TOP OF THE WEEK: Pajak Anang Rp650 Juta hingga Sri Mulyani ke DPRTOP OF THE WEEK: Pajak Anang Rp650 Juta hingga Sri Mulyani ke DPRSabtu 27 Ags 2016 15:37Administratordibaca 611 kali

Para selebriti papan atas Tanah Air menghadiri sosialisasi program pengampunan pajak di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak. Dalam acara ini, para selebriti turut mencurahkan mengenai permasalahan penghasilan yang selama menjadi momok menakutkan. Sebab, kerap kali artis dikejar-kejar oleh Ditjen Pajak.selengkapnya

 Curhatan Anang Hermansyah Bayar Pajak hingga Rp650 JutaCurhatan Anang Hermansyah Bayar Pajak hingga Rp650 JutaSelasa 23 Ags 2016 21:03Administratordibaca 685 kali

Para selebriti papan atas Tanah Air siang ini menghadiri sosialisasi program pengampunan pajak di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak. Dalam acara ini, para selebriti turut mencurahkan mengenai permasalahan penghasilan yang selama menjadi momok menakutkan. Sebab, kerap kali artis dikejar-kejar oleh Ditjen Pajak.selengkapnya

 Ini Solusi DPR Soal Pajak InalumIni Solusi DPR Soal Pajak InalumJumat 17 Jun 2016 14:54Administratordibaca 659 kali

Permasalahan Pemprov Sumatera Utara dengan PT Indonesia Asahan Alumunium terkait Pajak Air Permukaan (PAP) belum menemukan titik temu. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN Nasril Bahar menegaskan, persoalan PAP yang masih diperselisihkan oleh Pemprov Sumut tak perlu diperluas lagi dengan opini-opini yang kurang tepat.selengkapnya

 Soal Pajak, Jangan Bandingkan PT Inalum Saat Masih PMA dan BUMNSoal Pajak, Jangan Bandingkan PT Inalum Saat Masih PMA dan BUMNSabtu 18 Jun 2016 07:18Administratordibaca 1080 kali

Permasalahan Pemprov Sumatera Utara dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) terkait Pajak Air Permukaan (PAP) belum menemukan titik temu. Bahkan terakhir, muncul opini Inalum saat masih berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) masih lebih baik daripada setelah menjadi badan usaha milik negara (BUMN) dalam hal pembayaran pajak.selengkapnya

 Gaduh Pajak Inalum, Menko Luhut Panggil Dua PihakGaduh Pajak Inalum, Menko Luhut Panggil Dua PihakKamis 12 Jan 2017 13:48Ajeng Widyadibaca 901 kali

Atas hal ini, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan berencana memanggil kedua belah pihak. "Keduanya nanti akan kami panggil secara resmi untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan pajak air permukaan yang masih belum mencapai titik temu," papar Luhut kepada wartawan di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (11/1/2017).selengkapnya

 Pakar Pajak se-Dunia Bertemu Di Amsterdam, ini yang DibahasPakar Pajak se-Dunia Bertemu Di Amsterdam, ini yang DibahasKamis 28 Apr 2016 11:22Administratordibaca 783 kali

Sejumlah pakar perpajakan internasional akan berkumpul di Amsterdam, Belanda, pada 13 Mei 2016, untuk merumuskan format kebijakan perpajakan global guna merespons perkembangan sekaligus kompleksitas permasalahan perpajakan di berbagai negara. Pertemuan itu direncanakan akan menghasilkan rekomendasi rancangan kebijakan perpajakan yang dapat diterapkan secara global—seperti yang disiapkan lembagaselengkapnya

 Tax Amnesty Cara Pemerintah Ketuk Hati Wajib PajakTax Amnesty Cara Pemerintah Ketuk Hati Wajib PajakSelasa 3 Mei 2016 19:16Administratordibaca 709 kali

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, rencana dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, tidak semata-mata masalah pajak. Menurut dia, ini merupakan permasalahan ekonomi secara luas. Yang dimaksud oleh Mardiasmo adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah menghadapi masalah serius soal kebutuhan dana. Keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)selengkapnya

 Dirjen Pajak: Amnesti Pajak Benahi Sistem PerpajakanDirjen Pajak: Amnesti Pajak Benahi Sistem PerpajakanSenin 29 Ags 2016 21:57Administratordibaca 1222 kali

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan hasil dari program amnesti pajak berdampak pada pembenahan sistem perpajakan selain target penerimaan. Ken di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, mengatakan prinsip kebijakan amnesti pajak selain mendapatkan dana repatriasi, deklrasi harta, dan tebusan amnesti, juga menyelesaikan permasalahan tunggakan para wajib pajak.selengkapnya

 Menkeu Minta Perusahaan Multinasional Bayar Pajak di IndonesiaMenkeu Minta Perusahaan Multinasional Bayar Pajak di IndonesiaSenin 23 Mei 2016 16:34Administratordibaca 1780 kali

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mendorong permasalahan pajak jadi isu internasional. Sebab, selama ini pajak hanya fokus pada dalam negeri masing-masing. "Intinya bicara internasional taxation, kenapa isu pajak mendadak jadi isu intern? Karena di masa lalu, pajak dianggap isu domestik. Masing-masing negara sibuk dengan urusan pajaknya. Itu adalah ide pajak secara tradisional.selengkapnya

 Penghapusan PPN 10 Persen untuk KA Logistik Belum CukupPenghapusan PPN 10 Persen untuk KA Logistik Belum CukupJumat 5 Okt 2018 15:11Ridha Anantidibaca 1016 kali

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan menyambut baik rencana Kementerian Perhubungan untuk menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk angkutan logistik dengan kereta api. Namun, kebijakan ini dinilai belum mampu mengatasi permasalahan utama, yakni biaya logistik dengan kereta api yang lebih mahal dibandingkan angkutan darat seperti truk.selengkapnya

 Kenali `Shortfall` Pajak dan Ancaman Bahayanya Bagi IndonesiaKenali `Shortfall` Pajak dan Ancaman Bahayanya Bagi IndonesiaRabu 22 Jun 2016 20:21Administratordibaca 2823 kali

Rio De Janeiro di Brasil terancam tak bisa maksimal menggelar event Olimpiade Dunia akibat krisis keuangan yang melanda negara bagian di Brazil itu. Pemerintah menuding shortfall pajak akibat kelesuan di industri minyak sebagai akar permasalahan krisis finansial di Rio De Janeiro. Secara umum, Brazil memang tengah mengalami resesi parah. Melihat pengalaman Brazil – sebagai sesama emerging marketselengkapnya

 Alasan Mengapa RUU Tax Amnesty Harus DitolakAlasan Mengapa RUU Tax Amnesty Harus DitolakSenin 27 Jun 2016 13:56Administratordibaca 1420 kali

Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty ditargetkan selesai dibahas di DPR bulan Juli mendatang. Pada bulan yang sama Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) perubahan, ditargetkan selesai. Pembahasan RUU tersebut digenjot untuk mengantisipasi permasalahan keuangan negara. Rencananya negara akan mengampuni para konglomerat, yang selama ini menyembunyikan uangnya di luarselengkapnya

 9 Alasan Ditjen Pajak Ingin Intip Data Kartu Kredit Nasabah9 Alasan Ditjen Pajak Ingin Intip Data Kartu Kredit NasabahRabu 8 Jun 2016 20:56Administratordibaca 1359 kali

Aturan kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit nasabah oleh pihak perbankan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menuai kontroversi. Dampaknya bahkan sudah menggerus nominal transaksi belanja nasabah hingga penutupan kartu kredit. Ditjen Pajak seolah menutup mata atas permasalahan tersebut, karena pemerintah mempunyai alasan kuat untuk menjalankan kebijakan ini.selengkapnya

 Pemerintah Belum Putuskan Insentif untuk Perusahaan MigasPemerintah Belum Putuskan Insentif untuk Perusahaan MigasSelasa 2 Feb 2016 12:36Administratordibaca 737 kali

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan,‎ pemerintah belum memutuskan untuk memberi insentif‎ bagi industri Migas. Pemerintah hanya akan mencoba menyelesaikan semua permasalahan yang mendera mereka. "Yang terkait pajak atau apapun, nanti saya samapikan ke Dirjen Pajak atau Dirjen Anggaran lah," ujar Bambang usai menghadiri Wlcoming Alumni LPDP di Hotel Borubudur, Jakarta,Senin (1/2)selengkapnya

 BKPM akan Uji Efektifitas Dua Insentif PajakBKPM akan Uji Efektifitas Dua Insentif PajakSelasa 12 Jul 2016 12:42Administratordibaca 770 kali

Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menguji efektifitas pemberian insentif tax allowance dan tax holiday.selengkapnya

 Ditjen Pajak Masih Butuh Waktu Sempurnakan Aturan Tax AmnestyDitjen Pajak Masih Butuh Waktu Sempurnakan Aturan Tax AmnestyRabu 28 Sep 2016 16:14Administratordibaca 715 kali

Pemerintah telah menerbitkan payung hukum perpanjangan waktu administrasi program tax amnesty untuk periode pertama. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Jenderal Pajak Nomor 13 Tahun 2016 yang berbunyi tentang tata cara penerimaan surat pernyataan pada minggu terakhir periode pertama penyampaian surat pernyataan.selengkapnya

 21 Tahun Berlaku, UU Penerimaan Negara Bukan Pajak Baru Disepakati21 Tahun Berlaku, UU Penerimaan Negara Bukan Pajak Baru DisepakatiJumat 27 Jul 2018 15:30Ridha Anantidibaca 262 kali

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambut baik kesepakatan antara DPR dan Pemerintah melalui Rapat Paripurna ke-32 untuk menyetujui Undang-Undang (UU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). UU yang baru ini menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang telah berlaku selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun.selengkapnya

 Laman Pajak Sulit Diakses Masyarakat yang Mau Lapor SPTLaman Pajak Sulit Diakses Masyarakat yang Mau Lapor SPTRabu 6 Mar 2019 15:48Ridha Anantidibaca 427 kali

Laman resmi DJPonline sulit diakses wajib pajak (WP) yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Hal ini dikeluhkan para WP.selengkapnya

 Tunggakan Pajak di Yogyakarta Capai Rp 50 MiliarTunggakan Pajak di Yogyakarta Capai Rp 50 MiliarJumat 2 Feb 2018 15:51Ridha Anantidibaca 783 kali

Hingga saat ini, masih terdapat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogyakarta. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, mengatakan total tunggakan yang ada mencapai Rp 50 miliar.selengkapnya

 2018, Pendapatan Pajak Pemkot Tangsel Lebihi Target 9,73%2018, Pendapatan Pajak Pemkot Tangsel Lebihi Target 9,73%Kamis 10 Jan 2019 16:20Ridha Anantidibaca 385 kali

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Dadang Sofyan mengatakan, penerimaan pajak daerah 2018 melebihi target, mencapai angka Rp1,296 triliun lebih.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :