Kementerian Keuangan Fokus Kejar Wajib Pajak BesarKementerian Keuangan Fokus Kejar Wajib Pajak BesarRabu 31 Ags 2016 10:49Administratordibaca 381 kali

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, langkah pemerintah untuk mengejar wajib pajak (WP) besar untuk ikut tax amnesty bukan sekadar rencana. Pihaknya langsung memonitor proses WP besar tersebut untuk ikut tax amnesty. Dia mengatakan telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk fokus pada proses tax amnesty WP besar.selengkapnya

 Sri Mulyani Minta KPK Perangi Pengkhianat di Kementerian KeuanganSri Mulyani Minta KPK Perangi Pengkhianat di Kementerian KeuanganSelasa 22 Nov 2016 14:24Ajeng Widyadibaca 212 kali

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku menghargai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangkap seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak.selengkapnya

 Kementerian Keuangan Diminta Segera Cari Dirjen Pajak BaruKementerian Keuangan Diminta Segera Cari Dirjen Pajak BaruSelasa 26 Jan 2016 14:38Administratordibaca 893 kali

Kementerian Keuangan diminta segera melelang jabatan dirjen pajak yang sementara ini masih dipegang Ken Dwijugiasteadi selaku pelaksana tugas. Semakin lama posisi ini dikosongkan, konsolidasi juga akan terlambat sehingga penerimaan pajak berpotensi shortfall seperti tahun 2015 lalu.selengkapnya

 Ini Alasan Ditjen Pajak harus Bercerai dari Kementerian KeuanganIni Alasan Ditjen Pajak harus Bercerai dari Kementerian KeuanganSabtu 11 Jun 2016 12:17Administratordibaca 680 kali

Pemerintah dan DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Pembahasan ini bersamaan dengan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang juga masih dalam pembahasan. Dalam RUU KUP, terdapat satu poin mengenai rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi lembaga mandiri, terpisah dari Kementerian Keuangan pada Januari 2018.selengkapnya

 Sri Mulyani siapkan lima hal strategis reformasi DJP Kementerian KeuanganSri Mulyani siapkan lima hal strategis reformasi DJP Kementerian KeuanganRabu 23 Nov 2016 11:41Ajeng Widyadibaca 228 kali

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyiapkan lima hal strategis dalam rangka pembentukan tim reformasi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Kementerian Keuangan Minta Ditjen Pajak Tak Cuma Fokus Tax AmnestyKementerian Keuangan Minta Ditjen Pajak Tak Cuma Fokus Tax AmnestyRabu 14 Sep 2016 08:07Administratordibaca 438 kali

Anggaran pemerintah hingga kini masih terancam lantaran seretnya penerimaan pajak. Karena itu, Kementerian Keuangan meminta Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya berfokus mengumpulkan penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Ini Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf KemenkeuIni Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf KemenkeuRabu 23 Nov 2016 13:41Ajeng Widyadibaca 409 kali

Setelah adanya penangkapan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada seluruh jajaran dan staf Kemenkeu untuk memerangi korupsi.selengkapnya

 Polwan Bagikan Brosur PP 60 2016 kepada Peserta DemoPolwan Bagikan Brosur PP 60 2016 kepada Peserta DemoKamis 12 Jan 2017 14:38Ajeng Widyadibaca 172 kali

Anggota Polres Sukoharjo menyosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2016 tentang Peneriman Negara Bukan Pajak kepada pengguna jalan. Puluhan Polwan diterjunkan ke Simpang Empat Kampus UMS Pabelan dan Simpang Empat Patung Pandawa Solo Baru.selengkapnya

 Tax Amnesty Tidak Berpihak Kepada Pengusaha LokalTax Amnesty Tidak Berpihak Kepada Pengusaha LokalAhad 19 Jun 2016 08:04Administratordibaca 442 kali

Pemerintah rencananya ingin menarik pajak dari pengusaha Indonesia di luar negeri demi menambah pemasukan negara. Hal ini dilakukan melalui pengampunan pajak (tax amnesty). Mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasutionmengungkapkan tax amnesty tidak berpihak kepada pengusaha lokal.selengkapnya

 Jusuf Kalla: Begitu Sayangnya Pemerintah kepada PengusahaJusuf Kalla: Begitu Sayangnya Pemerintah kepada PengusahaRabu 29 Jun 2016 14:31Administratordibaca 308 kali

Pemerintah menyadari peran penting pengusaha terhadap perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, menurut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, pemerintah sangat sayang terhadap pengusaha.selengkapnya

 Kementerian ESDM Rekonsiliasi Pajak PenambangKementerian ESDM Rekonsiliasi Pajak PenambangSenin 27 Jun 2016 13:59Administratordibaca 433 kali

Sengketa pajak royalti perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I, II, dan III terus berlanjut. Makanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said angkat bicara. Sudirman menyebut data sengketa pajak itu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hanya,selengkapnya

 Bantu Perekonomian, Kapolri Perkenalkan Tax Amnesty kepada BawahanBantu Perekonomian, Kapolri Perkenalkan Tax Amnesty kepada BawahanSabtu 30 Jul 2016 09:49Administratordibaca 257 kali

Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah memperkenalkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kepada bawahannya. Pihaknya menegaskan mendukung upaya Presiden Joko Widodo guna menjaga dan menumbuhkan perekonomian dalam negeri.selengkapnya

 BI: Anggaran Kementerian Dipangkas untuk Selamatkan FiskalBI: Anggaran Kementerian Dipangkas untuk Selamatkan FiskalKamis 4 Ags 2016 12:38Administratordibaca 450 kali

Kementerian Keuangan melakukan pemangkasan anggaran belanja kementerian dan lembaga karena menilai target penerimaan pajak tertekan. Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo meyakini, jika pemangkasan anggaran tersebut merupakan keputusan pemerintah yang sudah dipertimbangkan dengan sangat baik.selengkapnya

 Kementerian PU Arahkan Dana Repatriasi ke 3 Proyek InfrastrukturKementerian PU Arahkan Dana Repatriasi ke 3 Proyek InfrastrukturAhad 14 Ags 2016 09:06Administratordibaca 321 kali

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menentukan jenis proyek infrastruktur untuk menampung dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Ada tiga jenis proyek yang disiapkan untuk menampung dana hasil kebijakan yang mulai berjalan pertengahan Juli lalu itu, yaitu proyek jalan tol, proyek air minum, serta proyek perumahan.selengkapnya

 Perintah Pertama Jokowi Kepada Sri Mulyani soal `Tax Amnesty`Perintah Pertama Jokowi Kepada Sri Mulyani soal `Tax Amnesty`Kamis 28 Jul 2016 10:26Administratordibaca 289 kali

Presiden Joko Widodo langsung mengingatkan kepada Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani, untuk memastikan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang tengah digenjot pemerintah bisa berjalan sesuai yang direncanakan.selengkapnya

 Kanwil DJP Jabar I Beri Penghargaan Kepada KPP dan MediaKanwil DJP Jabar I Beri Penghargaan Kepada KPP dan MediaSenin 21 Nov 2016 15:17Ajeng Widyadibaca 281 kali

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I memberikan penghargaan kepada enam Kantor Pelayanan Pajak dan lima media massa, salah satunya Bisnis Indonesia, serta penghargaan khusus bagi tenaga pengamanan (satpam) dan tenaga pramusaji.selengkapnya

 Presiden Minta Menkeu Berikan Insentif kepada Industri Padat KaryaPresiden Minta Menkeu Berikan Insentif kepada Industri Padat KaryaSenin 25 Jan 2016 13:59Administratordibaca 656 kali

"Insentif untuk yang namanya industri padat karya harus diberikan. Saya sudah bilang ke Menteri Keuangan tentang tax holiday dan tax allowance," kata Jokowi dalam Peluncuran Program Investasi Menciptakan Lapangan Kerja Tahap III dan Peresmian Pabrik PT Nesia Pan Pacific Clothing di Wonogiri, Jumat (22/1/2016).selengkapnya

 Amnesti Pajak Periode II Fokus kepada Dana Repatriasi dan UKMAmnesti Pajak Periode II Fokus kepada Dana Repatriasi dan UKMSabtu 8 Okt 2016 06:51Administratordibaca 225 kali

Fokus amnesti pajak periode kedua cenderung untuk mengejar dana repatriasi dengan menyasar perusahaan-perusahaan ketimbang perseorangan seperti periode pertama. Selain itu, pemerintah pun mulai gencar menyosialisasikan program tersebut kepada usaha kecil dan menengah.selengkapnya

 DPR Usul Pemerintah Beri Diskon kepada Masyarakat Patuh PajakDPR Usul Pemerintah Beri Diskon kepada Masyarakat Patuh PajakSelasa 17 Mei 2016 15:06Administratordibaca 378 kali

Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait mendorong pemerintah untuk memberikan diskon pajak kepada masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak. Pria yang akrab dipanggil Ara itu mengungkapkan diskon pajak ini menjadi bagian dari prinsip keadilan‎ yang dilakukan pemerintah dalam memberlakukan undang-undang pengampunan pajak/tax amnesty.selengkapnya

 Jokowi akan Sosialisasikan Program Amnesti Pajak Kepada 10 Ribu PengusahaJokowi akan Sosialisasikan Program Amnesti Pajak Kepada 10 Ribu PengusahaSenin 1 Ags 2016 17:31Administratordibaca 296 kali

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan menyosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak di hadapan kalangan pengusaha di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin (1/8).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :