Prastowo: Ada Dana Rp150 T di Swiss Sulit PulkamPrastowo: Ada Dana Rp150 T di Swiss Sulit PulkamRabu 19 Okt 2016 11:16Fauzi Adnandibaca 568 kali

Prastowo mengatakan dana di Swiss bukan seperti di Singapura yang dipakai untuk bisnis. Di Swiss, dana tersebut hanya disimpan, bukan diputar lagi untuk kegiatan bisnis. Selain itu, kata Prastowo, WNI sejak dulu juga menjadikan Swiss untuk tempat menyimpan dana.selengkapnya

 TAX AMNESTY: UU Tak Kunjung Terbit, Presiden Diminta Ambil Alih KendaliTAX AMNESTY: UU Tak Kunjung Terbit, Presiden Diminta Ambil Alih KendaliSenin 6 Jun 2016 15:50Administratordibaca 663 kali

Presiden Joko Widodo diminta untuk mengambil alih kendali pembahasan RUU Pengampunan Pajak dengan melibatkan multipihak macam DPR, asosiasi pengusaha dan penegak hukum. Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo menuturkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR saat ini masih berlarut-larut. Pembahasan yang bertele-tele, sambungnya, menciptakan ketidakpastian.selengkapnya

 TAX AMNESTY: Ini 13 Poin Krusial Dalam RUU Pengampunan PajakTAX AMNESTY: Ini 13 Poin Krusial Dalam RUU Pengampunan PajakRabu 25 Mei 2016 13:52Administratordibaca 2415 kali

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mencatat 13 poin penting yang terdapat dalam kesimpulan sementara pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Direktur CITA Yustinus Prastowo menuturkan rangkuman yang dicatat lembaga itu merupakan beberapa pasal penting yang harus diketahui masyarakat agar RUU dapat dimanfaatkan seluruh Wajib Pajak (WP), ketika sudah disahkan.selengkapnya

 PENGAMPUNAN PAJAK: Badan Penerimaan Pajak Agar DibentukPENGAMPUNAN PAJAK: Badan Penerimaan Pajak Agar DibentukSenin 2 Mei 2016 16:37Administratordibaca 858 kali

Pemerintah diminta meletakkan Pengampunan Pajak sebagai bagian dari reformasi pajak yakni dengan adanya transformasi otoritas pajak dan pemetaan potensi pajak di masa mendatang. Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo menuturkan Pengampunan Pajak harus diletakkan dalam konteks reformasi perpajakan secara menyeluruh. Di antaranya adanlah revisi UU Perpajakan danselengkapnya

 CITA: Potensi Kolusi Sektor Pajak Sangat BesarCITA: Potensi Kolusi Sektor Pajak Sangat BesarSenin 21 Mar 2016 09:22Administratordibaca 1456 kali

Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) potensi kolusi walaupun dilakukan tanpa pemerasan di sektor perpajakan sangat besar sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dapat mencegah korupsi di titik tersebut. Direktur Cita Yustinus Prastowo menuturkan peluang kolusi tanpa pemerasan di sektor pajak dinilai sangat besar. Dia mengungkapkan tanpa ada kompetensi yang memadaiselengkapnya

 Penyesuaian Tarif PPH Jaga Pertumbuhan Industri NasionalPenyesuaian Tarif PPH Jaga Pertumbuhan Industri NasionalKamis 6 Sep 2018 13:13Ridha Anantidibaca 255 kali

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan, kebijakan pengendalian impor dengan melakukan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 barang konsumsi dari luar negeri bertujuan untuk menjaga pertumbuhan industri dalam negeri. Airlangga menuturkan, kebijakan tersebut menjadi alat untuk menaikkan utilisasi. Terlebih, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufakturselengkapnya

 BEI: Dampak Pengampunan Pajak Untungkan Pembangunan Jangka PanjangBEI: Dampak Pengampunan Pajak Untungkan Pembangunan Jangka PanjangKamis 28 Apr 2016 11:35Administratordibaca 1546 kali

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio menuturkan adanya dampak positif jika kebijakan pengampunan pajak diberlakukan di Indonesia. Dia menuturkan dampak tersebut bisa memberikan keuntungkan yang berkelanjutan. Menurutnya, akan lebih baik jika penggunaan dana yang diperoleh dari pemberlakuan tax amnesty tidak hanya untuk pembangunan jangka pendek saja namun sebagian dananya digunakanselengkapnya

 Ada Dugaan Ford Lakukan Panipulasi Pajak Barang MewahAda Dugaan Ford Lakukan Panipulasi Pajak Barang MewahRabu 14 Sep 2016 13:24Administratordibaca 991 kali

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo meminta pemerintah memeriksa dugaan kasus pajak barang mewah (PPnBM) yang melibatkan merk Ford Everest. Prastowo menilai pemerintah kecolongan terhadap hal tersebut.selengkapnya

 KPK juga Diminta Kawal Pembahasan Tax AmnestyKPK juga Diminta Kawal Pembahasan Tax AmnestySenin 6 Jun 2016 23:52Administratordibaca 858 kali

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, aroma tak sedap yang mewarnai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty berpotensi menjadi bola liar. Hal tersebut lanjut Prastowo, bisa berdampak terhadap rusaknya kredibilitas program pengampunan pajak. Bahkan, dapat dianggap menjustifikasi dugaan bahwa maksud dan tujuan pengampunan pajakselengkapnya

 CITA Usul Tarif Tax Amnesty harus DiperbesarCITA Usul Tarif Tax Amnesty harus DiperbesarRabu 20 Apr 2016 20:06Administratordibaca 1140 kali

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, tarif tebusan bagi wajib pajak yang ingin mengikuti Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty terlalu rendah. Prastowo juga mengusulkan, agar tarif yang ditetapkan tidak banyak lapisan. "Kalau 1%-2% pemerintah akan kalah, 5%-10% menurut saya. Jangan terlalu banyak lapisan tarifnya, hajar saja langsung dua tarif,selengkapnya

 Pengamat: Kenaikan Pungutan PBB Bisa Turunkan Daya BeliPengamat: Kenaikan Pungutan PBB Bisa Turunkan Daya BeliRabu 30 Mei 2018 10:45Ridha Anantidibaca 277 kali

Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji kenaikan pungutan pajak.selengkapnya

 Panglima TNI Beri Wawasan Kebangsaan Pegawai DJPPanglima TNI Beri Wawasan Kebangsaan Pegawai DJPSenin 7 Nov 2016 13:38Ajeng Widyadibaca 1251 kali

Jenderal Gatot menuturkan tujuan kedatangannya kali ini untuk menggali kemampuan bangsa dalam meningkatkan pendapatan pajak ditengah kondisi ekonomi global yang tengah dilanda kesulitan.selengkapnya

 Menkeu: Pajak itu PerjuanganMenkeu: Pajak itu PerjuanganJumat 13 Jul 2018 10:12Ridha Anantidibaca 658 kali

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan konsep pajak yang diusung Indonesia layaknya berjuang. Oleh karena itu setiap warga negara harus menjalankan kewajiban membayar pajaknya.selengkapnya

 Menkeu Bilang Mau Revisi Pajak Sedan, Begini Respon Petinggi GaikindoMenkeu Bilang Mau Revisi Pajak Sedan, Begini Respon Petinggi GaikindoJumat 23 Feb 2018 12:15Ridha Anantidibaca 219 kali

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia menyambut baik pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menuturkan bahwa kendaraan sedan bukan merupakan barang mewah.selengkapnya

 Berkah Repatriasi, Neraca Pembayaran Surplus BesarBerkah Repatriasi, Neraca Pembayaran Surplus BesarSenin 5 Des 2016 10:04Ajeng Widyadibaca 455 kali

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung menuturkan, dana repatriasi menggenjot surplus NPI di tahun ini. Padahal, tahun lalu, NPI defisit hingga US,1 miliar.selengkapnya

 Fokus meningkatkan iklim investasi, Kemenkeu sesuaikan aturan pajak progresif tanahFokus meningkatkan iklim investasi, Kemenkeu sesuaikan aturan pajak progresif tanahSelasa 24 Sep 2019 09:47Ridha Anantidibaca 158 kali

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama, menuturkan saat ini pajak progresif atas tanah belum ada dalam ketentuan perpajakan.selengkapnya

 Akan Surati Jokowi, Puri Bali Minta Bebas TAAkan Surati Jokowi, Puri Bali Minta Bebas TASelasa 16 Ags 2016 10:13Administratordibaca 990 kali

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra menuturkan, hampir sepertiga lahan di Bali dikuasai oleh Keluarga Puri.selengkapnya

 Kirim Barang dari Batam di Atas USD 75 Kena PajakKirim Barang dari Batam di Atas USD 75 Kena PajakJumat 15 Feb 2019 10:01Ridha Anantidibaca 3294 kali

Kepala Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea dan Cukai Batam, Susila A.Brata menuturkan, barang impor yang masuk melalui Batam dikenakan pajak sesuai nominal barang minimal USD 75.selengkapnya

 Ditjen Pajak Terus Sosialisasikan Tax AmnestiDitjen Pajak Terus Sosialisasikan Tax AmnestiSelasa 15 Nov 2016 11:48Ajeng Widyadibaca 650 kali

Kendati begitu, Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, menuturkan, sampai detik ini memang harus dilakukan sosialisasi lebih bersegmen lagi termasuk untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).selengkapnya

 Menteri Susi: Potensi Pajak di Muara Baru Sepertiga dari Pajak NasionalMenteri Susi: Potensi Pajak di Muara Baru Sepertiga dari Pajak NasionalSabtu 22 Okt 2016 07:44Administratordibaca 761 kali

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuturkan bahwa hingga saat ini potensi pajak kapal di Indonesia tergolong cukup besar. Salah satunya adalah pada kapal di Pelabuhan Perikanan Muara Baru.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :