perbankan dalam gawai (mobile banking), agen laku pandai, dan ATM yang memiliselengkapnya

 Gubernur : Amnesti Pajak akan Gerakan Perekonomian DaerahGubernur : Amnesti Pajak akan Gerakan Perekonomian DaerahSelasa 9 Ags 2016 11:52Administratordibaca 963 kaliSemua Kategori

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno menilai program amnesti pajak yang digulirkan pemerintah akan menggerakkan perekonomian daerah sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :