BKPM akan Cabut Izin Perusahaan Asing Jika Tak Bayar PajakBKPM akan Cabut Izin Perusahaan Asing Jika Tak Bayar PajakRabu 30 Mar 2016 06:38Administratordibaca 3225 kaliSemua Kategori

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memberikan sanksi tegas untuk perusahaan yang tergolong penanaman modal asing (PMA) jika tidak membayar pajak. Sanksi paling keras adalah pencabutan izin usaha. Seperti diketahui, data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa sekitar 2.000 perusahaan asing tidak membayar pajak selama 10 tahun terakhir.selengkapnya

 Jokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Bayar PajakJokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Bayar PajakSelasa 6 Des 2016 10:48Ajeng Widyadibaca 726 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo melakukan sosialisasi tax amensty kepada para pengusaha se-Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jokowi ingin kesadaran pengusaha dalam mengungkap harta kekayaan meningkat.selengkapnya

 KPK: Perusahaan Tambang Banyak Mengemplang PajakKPK: Perusahaan Tambang Banyak Mengemplang PajakRabu 31 Ags 2016 11:26Administratordibaca 2162 kaliSemua Kategori

Koordinator Sumber Daya Alam (SDA) Direktorat Litbang KPK, Dian Patria mengatakan, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan rata-rata menghindari pajak atau mengemplang pajak.selengkapnya

 Ditjen Bea Cukai rampungkan profil perusahaan bebas izin imporDitjen Bea Cukai rampungkan profil perusahaan bebas izin imporSelasa 3 Mar 2020 15:32Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Pemerintah melonggarkan perizinan impor barang terhadap sekitar 500 perusahaan dalam rangka meredam dampak wabah corona terhadap rantai pasok di sektor riil.selengkapnya

 Perusahaan Pengekspor Tas dan Topi di Semarang Dapat Fasilitas Kawasan BerikatPerusahaan Pengekspor Tas dan Topi di Semarang Dapat Fasilitas Kawasan BerikatSenin 22 Jul 2019 13:45Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY kembali menerbitkan izin fasilitas Kawasan Berikat (KB) bagi perusahaan berorientasi ekspor pada 12 Juli 2019. Penerbitan ini menambah daftar penerbitan izin KB menjadi 16 izin sepanjang 2019.selengkapnya

 Bea Cukai Tambah Izin Toko Bebas Bea di KualanamuBea Cukai Tambah Izin Toko Bebas Bea di KualanamuJumat 29 Nov 2019 09:59Ridha Anantidibaca 762 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mendukung pariwisata, Bea Cukai Sumatera Utara terbitkan izin fasilitas Toko Bebas Bea (TBB) atau yang lebih dikenal dengan duty free shop. Izin toko bebas bea kedua di Sumatera Utara ini diberikan kepada PT Duta Tirta Gemilang.selengkapnya

 Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara Terbitkan Izin Pusat Logistik BerikatKanwil Bea Cukai Sumatera Utara Terbitkan Izin Pusat Logistik BerikatSelasa 9 Apr 2019 11:30Ridha Anantidibaca 866 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara menerbitkan izin sebagai penyelenggara sekaligus pengusaha Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Samudera Raya Berjaya (SRB). Izin tersebut diberikan setelah PT SRB dapat memuaskan panel yang terdiri dari pejabat Kanwil Bea Cukai Sumut dalam pemaparan proses bisnisnya tanggal 26 Maret 2019 di Aula Kanwil Bea Cukai Sumut, Medan.selengkapnya

 Bea Cukai Sumut Terbitkan Izin Pusat Logistik BerikatBea Cukai Sumut Terbitkan Izin Pusat Logistik BerikatSelasa 9 Apr 2019 11:01Ridha Anantidibaca 734 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara menerbitkan izin sebagai penyelenggara sekaligus pengusaha Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Samudera Raya Berjaya (SRB). Izin tersebut diberikan setelah PT SRB dapat memuaskan panel yang terdiri dari pejabat Kanwil Bea Cukai Sumut dalam pemaparan proses bisnisnya tanggal 26 Maret di Aula Kanwil Bea Cukai Sumut, Medan.selengkapnya

 Kanwil Bea Cukai Jakarta Berikan Izin PLB kepada PT Puninar JayaKanwil Bea Cukai Jakarta Berikan Izin PLB kepada PT Puninar JayaRabu 11 Sep 2019 11:24Ridha Anantidibaca 585 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta memberikan izin sebagai perusahaan di Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada PT Puninar Jaya pada hari Rabu, (4/9) di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta.selengkapnya

 Bea Cukai Jakarta Berikan Izin PLB kepada PT Puninar JayaBea Cukai Jakarta Berikan Izin PLB kepada PT Puninar JayaRabu 11 Sep 2019 10:28Ridha Anantidibaca 947 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta memberikan izin sebagai perusahaan di Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada PT Puninar Jaya Rabu, (4/9). Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Decy Arifinsjah mengatakan bahwa Bea Cukai selama ini bertugas untuk menyosialisasikan manfaat dan kegunaan PLB bagi perusahaan di daerah pengawasannya.selengkapnya

 Lunasi Pajak Dahulu, Urus Izin Sendiri KemudianLunasi Pajak Dahulu, Urus Izin Sendiri KemudianJumat 30 Ags 2019 14:54Ridha Anantidibaca 670 kaliSemua Kategori

Pembangunan daerah sejatinya berlangsung secara berkesinambungan dan terus menerus, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara fisik maupun non fisik. Salah satu fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan daerah, yakni melalui reformasi tata kelola pajak dan layanan perizinan.selengkapnya

 Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Kamis 26 Mei 2016 17:07Administratordibaca 3581 kaliSemua Kategori

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modalselengkapnya

 Ditjen Pajak Minta Pensiunan Cabut NPWPDitjen Pajak Minta Pensiunan Cabut NPWPRabu 14 Mar 2018 14:22Ridha Anantidibaca 3603 kaliSemua Kategori

Kantor Pajak mengimbau pensiunan segera mengajukan pencabutan nomor pokok wajib pajak (NPWP) ke KPP Pratama terkait agar surat pemberitahuan (SPT) Tahunan WP tersebut tidak lagi keluar.selengkapnya

 Wajib Pajak Bisa Cabut Permohonan Tax Amnesty Tanpa Kena DendaWajib Pajak Bisa Cabut Permohonan Tax Amnesty Tanpa Kena DendaKamis 22 Sep 2016 11:00Administratordibaca 1507 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Wajib Pajak (WP) yang sudah terlanjur mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) dapat menarik permohonannya. Dengan keputusan tersebut, pemerintah menjamin akan mengembalikan uang tebusan tanpa pengenaan denda kepada WP.selengkapnya

 Meski Didemo Buruh, Pemerintah tak Akan Cabut UU Tax AmnestyMeski Didemo Buruh, Pemerintah tak Akan Cabut UU Tax AmnestyJumat 30 Sep 2016 12:42Administratordibaca 749 kaliSemua Kategori

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah menghargai aspirasi dari para buruh yang disampaikan dalam bentuk unjuk rasa, terkait undang-undang pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, ia memastikan tidak akan ada perubahan terkait pelaksanaan program tax amnesty.selengkapnya

 Prancis Cabut Pasal Pajak Progresif CPOPrancis Cabut Pasal Pajak Progresif CPORabu 22 Jun 2016 15:19Administratordibaca 1292 kaliSemua Kategori

Pemerintah Prancis dikabarkan telah menghapus poin pajak progresif terhadap minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dalam RUU Keanekaragaman Hayati. Para pelaku usaha di sektor kelapa sawit meyakini bukan perkara mudah bagi pemerintah dan parlemen Prancis untuk menerapkan instrumen kebijakan bersifat restriktif terhadap CPO.selengkapnya

 Peritel Setuju Sri Mulyani Cabut Aturan Pajak e-Commerce, Tapi...Peritel Setuju Sri Mulyani Cabut Aturan Pajak e-Commerce, Tapi...Kamis 4 Apr 2019 09:50Ridha Anantidibaca 318 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membatalkan berlakunya aturan pajak bagi e-commerce. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 itu tadinya akan efektif berlaku mulai 1 April 2019.selengkapnya

 Badan Usaha Pengguna Produk Lokal Berpeluang Dapat Insentif PajakBadan Usaha Pengguna Produk Lokal Berpeluang Dapat Insentif PajakJumat 21 Sep 2018 11:13Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memberikan insentif bagi badan usaha yang menggunakan produk dalam negeri. Ini untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal.selengkapnya

 Picu Kontroversi, India Cabut Pajak Pembalut WanitaPicu Kontroversi, India Cabut Pajak Pembalut WanitaSelasa 24 Jul 2018 10:52Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

India mencabut pajak untuk pembalut wanita sebesar 12% yang memicu kontroversial, menyusul kampanye vokal pimpinan para aktivis dan bintang Bollywood untuk meningkatkan pendidikan dan pemberdayaan perempuan.selengkapnya

 Menkeu cabut peraturan mengenai perlakuan perpajakan bagi `e-commerce`Menkeu cabut peraturan mengenai perlakuan perpajakan bagi `e-commerce`Senin 1 Apr 2019 15:51Ridha Anantidibaca 466 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau "e-commerce".selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :