Reformasi perpajakan di mata pengamatReformasi perpajakan di mata pengamatSenin 9 Apr 2018 09:20Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Perpajakan berupaya mendorong penerimaan melalui berbagai macam reformasi. Salah satunya melalui penertiban impor berisiko tinggi khususnya untuk bea dan cukai.selengkapnya

 Perbaikan Administrasi Pajak Tak Bisa DitawarPerbaikan Administrasi Pajak Tak Bisa DitawarSelasa 3 Apr 2018 09:53Ridha Anantidibaca 596 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah yang menerbitkan insentif perpajakan dari mulai pemberian tax holiday bagi penanaman modal minimal Rp30 triliun, relaksasi restitusi, hingga yang terakhir penundaan pelaksanaan kewajiban pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) dalam faktur elektronik layak diapresiasi.selengkapnya

 Kanwil DJP Sumut Tingkatkan Kanwil DJP Sumut Tingkatkan "Help Desk" untuk Mudahkan WPKamis 29 Mar 2018 10:47Ridha Anantidibaca 686 kaliSemua Kategori

Mempermudah masyarakat dalam pelaporan pajak, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara (Sumut) I menyediakan pelayanan lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) melalui Electronic Filing (e-Filing), di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut (Gubsu), dari 26 hingga 27 Maret 2018.selengkapnya

 Layanan e-Filing Mudahkan PNS dan Warga Lapor PajakLayanan e-Filing Mudahkan PNS dan Warga Lapor PajakSelasa 27 Mar 2018 15:53Ridha Anantidibaca 446 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara (Sumut) I menyediakan pelayanan lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) melalui Electronik Filing (e-Filing), di Kantor Gubernur Sumut mulai 26 hingga 27 Maret 2018.selengkapnya

 OnlinePajak Beri Kemudahan Lapor Pajak Lewat e-FilingOnlinePajak Beri Kemudahan Lapor Pajak Lewat e-FilingSelasa 27 Mar 2018 14:47Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) merupakan salah satu faktor penentu kelancaran administrasi perusahaan, termasuk urusan perpajakan yang salah satunya adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Namun demikian, masih ada Wajib Pajak yang menemukan kesulitan dalam melaporkan SPT.selengkapnya

 REVISI UU KUP: Perusahaan Kesulitan Likuiditas Bisa Dapat KeringananREVISI UU KUP: Perusahaan Kesulitan Likuiditas Bisa Dapat KeringananSenin 26 Mar 2018 11:23Ridha Anantidibaca 1653 kaliSemua Kategori

Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas akan memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Jamin Tak Akan Periksa Wajib Pajak TertentuDitjen Pajak Jamin Tak Akan Periksa Wajib Pajak TertentuSenin 26 Mar 2018 09:30Ridha Anantidibaca 341 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakin setelah data wajib pajak terkumpul dengan lengkap, tidak akan ada lagi pemeriksaan berulang terhadap WP yang patuh.selengkapnya

 Pungutan pajak ekonomi digital jadi fokus anggota G20Pungutan pajak ekonomi digital jadi fokus anggota G20Jumat 23 Mar 2018 10:12Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Pertemuan para pemimpin lembaga keuangan dari negara-negara anggota G20 di Buenos Aires, Argentina kembali menyoroti masalah perpajakan. Dalam pertemuan itu, mereka membahas soal keinginan untuk menciptakan keadilan pajak dalam ekonomi digital.selengkapnya

 Tetap kukuh pada kebijakan orientasi ekspor, Jerman tolak pemotongan pajakTetap kukuh pada kebijakan orientasi ekspor, Jerman tolak pemotongan pajakKamis 22 Mar 2018 12:18Ridha Anantidibaca 589 kaliSemua Kategori

Menteri keuangan baru Jerman mengesampingkan perubahan dalam kebijakan fiskal yang akan membantu ekonomi terbesar Eropa mengurangi surplus perdagangan yang berlebih. Kondisi ini akan menutup kemungkinan jalan untuk menyelesaikan konflik perdagangan yang terbentang dengan Amerika Serikat (AS).selengkapnya

 Pengusaha belum siap terapkan aturan e-fakturPengusaha belum siap terapkan aturan e-fakturRabu 21 Mar 2018 14:32Ridha Anantidibaca 448 kaliSemua Kategori

Pengusaha mengaku masih belum siap menjalankan seluruh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2017 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik atau e-faktur.selengkapnya

 REVISI PP PAJAK UKM: Berikut Bocorannya!REVISI PP PAJAK UKM: Berikut Bocorannya!Rabu 21 Mar 2018 09:51Ridha Anantidibaca 612 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan segera merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai dasar hukum pengenaan pajak bagi wajib pajak UKM, yaitu wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.selengkapnya

 Parkir di Wali Kota Jakarta Barat Tak Masuk Pajak DaerahParkir di Wali Kota Jakarta Barat Tak Masuk Pajak DaerahSelasa 20 Mar 2018 10:58Ridha Anantidibaca 1330 kaliSemua Kategori

Banyaknya kendaraan yang terparkir di kantor wali kota Jakarta Barat tak lantas memberikan keuntungan bagi pajak daerah. Sebab pembayaran parkir di kantor wali kota tidak masuk dalam retribusi pendapatan asli daerah (PAD).selengkapnya

 DJP Gandeng BNI Kampanyekan Lapor Pajak e-FilingDJP Gandeng BNI Kampanyekan Lapor Pajak e-FilingSelasa 20 Mar 2018 09:16Ridha Anantidibaca 719 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (BNI) untuk mengkampanyekan pelaporan pajak menggunakan e-Filing atau dinamakan Spectaxcular 2018. Hal itu dilakukan menjelang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, khususnya untuk Wajib Pajak orang pribadi.selengkapnya

 Kemkeu: Aturan penurunan tarif pajak UMKM masih digodokKemkeu: Aturan penurunan tarif pajak UMKM masih digodokSenin 19 Mar 2018 09:27Ridha Anantidibaca 537 kaliSemua Kategori

Guna mempercepat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sekaligus menjawab keluhan UMKM selama ini, pemerintah siap menurunkan tarif pajak. Tarif pajak penghasilan atas penjualan di bawah Rp 4,8 miliar yang semula dikenakan tarif PP 46 sebesar 1% per bulan dari jumlah omset, akan dipangkas menjadi 0,5% pada bulan ini.selengkapnya

 Rasio Pajak Belum Mendukung Pembangunan BerkelanjutanRasio Pajak Belum Mendukung Pembangunan BerkelanjutanJumat 16 Mar 2018 14:31Ridha Anantidibaca 596 kaliSemua Kategori

Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini tecermin dari rasio perpajakanselengkapnya

 Laporan Penempatan Harta Pascaamnesti Pajak Bisa Secara OnlineLaporan Penempatan Harta Pascaamnesti Pajak Bisa Secara OnlineKamis 15 Mar 2018 09:24Ridha Anantidibaca 2320 kaliSemua Kategori

Peserta amnesti pajak mulai hari ini, Rabu (14/3/2018), dapat menyampaikan laporan penempatan harta secara elektronik pada laman https://djponline.pajak.go.id.selengkapnya

 Menkeu Optimistis Insentif Pajak RI Lebih MenarikMenkeu Optimistis Insentif Pajak RI Lebih MenarikRabu 14 Mar 2018 14:15Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis kebijakan insentif pajak untuk mendorong investasi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia akan lebih menarik dibandingkan dengan insentif yang ditawarkan oleh negara-negara tetangga di ASEAN.selengkapnya

 Syarat Diperingan, Insentif Pajak yang Baru Ditunggu PengusahaSyarat Diperingan, Insentif Pajak yang Baru Ditunggu PengusahaRabu 14 Mar 2018 11:21Ridha Anantidibaca 500 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha ikut menanti penetapan empat kebijakan baru yang fokus pada insentif pajak dari pemerintah. Empat kebijakan tersebut ditargetkan bisa rampung pada akhir Maret dan mulai berlaku April 2018 mendatang.selengkapnya

 Cegah Kebocoran, Pemkot Semarang Siapkan Pajak OnlineCegah Kebocoran, Pemkot Semarang Siapkan Pajak OnlineRabu 14 Mar 2018 08:49Ridha Anantidibaca 980 kaliSemua Kategori

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat ini tengah serius mendorong diterapkanya pajak online di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah koordinasi Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.selengkapnya

 Pengusaha: Dulu Saya Takut Sama Dirjen PajakPengusaha: Dulu Saya Takut Sama Dirjen PajakSelasa 13 Mar 2018 13:46Ridha Anantidibaca 585 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) hari ini memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap 31 wajib pajak (WP) besar dari perorangan maupun lembaga. Mereka dianggap telah berkontribusi besar dan taat terhadap peraturan perpajakan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :