Sri Mulyani: Kepatuhan Bayar Pajak Rendah, Pengaruhi APBNSri Mulyani: Kepatuhan Bayar Pajak Rendah, Pengaruhi APBNSelasa 31 Jan 2017 16:07Ajeng Widyadibaca 334 kali

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan ‎tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah sehingga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa dihindari.selengkapnya

 Sri Mulyani: Beasiswa LPDP dari Pajak MasyarakatSri Mulyani: Beasiswa LPDP dari Pajak MasyarakatSelasa 31 Jan 2017 15:56Ajeng Widyadibaca 165 kali

Kementerian Keuangan hari ini menggelar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, atau LPDP Edufair 2017 di Gedung Dhanapala. Antusiasme anak bangsa sangat tinggi, dari banyaknya pengunjung yang mencapai lebih dari 16 ribu pengunjung.selengkapnya

 Pajak kirimi 1 juta Wajib Pajak email Tax AmnestyPajak kirimi 1 juta Wajib Pajak email Tax AmnestySelasa 31 Jan 2017 15:40Ajeng Widyadibaca 215 kali

Pada periode terakhir Tax Amnesty, Direktorat Jenderal Pajak semakin gencar mengabsen Wajib Pajak untuk melaporkan hartanya. Salah satunya, menggandeng bank-bank BUMN untuk mengirimkan surat peringatan kepada nasabah wajib pajak yang belum ikut program pengampunan pajak tersebut.selengkapnya

 Kemenkeu Kirim Surat ke 1 Juta Wajib Pajak, Ini IsinyaKemenkeu Kirim Surat ke 1 Juta Wajib Pajak, Ini IsinyaSelasa 31 Jan 2017 15:35Ajeng Widyadibaca 149 kali

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan surat kepada 1 juta wajib pajak untuk mengejar target penerimaan dalam dua bulan sisa waktu amnesti pajak. Surat tersebut berisi imbauan agar WP mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

 Gagal Paham tentang Kenaikan Pajak KendaraanGagal Paham tentang Kenaikan Pajak KendaraanSelasa 31 Jan 2017 15:32Ajeng Widyadibaca 157 kali

Terbitnya Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2016 tentang perubahan tarif PNBP di lingkungan kepolisian tak ayal menimbulkan keresahan. Parahnya, perubahan tarif ini dipahami keliru oleh masyarakat. Mereka mengira harus bayar pajak dua sampai tiga kali dari yang biasa mereka bayar setiap tahunnya. Misal, yang biasa bayar 250 ribu rupiah dikira bakal harus membayar 500 sampai 700 ribu rupiahselengkapnya

 Sri Mulyani: Beasiswa LPDP dari Pajak yang Diraih Susah PayahSri Mulyani: Beasiswa LPDP dari Pajak yang Diraih Susah PayahSelasa 31 Jan 2017 15:27Ajeng Widyadibaca 187 kali

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, sebanyak 16.295 putra putri Indonesia telah menerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan. Program beasiswa LPDP dibiayai dari penerimaan pajak seluruh masyarakat Indonesia.selengkapnya

 Shortfall Pajak Tahun Ini Diperkirakan MembaikShortfall Pajak Tahun Ini Diperkirakan MembaikSelasa 31 Jan 2017 14:58Ajeng Widyadibaca 155 kali

Ekonom PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Andry Asmoro memperkirakan shortfall pajak akan membaik tahun ini. Meski target penerimaan perpajakan naik 15% menjadi Rp1.498,9 triliun, dia meyakini realisasinya lebih baik dari tahun lalu.selengkapnya

 Pemerintah Tagih Proposal Land Bank dari Perusahaan PropertiPemerintah Tagih Proposal Land Bank dari Perusahaan PropertiSelasa 31 Jan 2017 13:25Ajeng Widyadibaca 206 kali

Pengembang properti harus menyerahkan proposal pemanfaatan bank tanah (land bank) agar tidak dikenai pajak progresif tanah menganggur.selengkapnya

 Begini Harapan Pengusaha soal Pajak Progresif Lahan NganggurBegini Harapan Pengusaha soal Pajak Progresif Lahan NganggurSelasa 31 Jan 2017 13:22Ajeng Widyadibaca 131 kali

Pemerintah telah memutuskan akan memajaki lahan nganggur alias tidak produktif pada berbagai daerah di Indonesia. Aturan ini tengah dibahas pada jajaran Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.selengkapnya

 Bos Bea Cukai: IKM Masuk Kriteria Layak Dapat KITEBos Bea Cukai: IKM Masuk Kriteria Layak Dapat KITESelasa 31 Jan 2017 10:58Ajeng Widyadibaca 158 kali

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi menegaskan bahwa Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memenuhi kriteria, layak menikmati fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).selengkapnya

 Peraih Medali Jabar Sesalkan Besar Pajak Bonus PON XIX 2016Peraih Medali Jabar Sesalkan Besar Pajak Bonus PON XIX 2016Selasa 31 Jan 2017 10:50Ajeng Widyadibaca 220 kali

Gejolak di kalangan atlet PON XIX Jabar terkait pajak bonus semakin memanas. Mereka menilai petugas pajak salah kaprah dengan mengelompokan mereka sebagai peserta lomba olahraga, bukan sebagai olahragawan pemberi jasa.selengkapnya

 SURVEI OKEZONE FINANCE: Pajak Progresif Tanah Nganggur, Apa Bisa Turunkan Harga?SURVEI OKEZONE FINANCE: Pajak Progresif Tanah Nganggur, Apa Bisa Turunkan Harga?Selasa 31 Jan 2017 10:45Ajeng Widyadibaca 145 kali

Pemerintah berencana mengenakan pajak progresif untuk lahan yang tidak digunakan secara produktif, atau bisa disebut tanah nganggur. Aturan mengenai hal ini pun tengah disiapkan.selengkapnya

 Kado Tahun Baru, Impor Bahan Baku Bebas Pajak bagi Pengusaha UMKMKado Tahun Baru, Impor Bahan Baku Bebas Pajak bagi Pengusaha UMKMSelasa 31 Jan 2017 10:39Ajeng Widyadibaca 108 kali

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan fasilitas yang memberikan kemudahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM), yakni fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Pengusaha kecil dan menengah yang berorientasi pada ekspor akan dibebaskan dari pungutan bea dan pajak dalam mengimpor bahan baku.selengkapnya

 Kemenkeu dan Kemendag siapkan pajak e-commerceKemenkeu dan Kemendag siapkan pajak e-commerceSenin 30 Jan 2017 11:41Ajeng Widyadibaca 187 kali

Tak hanya perusahaan pemilik platform e-commerce, ke depannya, semua pelaku yang terlibat dalam kegiatan bisnis digital akan dikenakan pajak. Hingga saat ini, Kementrian Perdagangan (Kemendag) masih menggodok aturan perpajakan tersebut dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Pelaporan Harta di Tax Amnesty Tembus Rp 4.337 TriliunPelaporan Harta di Tax Amnesty Tembus Rp 4.337 TriliunSenin 30 Jan 2017 11:19Ajeng Widyadibaca 130 kali

Program pengampunan pajak atau tax amnesty menyisakan waktu 2 bulan. Tax amnesty akan selesai pada Maret 2017. Jumlah partisipasi masyarakat untuk mengikuti program ini terus bertambah.selengkapnya

 Pemkot Depok Permudah Akses Bayar PajakPemkot Depok Permudah Akses Bayar PajakJumat 27 Jan 2017 15:57Ajeng Widyadibaca 241 kali

Badan Keuangan Daerah (BKD), Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan permudah akses pembayaran pajak demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kemudahan tersebut, diharapkan perolehan pajak dapat lebih baik dari tahun 2016 lalu.selengkapnya

 TAX AMNESTY: OJK Terus Gawangi Program Pengampunan PajakTAX AMNESTY: OJK Terus Gawangi Program Pengampunan PajakJumat 27 Jan 2017 15:23Ajeng Widyadibaca 190 kali

Pebisnis asal Negeri Kanguru, Richard Pratt, menilai yang dibutuhkan guna mensukseskan proyek bukan hanya diri ini turut serta di dalamnya. Yang lebih penting ialah bagaimana bisa menumbuhkan komitmen atas proyek tersebut.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Minim, BI Sulit Turunkan Suku BungaPenerimaan Pajak Minim, BI Sulit Turunkan Suku BungaJumat 27 Jan 2017 15:20Ajeng Widyadibaca 189 kali

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat, total penerimaan pajak sepanjang 2016 sebesar Rp1.104 triliun. Angka tersebut tidak capai target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2016 sebesar Rp1.355 triliun.selengkapnya

 DJP Papua-Maluku Incar 3 Penunggak Pajak PrioritasDJP Papua-Maluku Incar 3 Penunggak Pajak PrioritasJumat 27 Jan 2017 15:16Ajeng Widyadibaca 199 kali

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Papua-Maluku tengah mengincar tiga penunggak pajak prioritas yang kemungkinan dalam waktu dekat bisa dikenakan tindakan penyanderaan (gijzeling).selengkapnya

 Freeport Nunggak Pajak Air di Papua Senilai Rp3,4 TriliunFreeport Nunggak Pajak Air di Papua Senilai Rp3,4 TriliunJumat 27 Jan 2017 15:03Ajeng Widyadibaca 257 kali

Pemerintah Provinsi Papua mendesak PT Freeport Indonesia membayarkan pajak kepada pemerintah daerah. Pajak itu adalah tunggakan pajak air yang digunakan perusahaan asing tersebut dari sungai Aghawagon dan Otomona, terhitung pada rentang tahun 2011 hingga pertengahan 2015.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :