Perusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split TransparanPerusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split TransparanRabu 22 Nov 2017 11:10Ridha Anantidibaca 537 kali

Indonesian Petroleum Association (IPA) menginginkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pajak bagi hasil produksi minyak dan gas bumi (migas) gross split‎ jelas dan transparan. Saat ini PP gross split masih dalam proses penerbitan.selengkapnya

 Polri Akan Kawal Pelaksanaan Tax AmnestyPolri Akan Kawal Pelaksanaan Tax AmnestySabtu 30 Jul 2016 16:34Administratordibaca 816 kali

Mabes Polri beserta seluruh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) akan all out mengawal pelaksanaan tax amnesty. Polri bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan bersinergi agar pelaksanaan tax amnesty berjalan sesuai harapan.selengkapnya

 Nasdem Janji Kawal Pelaksanaan UU Tax AmnestyNasdem Janji Kawal Pelaksanaan UU Tax AmnestySabtu 9 Jul 2016 09:48Administratordibaca 715 kali

Fraksi NasDem DPR RI berjanji mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

 CBC Ungkap Penghambat Pelaksanaan Tax Amnesty Tahap ICBC Ungkap Penghambat Pelaksanaan Tax Amnesty Tahap ISelasa 4 Okt 2016 15:51Admindibaca 1655 kali

Center for Banking Crisis (CBC) merilis hasil penelitiannya tentang pelaksanaan program pengampunan pajak, atau tax amnesty yang dilakukan pemerintah. Hasilnya, ada beberapa hal yang menghambat di lapangan pada tahap I pelaksanaannya.selengkapnya

 Pesan Sri Mulyani Terkait Pelaksanaan Tax Amnesty Periode IIPesan Sri Mulyani Terkait Pelaksanaan Tax Amnesty Periode IISabtu 15 Okt 2016 11:16Administratordibaca 865 kali

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty periode II yang dimulai sejak Oktober-Desember 2016 diharapkan pola pelaksanaannya lebih merata. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak ingin seperti periode pertama yang menumpuk pada bulan terakhir.selengkapnya

 Wapres JK Janji Pelaksanaan UU Tax Amnesty Akan MudahWapres JK Janji Pelaksanaan UU Tax Amnesty Akan MudahKamis 9 Jun 2016 07:53Administratordibaca 662 kali

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berjanji pelaksanaan Undang Undang (UU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akan lebih mudah terutama bagi pengusaha. Hal ini menyusul adanya masukan dari Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh saat berbuka bersama Presiden Joko Widodo kemarin.selengkapnya

 Darmin Nasution: Tak Ada Langkah Mundur Pelaksanaan Tax AmnestyDarmin Nasution: Tak Ada Langkah Mundur Pelaksanaan Tax AmnestySenin 11 Jan 2016 15:53Administratordibaca 1752 kali

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (1) Darmin Nasution: Tak Ada Langkah Mundur Pelaksanaan Tax Amnesty Darmin mengatakan, kebijakan tax amnesty bertujuan agar para investor dan pengusaha membawa kembali dananya ke dalam negeri. Selanjutnya, dana tersebut diharapkan membantu pengembangan industri domestik, seperti industri kimia, besi-baja, serta industri dasar dan bahan baku.selengkapnya

 Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikJumat 14 Jul 2017 14:40Ajeng Widyadibaca 602 kali

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

 Hari Pertama Pelaksanaan Tax Amnesty Hasilkan 11 Wajib PajakHari Pertama Pelaksanaan Tax Amnesty Hasilkan 11 Wajib PajakSelasa 19 Jul 2016 18:38Administratordibaca 1192 kali

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa animo masyarakat di hari pertama pelaksanaan tax amnesty cukup besar. Ditjen Pajak menyatakan menghasilkan 11 wajib pajak yang membayar uang tebusan ke mereka. Hal ini diungkapkan oleh Kakanwil Ditjen Pajak Jakarta Utara, Pontas Pane.selengkapnya

 Ditjen Pajak Keluarkan Aturan Tambahan Pelaksanaan Tax AmnestyDitjen Pajak Keluarkan Aturan Tambahan Pelaksanaan Tax AmnestySelasa 30 Ags 2016 10:37Administratordibaca 1017 kali

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeasteadi mengatakan sudah mengeluarkan aturan terkait persoalan yang terjadi setelah pengampunan pajak atau tax amnesty diberlakukan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Nomor 11 Tahun 2016.selengkapnya

 PELAKSANAAN AEoI: Data WP Belum Didistribusikan, Ini Kata Ditjen PajakPELAKSANAAN AEoI: Data WP Belum Didistribusikan, Ini Kata Ditjen PajakSelasa 28 Mei 2019 14:13Ridha Anantidibaca 579 kali

Meski telah mendapatkan data ribuan triliun aset keuangan milik wajib pajak (WP) Indonesia di luar negeri, Ditjen Pajak sama sekali belum menggunakannya untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 DPR Ingin Kinerja Perpajakan DioptimalkanDPR Ingin Kinerja Perpajakan DioptimalkanSelasa 24 Jul 2018 14:07Ridha Anantidibaca 548 kali

Anggota Komisi XI DPR, Indah Kurnia, memberikan dukungan kepada berbagai lembaga negara terkait, terutama Kementerian Keuangan agar dapat mengoptimalkan kinerja perpajakan yang esensial dalam membangun bangsa.selengkapnya

 Jika `Tax Amnesty` Ingin Berhasil, Ini SyaratnyaJika `Tax Amnesty` Ingin Berhasil, Ini SyaratnyaSelasa 21 Jun 2016 16:00Administratordibaca 1043 kali

Pemerintah sedang berupaya menambah penerimaan negara dari pajak melalui tax amnesty atau pengampunan pajak. Jika berhasil, pemerintah bisa mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp 165 triliun dari kebijakan tersebut. Namun, kebijakan tax amnesty belum tentu berhasil, sehingga diperlukan syarat-syarat jika ingin kebijakan tersebut berjalan dengan lancar.selengkapnya

 Pemerintah Ingin Bangun Kawasan Tax HavenPemerintah Ingin Bangun Kawasan Tax HavenRabu 22 Jun 2016 07:34Administratordibaca 707 kali

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengisyaratkan akan membangun kawasan yang memberikan pajak sangat rendah bahkan hingga 0 persen. Arena ini dibangun guna menampung perusahaan-perusahaan Indonesia yang mempunyai bisnis di luar negeri atau menarik investor negara lain untuk menyimpan uangnya di Indonesia.selengkapnya

 Pemerintah ingin tax ratio 2019 11,4%-11,9% dari PDBPemerintah ingin tax ratio 2019 11,4%-11,9% dari PDBSelasa 22 Mei 2018 09:41Ridha Anantidibaca 360 kali

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mematok rasio perpajakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2019 yang disampaikan ke DPR sebesar 11,4%-11,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan tax ratio tersebut, pendapatan negara tahun depan diperkirakan mencapai 12,7%-13,5% dari PDB.selengkapnya

 Kemkeu ingin pembahasan KUP lebih intensifKemkeu ingin pembahasan KUP lebih intensifJumat 29 Des 2017 09:22Ridha Anantidibaca 622 kali

Agenda reformasi pajak Amerika Serikat (AS) yang diusung oleh Presiden Trump telah disetujui Senat. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyarankan, reformasi yang mengubah sistem pajak AS itu bisa jadi tolok ukur bagi Indonesia.selengkapnya

 TA Hampir Rampung, DJP Ingin Pesertanya MembludakTA Hampir Rampung, DJP Ingin Pesertanya MembludakSelasa 14 Feb 2017 11:01Ajeng Widyadibaca 402 kali

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengatakan, dari program ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil mengumpulkan uang tebusan, pembayaran tunggakan, dan pembayaran hasil bukti permulaan sebesar Rp 111 triliun.selengkapnya

 Menkeu Ingin Buat Kawasan Tax HavenMenkeu Ingin Buat Kawasan Tax HavenRabu 22 Jun 2016 14:30Administratordibaca 629 kali

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro melemparkan wacana untuk membuat satu kawasan di Indonesia yang bisa digunakan sebagai tax havens atau surga pajak, bagi para pembisinis Indonesia agar tidak menyimpan dananya di luar negeri. "Selama ini kalau dia (pengusaha) berbisnis di luar negeri yang dijadikan basis itu bukan di Indonesia tetapi tax haven atau Special Purpose Vechile (SPV)selengkapnya

 Pemerintah Ingin Tim Penyelesaian Panama PapersPemerintah Ingin Tim Penyelesaian Panama PapersKamis 21 Apr 2016 17:49Administratordibaca 755 kali

Pendalaman data nama-nama orang Indonesia dalam dokumen Panama atau Panama Papers yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih berlanjut. Kabarnya, pemerintah malah mau membentuk tim yang bertugas untuk mendalami data tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengakui adanya pembahasan kerja samaselengkapnya

 DPR Ingin Dana CSR Jadi Pengurang PajakDPR Ingin Dana CSR Jadi Pengurang PajakSenin 19 Sep 2016 19:37Administratordibaca 1283 kali

DPR terus melanjutkan penyusunan Rancangan Undang- undang Tanggung Jawab Sosial (RUU CSR). Ledia Hanifa, Wakil Ketua Komisi VIII DPR mengatakan, dalam pembahasan terakhir muncul berbagai wacana.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :