Menteri Rini Usulkan Pajak Bunga Pinjaman Luar Negeri 5%—10%Menteri Rini Usulkan Pajak Bunga Pinjaman Luar Negeri 5%—10%Kamis 22 Mar 2018 10:07Ridha Anantidibaca 542 kali

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno mengusulkan penurunan pajak bunga pinjaman luar negeri menjadi kisaran 5%-10%.selengkapnya

 Syarat Dapat Subsidi Bunga Pinjaman : UMKM Wajib Punya NPWPSyarat Dapat Subsidi Bunga Pinjaman : UMKM Wajib Punya NPWPKamis 2 Jul 2020 10:54Ridha Anantidibaca 342 kali

Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai syarat bagi debitur UMKM yang akan mendapatkan fasilitas berupa subsidi bunga pinjaman.selengkapnya

 Jepang beri potongan bunga pinjaman dan pajak untuk pengembang jaringan 5GJepang beri potongan bunga pinjaman dan pajak untuk pengembang jaringan 5GKamis 20 Feb 2020 09:56Ridha Anantidibaca 315 kali

Pemerintah Jepang akan membantu percepatan pengembangan teknologi telekomunikasi generasi kelima. Kabinet Jepang telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) dukungan bagi perusahaan mengembangkan jaringan seluler 5G yang aman.selengkapnya

 Dirjen Pajak Tolak Usul Menteri Rini untuk Turunkan Pajak Bunga Pinjaman Luar NegeriDirjen Pajak Tolak Usul Menteri Rini untuk Turunkan Pajak Bunga Pinjaman Luar NegeriSenin 19 Feb 2018 08:53Ridha Anantidibaca 371 kali

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menolak permintaan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menurunkan tingkat pajak bunga pinjaman luar negeri menjadi 5%.selengkapnya

 Tak Hanya Sanksi Administrasi, Imbalan Bunga Juga Mengacu pada Suku BungaTak Hanya Sanksi Administrasi, Imbalan Bunga Juga Mengacu pada Suku BungaRabu 11 Sep 2019 09:16Ridha Anantidibaca 545 kali

Penentuan besarnya imbalan bunga akan mengikuti skema penentuan besaran sanksi administratif dalam rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.selengkapnya

 Yuk Intip Draf Kebijakan Pemerintah soal Imbalan Bunga dan Sanksi Bunga PajakYuk Intip Draf Kebijakan Pemerintah soal Imbalan Bunga dan Sanksi Bunga PajakSelasa 11 Feb 2020 10:40Ridha Anantidibaca 597 kali

Pemerintah mengusulkan ketentuan baru mengenai imbalan bunga dan sanksi administratif berupa bunga.selengkapnya

 Kemenkeu alokasikan anggaran Rp 20 triliun untuk pinjaman pemdaKemenkeu alokasikan anggaran Rp 20 triliun untuk pinjaman pemdaSelasa 18 Mei 2021 15:05Ridha Anantidibaca 338 kali

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan dana sebesar Rp 20 triliun untuk pinjaman pemerintah daerah di tahun ini. Kebijakan ini merupakan bagian dalam stimulus program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.selengkapnya

 Perkuat Ekonomi, China Memangkas Pajak dan Tingkatkan PinjamanPerkuat Ekonomi, China Memangkas Pajak dan Tingkatkan PinjamanRabu 6 Mar 2019 13:41Ridha Anantidibaca 426 kali

China mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang terkena dampak risiko perang dagang dengan Amerika Serikat.selengkapnya

 Barang Pinjaman dari Luar Negeri Bakal Kena Pajak?Barang Pinjaman dari Luar Negeri Bakal Kena Pajak?Selasa 2 Jan 2018 09:51Ridha Anantidibaca 742 kali

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan tetap memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang kedapatan membawa barang dari luar negeri ke Indonesia. Namun dengan catatan akan dikembalikan ke negara asal.selengkapnya

 Dorong pemulihan ekonomi, Kemenkeu anggarkan Rp 20 triliun untuk pinjaman pemdaDorong pemulihan ekonomi, Kemenkeu anggarkan Rp 20 triliun untuk pinjaman pemdaSelasa 18 Mei 2021 15:57Ridha Anantidibaca 301 kali

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan dana sebesar Rp 20 triliun untuk pinjaman pemerintah daerah di tahun ini. Kebijakan ini merupakan bagian dalam stimulus program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.selengkapnya

 Pemberi pinjaman fintech P2P lending bakal lebih mudah mengurus pajakPemberi pinjaman fintech P2P lending bakal lebih mudah mengurus pajakSelasa 19 Feb 2019 13:24Ridha Anantidibaca 1988 kali

Para investor alias pemberi pinjaman lewat paltform fintech P2P lending bakal dimudahkan untuk mengurus pajak. Pasalnya skema pemotongan pajak sedang diupayakan untuk dirubah.selengkapnya

 Bank Dunia Beri Pinjaman 400 Juta Dolar AS untuk Meningkatkan Pajak IndonesiaBank Dunia Beri Pinjaman 400 Juta Dolar AS untuk Meningkatkan Pajak IndonesiaSabtu 4 Jun 2016 10:52Administratordibaca 721 kali

Badan Direksi Bank Dunia (World Bank) menyetujui pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan senilai 400 juta dolar AS untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja Indonesia. "Reformasi fiskal memungkinkan pemerintah mengalokasi lebih banyak dana ke program yang membantu masyarakat miskin," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves melalui keteranganselengkapnya

 OJK Tetap Terapkan Batasan Bunga DepositoOJK Tetap Terapkan Batasan Bunga DepositoAhad 21 Ags 2016 17:24Administratordibaca 1239 kali

Meski Bank Indonesia (BI) telah menerapkan reformulasi kebijakan suku bunga acuan baru yakni BI 7 Days (Reverse) Repo Rate, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tetap akan menerapkan kebijakan batas atas (capping) suku bunga deposito bagi perbankan.selengkapnya

 Dolar AS Masih Berharap Kenaikan Bunga FedDolar AS Masih Berharap Kenaikan Bunga FedSelasa 15 Nov 2016 10:32Ajeng Widyadibaca 933 kali

Kurs dolar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya pada Senin (14/11/2016), karena kebijakan-kebijakan ekonomi potensial Presiden AS terpilih Donald Trump mendorong ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut.selengkapnya

 TA Jalan, OJK Lanjutkan Pembatasan Bunga DepositoTA Jalan, OJK Lanjutkan Pembatasan Bunga DepositoAhad 21 Ags 2016 19:43Administratordibaca 905 kali

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, kebijakan batas atas (capping) suku bunga deposito, tetap diperlukan untuk menjaga persaingan yang sehat antar bank. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon mengatakan, adanya program pengampunan pajak (tax amnesty/TA) dan potensi dana masuk dari repatriasi, merupakan momentum yang harus dimanfaatkan.selengkapnya

 Pemerintah Pangkas Pajak Bunga ObligasiPemerintah Pangkas Pajak Bunga ObligasiJumat 21 Jun 2019 13:40Ridha Anantidibaca 305 kali

Pemerintah pusat memastikan untuk memangkas Pajak Penghasilan (PPh) bunga obligasi atau surat utang untuk proyek-proyek infrastruktur menjadi 5 persen, dari tarif sebelumnya sebesar 15 persen. Penurunan tarif pajak bunga obligasi ini dilakukan bersamaan dengan sejumlah insentif pajak lain demi mendongkrak kinerja investasi yang sempat melambat.selengkapnya

 Pajak Bunga Obligasi Dipangkas Jadi 5%Pajak Bunga Obligasi Dipangkas Jadi 5%Jumat 21 Jun 2019 11:30Ridha Anantidibaca 527 kali

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya telah memangkas pajak penghasilan (PPh) bunga obligasi menjadi 5% dari yang sebelumnya berlaku sebesar 15%.selengkapnya

 Mandiri Antisipasi Tingkat Bunga Terkait `Tax Amnesty`Mandiri Antisipasi Tingkat Bunga Terkait `Tax Amnesty`Kamis 16 Jun 2016 11:33Administratordibaca 565 kali

Direktur Treasury and Market Bank Mandiri, Pahala N Mansury mengatakan pihaknya akan mengantisipasi tingkat bunga terkait dana repatriasi yang masuk dari kebijakan "Tax Amnesty" atau pengampunan pajak. "Selain mengantisipasi dana masuk, kami juga mengantisipasi tingkat bunga yang kami harapkan akan turun," kata Pahala dalam buka puasa bersama media di Jakarta, Rabu.selengkapnya

 Suku Bunga The Fed Naik, RI Punya Ini untuk MenangkalnyaSuku Bunga The Fed Naik, RI Punya Ini untuk MenangkalnyaKamis 15 Des 2016 15:02Ajeng Widyadibaca 580 kali

Keputusan bank sentral Amerika Serikat menaikkan tingkat suku bunga acuannya sebesar 0,25 basis poin dikhawatirkan akan membuat capital outflow (arus modal keluar) di pasar keuangan Indonesia.selengkapnya

 Soal Imbalan Bunga PPh Badan, Ini Komentar KadinSoal Imbalan Bunga PPh Badan, Ini Komentar KadinSelasa 11 Feb 2020 10:26Ridha Anantidibaca 442 kali

Wakil Ketua Tetap Bidang Perpajakan Kadin sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi) Herman Juwono menilai revisi imbalan bunga dalam Omnibus Law Perpajakan harus seimbang dengan penurunan PPh Badan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :