GIZJELING: DJP Jatim I Kembali Sandera Dua Penanggung PajakGIZJELING: DJP Jatim I Kembali Sandera Dua Penanggung PajakRabu 11 Mei 2016 19:39Administratordibaca 1517 kali

Dua orang penanggung pajak dari PT WS dipaksa badan atau gijzeling oleh Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur I pada 10 Mei 2016. Gijzeling tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kanwil DJP Papua dan Maluku, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari, Polda Jatim, dan Lapas Porong di Sidoarjo.selengkapnya

 Penetapan Pajak 0,5% Jawab Kegelisahan UMKMPenetapan Pajak 0,5% Jawab Kegelisahan UMKMSenin 28 Mei 2018 11:28Ridha Anantidibaca 670 kali

Langkah Kementerian Keuangan yang menetapkan pajak penghasilan untuk UMKM sebesar 0,5% sudah tepat. Langkah ini perlu diapresiasi sebagai penetapan threshold yang wajar dan merupakan langkah yang akan menginsentif masyarakat untuk tidak ragu mendirikan bisnis pada entitas UMKM.selengkapnya

 Stafsus Sri Mulyani Jawab Wacana Tax Amnesty Jilid IIStafsus Sri Mulyani Jawab Wacana Tax Amnesty Jilid IIJumat 28 Mei 2021 10:13Ridha Anantidibaca 282 kali

Namun, hingga saat ini belum ada keterangan yang jelas apakah tax amnesty jilid II ini akan kembali dijalankan pemerintah atau tidak.selengkapnya

 Menkeu: PMK Pengampunan Pajak Jawab Persoalan RepatriasiMenkeu: PMK Pengampunan Pajak Jawab Persoalan RepatriasiJumat 15 Jul 2016 13:10Administratordibaca 1166 kali

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai peraturan turunan program pengampunan pajak akan menjawab persoalan mengenai repatriasi modal dan deklarasi aset yang memiliki kerumitan tersendiri.selengkapnya

 Tax Amnesty, Alat Barter Sri Mulyani Jawab Komplain PengusahaTax Amnesty, Alat Barter Sri Mulyani Jawab Komplain PengusahaKamis 3 Nov 2016 13:08Administratordibaca 824 kali

Para pengusaha ritel barang mewah memanfaatkan blusukanMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke pusat perbelanjaan kelas atas di Jakarta Selatan, Pacific Place, untuk menyampaikan keluhan dan meminta penurunan tarif pajak dan bea masuk.selengkapnya

 Muhammadiyah Jawab Simpang Siur Kabar Uji Materi UU Tax AmnestyMuhammadiyah Jawab Simpang Siur Kabar Uji Materi UU Tax AmnestySenin 19 Sep 2016 08:46Administratordibaca 842 kali

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan Surat Edaran (SE), terkait upaya Muhammadiyah melakukan judicial review atau uji materi Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty).selengkapnya

 OJK Jawab Hasil Audit BPK soal Utang Pajak Rp 901 MiliarOJK Jawab Hasil Audit BPK soal Utang Pajak Rp 901 MiliarRabu 3 Okt 2018 14:14Ridha Anantidibaca 1133 kali

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Audit OJK Tahun 2017.selengkapnya

 Google Tak Bayar Pajak, Kemenkominfo Ikut Bertanggung JawabGoogle Tak Bayar Pajak, Kemenkominfo Ikut Bertanggung JawabRabu 21 Sep 2016 12:41Administratordibaca 440 kali

Kasus lolosnya Google dari pandangan pemerintah dalam hal kewajiban membayar pajak, harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. Terutama agar tidak terulang pada perusahaan-perusahaan lainnya di masa yang akan datang.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Kalau Tax Amnesty Gagal, Saya Tanggung JawabDirjen Pajak: Kalau Tax Amnesty Gagal, Saya Tanggung JawabSelasa 6 Sep 2016 22:12Administratordibaca 682 kali

Sejak awal, pemerintah menargetkan uang tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) mencapai Rp 165 triliun. Target yang dinilai ambisius ini tak kunjung direvisi meskipun banyak pihak memperkirakan tidak akan tercapai.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Saya Tanggung Jawab Kalau Tax Amnesty GagalDirjen Pajak: Saya Tanggung Jawab Kalau Tax Amnesty GagalJumat 1 Jul 2016 22:38Administratordibaca 1280 kali

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi ‎siap bertanggungjawab jika kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) gagal dieksekusi. Namun ekspektasi pemerintah, tax amnesty di Indonesia bisa sukses karena memiliki keunggulan dibanding negara lain.selengkapnya

 Lempar Tanggung Jawab Kenaikan Tarif Surat Kendaraan, INDEF: Batalkan SajaLempar Tanggung Jawab Kenaikan Tarif Surat Kendaraan, INDEF: Batalkan SajaJumat 13 Jan 2017 09:38Ajeng Widyadibaca 527 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016 dan berlaku efektif mulai 6 Januari 2017 lalu itu masih menjadi pembahasan hangat di masyarakat.selengkapnya

 Jokowi Minta Dirjen Pajak Jawab Keresahan Soal Pengampunan PajakJokowi Minta Dirjen Pajak Jawab Keresahan Soal Pengampunan PajakSenin 29 Ags 2016 16:28Administratordibaca 818 kali

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak untuk segera memberi penjelasan terkait kesimpangsiuran informasi mengenai pengampunan pajak.selengkapnya

 Soal Pajak, Sri Mulyani: Yang Bayar Sedikit, Yang Menghindar BanyakSoal Pajak, Sri Mulyani: Yang Bayar Sedikit, Yang Menghindar BanyakKamis 17 Mei 2018 11:29Ridha Anantidibaca 556 kali

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus menggenjot penerimaan pajak. Cuma masalahnya, kata Sri Mulyani, yang bayar pajak sedikit, dan yang menghindar banyak.selengkapnya

 Kepatuhan pajak ditelisik, ini yang diperiksa dan besaran denda yang dijatuhkanKepatuhan pajak ditelisik, ini yang diperiksa dan besaran denda yang dijatuhkanSenin 15 Jun 2020 14:00Ridha Anantidibaca 422 kali

Wajib pajak perlu bersiap diri. Mulai 1 Juli 2020 mendatang, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) bakal meneliti hasil penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2019.selengkapnya

 Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakSabtu 6 Ags 2016 15:07Administratordibaca 1828 kali

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

 Ini yang Dibahas di Panja Tax AmnestyIni yang Dibahas di Panja Tax AmnestyJumat 29 Apr 2016 22:28Administratordibaca 971 kali

Pembahasan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) akhirnya disepakati akan dibahas lebih komprehensif dalam Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk antara parlemen dan pemerintah. Masing-masing perwakilan, rencananya akan membedah pasal-pasal yang sudah tercantum dalam RUU tersebut.selengkapnya

 Ini Hukuman Bagi yang Melanggar Tax AmnestyIni Hukuman Bagi yang Melanggar Tax AmnestyKamis 30 Jun 2016 19:59Administratordibaca 4162 kali

Kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty akan segera dimulai Juli 2016. Kebijakan ini sebagai pintu maaf bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini lebih memilih menaruh uangnya di luar negeri dibandingkan di Indonesia. Meskipun sudah dibukakan pintu maaf, bukan berarti dalam prosesnya, WNI yang ikut tax amnesty masih saja bohong soal berapa jumlah hartanya dan masih ada WNI belumselengkapnya

 Tax Amnesty Kebutuhan Negara yang MendasarTax Amnesty Kebutuhan Negara yang MendasarKamis 29 Sep 2016 16:42Administratordibaca 711 kali

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang melakukan sidak dalam rangka melihat pelayanan tax amnesty, ke Kantor Pajak Jakarta Barat dan Petamburan.selengkapnya

 Ini yang Bikin Tax Amnesty Jadi MenarikIni yang Bikin Tax Amnesty Jadi MenarikRabu 27 Jul 2016 07:25Administratordibaca 642 kali

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, program kebijakan pengampunan paja,k atau tax amnesty jauh lebih menarik minat masyarakat dibandingkan kebijakan sunset policy yang diterbitkan pemerintah pada 2008 silam.selengkapnya

 Ini Rincian Anggaran Rp 42 T yang Diusul Sri MulyaniIni Rincian Anggaran Rp 42 T yang Diusul Sri MulyaniRabu 24 Jun 2020 13:45Ridha Anantidibaca 217 kali

Kementerian Keuangan mengusulkan anggaran sebesar Rp 42,36 triliun untuk tahun 2021. Usulan tersebut ditujukan untuk menjalankan lima program prioritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Apa saja lima program tersebut?selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :