Tax Amnesty Dinilai Kental Nuansa Politik dan KontroversialTax Amnesty Dinilai Kental Nuansa Politik dan KontroversialJumat 22 Apr 2016 21:38Administratordibaca 1283 kali

Rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty menurut Komisi IX DPR RI memiliki nuansa politik yang sangat kental. Hal ini lantaran sejak awal terjadi tarik menarik di parlemen terkait rencana pemerintah memberlakukan pengampunan bagi para pengemplang pajak tersebut. Anggota Komisi XI DPR‎, Andreas Eddy Susetyo menuturkan kebijakan tersebut sejak awal memang kontroversial.selengkapnya

 Dibanding E-KTP, Kasus Ipar Jokowi Jadi Makelar Pajak Yang Bisa Membuat Guncangan PolitikDibanding E-KTP, Kasus Ipar Jokowi Jadi Makelar Pajak Yang Bisa Membuat Guncangan PolitikSelasa 7 Mar 2017 10:36Ajeng Widyadibaca 162 kali

Kasus suap terkait penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia harus mendapat serius. Justru kasus ini yang bisa membuat guncangan politik dibanding pengusutan kasus pengadaan KTP berbasis elektronik.selengkapnya

 Berburu Cuan Pengujung TahunBerburu Cuan Pengujung TahunJumat 19 Ags 2016 11:17Administratordibaca 189 kali

Saham sektor consumer goods dan infrastruktur diproyeksi memberi cuan tinggi pada sisa tahun ini seiring dengan prospek positif program amnesti pajak dan laju ekonomi domestik.selengkapnya

 Akhir Tahun, Penjualan Bakal KencangAkhir Tahun, Penjualan Bakal KencangSenin 29 Ags 2016 12:45Administratordibaca 284 kali

Kalangan broker properti meyakini bahwa penjualan properti akan meningkat di sisa tahun ini meskipun realisasi dana repatriasi dan deklarasi untuk pengampunan pajak sejauh ini belum signifikan. Ketua Umum Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (AREBI) Hartono Sarwono mengatakan, penjualan properti sudah menggeliat bahkan sejak pengampunan pajak diluncurkan dan peratur an investasi di sektor riilselengkapnya

 Ekonomi Tahun Depan, Benarkah Ada Harapan?Ekonomi Tahun Depan, Benarkah Ada Harapan?Kamis 17 Nov 2016 11:17Ajeng Widyadibaca 270 kali

PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 bisa 5,2%. Meski perekonomian global melanjutkan ketidakpastian.selengkapnya

 Kerja Berat Dua Tahun Robert PakpahanKerja Berat Dua Tahun Robert PakpahanSenin 11 Des 2017 13:31Ridha Anantidibaca 37 kali

DI ERA pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak selalu menjadi sorotan banyak kalangan. Maklum, beban yang harus dipikul di pundaknya teramat berat. Lancarnya program-program pembangunan pemerintahan Jokowi ada di tangan Dirjen Pajak.selengkapnya

 Shortfall Pajak Tahun Ini Diperkirakan MembaikShortfall Pajak Tahun Ini Diperkirakan MembaikSelasa 31 Jan 2017 14:58Ajeng Widyadibaca 168 kali

Ekonom PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Andry Asmoro memperkirakan shortfall pajak akan membaik tahun ini. Meski target penerimaan perpajakan naik 15% menjadi Rp1.498,9 triliun, dia meyakini realisasinya lebih baik dari tahun lalu.selengkapnya

 Jelang Tutup Tahun, Setoran Pajak DikebutJelang Tutup Tahun, Setoran Pajak DikebutRabu 6 Des 2017 15:35Ridha Anantidibaca 19 kali

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi (BP2R) Kota Manado, Sulawesi Utara kerja ekstra jelang tutup tahun 2017. Pasalnya, sejumlah setoran pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan.selengkapnya

 Google Bakal Bayar Pajak Tahun IniGoogle Bakal Bayar Pajak Tahun IniSenin 7 Nov 2016 14:49Ajeng Widyadibaca 199 kali

Pemerintah menyatakan akan segera menyelesaikan pemeriksaan terhadap pajak Google. Setelah pemeriksaan usai, maka Google diwajibkan membayar pajak yang diharapkan terealisasi tahun ini.selengkapnya

 Pemerintah tarik pajak Google tahun iniPemerintah tarik pajak Google tahun iniSenin 7 Nov 2016 14:08Ajeng Widyadibaca 233 kali

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan pemerintah akan menarik pajak dari Google tahun ini, setelah selesai melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat itu.selengkapnya

 Memeras, Tiga Pegawai Pajak Dipenjara 5 TahunMemeras, Tiga Pegawai Pajak Dipenjara 5 TahunSenin 17 Okt 2016 14:32Administratordibaca 449 kali

Tiga mantan pegawai Kantor Pajak Kebayoran Baru III, yakni Herry Setiadji, Indarto Catur Nugroho dan Slamet Riyana, divonis lima tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/10/2016). Ketiganya juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan.selengkapnya

 Pembocor Data Amnesti Pajak Dipenjara 5 TahunPembocor Data Amnesti Pajak Dipenjara 5 TahunRabu 27 Jul 2016 08:43Administratordibaca 335 kali

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau-Kepulauan Riau, Jatnika, menyatakan setiap orang yang membocorkan data wajib pajak dalam program amnesti pajak akan dijatuhi sanksi pidana penjara lima tahun, untuk memberikan jaminan bahwa kebijakan tersebut memberikan kepastian keamanan bagi wajib pajak yang berpartisipasi.selengkapnya

 Pertukaran Data Pajak RI-AS Dipercepat Tahun IniPertukaran Data Pajak RI-AS Dipercepat Tahun IniSenin 2 Mei 2016 18:44Administratordibaca 951 kali

Pemerintah akan mempercepat perjanjian kerjasama dengan Amerika Serikat, terkait pertukaran data pajak. Menurut keterangan pers yang di terima KONTAN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebutkan perjanjian pertukaran data pajak akan dilakukan pada September 2016. Artinya, lebih cepat dari rencana awal, seperti yang pernah diungkapkan pemerintah yaitu tahun 2017.selengkapnya

 Tahun 2016, Bayar Pajak Secara OnlineTahun 2016, Bayar Pajak Secara OnlineSenin 11 Jan 2016 13:21Administratordibaca 3661 kali

Mulai tahun 2016 Pemerintah menggalakkan Pembayaran Pajak oleh secara Online. Metode Online menjadikan Wajib Pajak bisa melakukan pembayaran pajak kapanpun dan dimanapun. Di era digital seperti sekarang ini, Wajib Pajak sudah bisa meninggalkan pembayaran pajak yang berbasis manual (hard copy), yang selama ini dilayani oleh berbagai Bank dan Kantor Pos.selengkapnya

 Kenaikan PBB Setiap Tahun Dianggap Kurang TepatKenaikan PBB Setiap Tahun Dianggap Kurang TepatSenin 27 Jun 2016 13:48Administratordibaca 937 kali

Kenaikan Nilai Pokok Wajib Pajak (NJOP) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahun untuk semua wilayah di Kabupaten Majalengka dianggap kurang tepat, karena tidak semua wilayah harga tanah mengalami kenaikan terutama untuk wilayah-wilayah yang perkembangan ekonominya rendah.selengkapnya

 RUU Tax Amnesty tak selesai tahun iniSenin 11 Jan 2016 11:43Administratordibaca 919 kali

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (15/12) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Walau begitu, pembahasan RUU ini kemungkinan tidak akan selesai pada akhir tahun ini. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, masa sidang DPR akan berakhir 18 Desember 2015.selengkapnya

 Apindo Dukung Tax Amnesty Sejak 12 Tahun LaluApindo Dukung Tax Amnesty Sejak 12 Tahun LaluKamis 21 Jul 2016 16:04Administratordibaca 308 kali

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, saat ini Indonesia tidak memiliki banyak pilihan untuk mendorong perekonomian yang sedang melemah. Pelemahan ekonomi Indonesia telah berdampak terhadap dunia usaha seperti yang terjadi dalam tren kelesuan di beberapa sektor industri. Namun, Indonesia saat ini tidak dapat menggunakan kebijakan moneter secara berlebihan melalselengkapnya

 Penerimaan bea cukai akan melonjak akhir tahunPenerimaan bea cukai akan melonjak akhir tahunKamis 9 Nov 2017 10:39Ajeng Widyadibaca 61 kali

Ditjen Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat realisasi penerimaan bea cukai per 7 November 2017 mencapai Rp 130,12 triliun dari target yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 189,14 triliun.selengkapnya

 Tahun Ketiga, Jokowi Baru Fokus Ketimpangan EkonomiTahun Ketiga, Jokowi Baru Fokus Ketimpangan EkonomiRabu 1 Feb 2017 14:40Ajeng Widyadibaca 172 kali

Kata Menko Perekonomian Darmin Nasution, kebijakan ini langkah konkret implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, terutama Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).selengkapnya

 Pemerintah Kembalikan Kelebihan Pajak Rp 46 Triliun Tahun IniPemerintah Kembalikan Kelebihan Pajak Rp 46 Triliun Tahun IniSelasa 17 Mei 2016 11:51Administratordibaca 498 kali

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun ini berencana mengembalikan kelebihan pembayaran pajak (restitusi) sebesar Rp 46 triliun. Angka ini naik dibandingkan tahun lalu. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugisteadi mengatakan, pembayaran restitusi tersebut menjadi kewajiban Direktorat Jenderal Pajak, dan hak wajib pajak yang kelebihan membayar pajak dan hal yangselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :