Jokowi: RI Dukung Sistem Pajak InternasionalJokowi: RI Dukung Sistem Pajak InternasionalSenin 5 Sep 2016 15:45Administratordibaca 401 kali

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Indonesia mendorong dibentuknya sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan.selengkapnya

 DJP Kini Punya Direktorat Pajak InternasionalDJP Kini Punya Direktorat Pajak InternasionalKamis 3 Mar 2016 13:06Administratordibaca 1575 kali

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melakukan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan tantangan dalam bidang administrasi perpajakan, memperkuat kapasitas perpajakan internasional serta persiapan pembentukan kelembagaan baru. Dalam rilis DJP yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan melalui restrukturisasi ini maka DJP membentuk dua unit baru setingkat eselon dua yaituselengkapnya

 Menkeu: Sekarang Masalah Pajak Jadi Isu InternasionalMenkeu: Sekarang Masalah Pajak Jadi Isu InternasionalSelasa 24 Mei 2016 16:36Administratordibaca 298 kali

Persoalan pajak bukan lagi isu domestik. Kini masalah pajak menjadi isu internasional. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro lantas berkisah mengapa sorotan mata dunia kini mengarah kepada persoalan pajak. "Kenapa isu pajak mendadak jadi isu internasional? Karena di masa lalu, pajak dianggap isu domestik. Masing-masing negara sibuk dengan urusan pajaknya sendiri.selengkapnya

 Menkeu: Perekonomian Global buat Pajak Isu InternasionalMenkeu: Perekonomian Global buat Pajak Isu InternasionalSelasa 24 Mei 2016 16:34Administratordibaca 394 kali

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan perkembangan ekonomi global perlahan-lahan membuat isu pajak menjadi isu internasional. "Karena di masa lalu pajak itu dianggap isu domestik, masing-masing negara tentunya sibuk dengan urusan pajaknya baik di dalam bentuk mengumpulkan pajaknya, kebijakan pajaknya, dan bagaimana pajak bisa merangsang investasi sekaligus juga bisa menjaga penerimaanselengkapnya

 Sri Mulyani Akan Bawa Masalah Pajak Online ke Forum InternasionalSri Mulyani Akan Bawa Masalah Pajak Online ke Forum InternasionalSabtu 17 Sep 2016 08:05Administratordibaca 328 kali

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mempunyai inisiatif untuk membawa masalah pajak e-Commerce yang sedang ramai dibahas ke forum internasional. Hal ini dimulai saat Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi yang mengatakan bahwa Google tidak membayar pajak sesuai dengan seharusnya.selengkapnya

 Kasus Pajak Google, Sri Mulyani Akan Bawa ke Forum InternasionalKasus Pajak Google, Sri Mulyani Akan Bawa ke Forum InternasionalJumat 16 Sep 2016 21:53Administratordibaca 746 kali

Google saat ini masih menjadi sorotan utama dari pemerintah. Selain mangkir pajak, Google juga dianggap tidak kooperatif dengan Ditjen Pajak. Buktinya, ketika Ditjen Pajak mengajukan surat pemeriksaan pajak, bulan lalu Google memutuskan untuk menolaknya.selengkapnya

 Pro Kontra soal Vape, Pemerintah Disarankan Lihat Standar Cukai InternasionalPro Kontra soal Vape, Pemerintah Disarankan Lihat Standar Cukai InternasionalRabu 22 Nov 2017 09:31Ridha Anantidibaca 7 kali

Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai standar cukai yang diterapkan secara internasional bisa digunakan sebagai panduan untuk menyikapi pro dan kontra keberadaan rokok elektrik atau vape di Indonesia.selengkapnya

 Negara-negara G-20 Putar Otak Tangani Penghindar PajakNegara-negara G-20 Putar Otak Tangani Penghindar PajakKamis 13 Okt 2016 06:45Administratordibaca 186 kali

Fokus kebijakan perpajakan internasional menjadi agenda utama dalam pertemuan antarmenteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara anggota G-20. Pertemuan ini merupakan rangkaian pertemuan Tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington D.C, Amerika Serikat beberapa waktu lalu.selengkapnya

 IMF, Bank Dunia, PBB, dan OECD Perangi Penggelapan PajakIMF, Bank Dunia, PBB, dan OECD Perangi Penggelapan PajakRabu 20 Apr 2016 19:34Administratordibaca 498 kali

Empat organisasi besar dunia bekerjasama untuk memerangi masalah perpajakan internasional, khususnya terkait praktik penggelapan pajak yang diungkap oleh Panama Papers. Dilansir Reuters, Rabu, 20 April 2016, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) akan bergabung untuk mengembangkan alat dan standarselengkapnya

 Menkeu Minta Perusahaan Multinasional Bayar Pajak di IndonesiaMenkeu Minta Perusahaan Multinasional Bayar Pajak di IndonesiaSenin 23 Mei 2016 16:34Administratordibaca 860 kali

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mendorong permasalahan pajak jadi isu internasional. Sebab, selama ini pajak hanya fokus pada dalam negeri masing-masing. "Intinya bicara internasional taxation, kenapa isu pajak mendadak jadi isu intern? Karena di masa lalu, pajak dianggap isu domestik. Masing-masing negara sibuk dengan urusan pajaknya. Itu adalah ide pajak secara tradisional.selengkapnya

 Darmin: Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dibanggakanDarmin: Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dibanggakanKamis 13 Jul 2017 14:55Ajeng Widyadibaca 109 kali

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki kualitas yang bagus sehingga dapat dibanggakan dalam forum internasional.selengkapnya

 Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungJumat 24 Feb 2017 11:03Ajeng Widyadibaca 283 kali

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

 IMF Prediksi Inflasi Tinggi, Bos BI Malah GirangIMF Prediksi Inflasi Tinggi, Bos BI Malah GirangSenin 6 Feb 2017 09:37Ajeng Widyadibaca 119 kali

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyambut baik penilaian Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) bahwa inflasi pada 2017 bakal tinggi hingga 5,1%.selengkapnya

 Sri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari ManaSri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari ManaRabu 9 Nov 2016 13:12Ajeng Widyadibaca 230 kali

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan semua perusahaan baik lokal atau internasional wajib membayar pajak. Sri Mulyani menyebut Google selama ingin beroperasi di Indonesia.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Investasi Trust Dimanfaatkan untuk Menghindari PajakDitjen Pajak: Investasi Trust Dimanfaatkan untuk Menghindari PajakRabu 21 Sep 2016 07:24Administratordibaca 296 kali

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan John Hutagaol mengungkapkan sistem investasi trust menjadi skema yang bisa digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak hartanya.selengkapnya

 Pertukaran informasi Bea Cukai & Pajak belum siapPertukaran informasi Bea Cukai & Pajak belum siapKamis 17 Nov 2016 10:25Ajeng Widyadibaca 358 kali

Rencana pemerintah untuk menggabungkan data perpajakan dan cukai nampaknya belum bisa teralisasi tahun ini. Seperti diketahui, pemerintah memang akan menyatukan sistem penerimaan yang terkait dengan kegiatan perdagangan internasional.selengkapnya

 Cara Sri Mulyani Mencegah Indonesia Masuk Daftar Hitam Amnesti PajakCara Sri Mulyani Mencegah Indonesia Masuk Daftar Hitam Amnesti PajakKamis 13 Okt 2016 12:11Administratordibaca 244 kali

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington DC untuk menjelaskan kebijakan pengampunan pajak di hadapan pimpinan sektor keuangan seluruh dunia.selengkapnya

 PDIP: Ketegasan Sri Mulyani Bisa Maksimalkan Repatriasi AsetPDIP: Ketegasan Sri Mulyani Bisa Maksimalkan Repatriasi AsetKamis 28 Jul 2016 18:17Administratordibaca 175 kali

Dengan kemampuan manajemen fiskal yang mumpuni dan relasinya yang luas dengan lembaga internasional Menkeu Sri Mulyani diyakini dapat memaksimalkan repatriasi aset milik warga negara melalui pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Gara-gara Pajak, Menkeu Seluruh Dunia BertengkarGara-gara Pajak, Menkeu Seluruh Dunia BertengkarRabu 9 Nov 2016 14:13Ajeng Widyadibaca 249 kali

Kebijakan perpajakan Internasional menjadi agenda utama negara-negara anggota G-20. Seluruh negara anggota, menyatakan komitmennya untuk mempererat kerja sama dengan mendorong implementasi Automatic Exchange of Information dan Base Erotion and Profit Sharing.selengkapnya

 DJP: Sempat Diragukan, Tax Amnesty Akhirnya Lampaui TargetDJP: Sempat Diragukan, Tax Amnesty Akhirnya Lampaui TargetRabu 5 Okt 2016 07:13Administratordibaca 154 kali

Direktur Perpajakan Internasional, Ditjen Pajak Kemenkeu John Hutagaol mengungkapkan, banyak catatan positif yang ditorehkan dari pelaksanaan tax amnesty periode I yang berlangsung Juli-September 2016. Meskipun pada awalnya, banyak pihak mempertanyakan program tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :