DJP: Pengawasan Kartu Kredit Jangan DikhawatirkanDJP: Pengawasan Kartu Kredit Jangan DikhawatirkanRabu 25 Mei 2016 17:35Administratordibaca 1256 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan pengawasan terhadap Data Kartu Kredit nasabah tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat sepanjang pelaporan pajaknya sesuai. "Data kartu kredit ini hanya digunakan untuk menguji apakah pelaporan wajib pajak sudah benar. Kalau kita tidak membuka data dari pihak ketiga, kami harus membandingkan dengan data apa,"selengkapnya

 Tax Amnesty Kelar, Revisi UU KUP Siap JalanTax Amnesty Kelar, Revisi UU KUP Siap JalanRabu 25 Mei 2016 15:20Administratordibaca 1952 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan sudah menerima surat presiden (Supres) terkait revisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Rencananya beleid ini akan dibahas setelah RUU pengampunan pajak atau tax amnesty disahkan DPR.selengkapnya

 Pemerintah Targetkan Pajak Tax Amnesty Rp 180 TPemerintah Targetkan Pajak Tax Amnesty Rp 180 TSelasa 24 Mei 2016 09:59Administratordibaca 895 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menggelar rapat kerja terkait potensi penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Dalam kesempatan itu, pemerintah memperkirakan akan ada tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 180 triliun.selengkapnya

 JK: Indonesia bukan Neraka maupun Surga PajakJK: Indonesia bukan Neraka maupun Surga PajakSenin 23 Mei 2016 17:10Administratordibaca 1189 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyatakan, tarif pajak di Indonesia termasuk golongan menengah. Dengan demikian, jika ada negara surga pajak atau tax haven, Indonesia bukan golongan negara neraka pajak. "Indonesia saya kira tengah-tengah, bukan surga, bukan neraka juga," kata Kalla dalam acara pembukaan International Conference on Tax, Investment, and Business 2016 dan 13th Asia Pacific Tax Forumselengkapnya

 Kinerja Pajak Terkendala Data-DataKinerja Pajak Terkendala Data-DataSenin 23 Mei 2016 17:06Administratordibaca 949 kaliSemua Kategori

Saat ini, isu pajak menjadi isu yang dibicarakan di berbagai negara. Perkembangan ekonomi global, terutama digital ekonomi membuat isu pajak kian kompleks. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini semakin menjamur perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Kehadiran perusahaan tersebut lanjut dia, menimbulkan pertanyaan bahwa ke negara mana peruselengkapnya

 BCA Usulkan Relaksasi Pelaporan Data Kartu KreditBCA Usulkan Relaksasi Pelaporan Data Kartu KreditSenin 23 Mei 2016 15:12Administratordibaca 1036 kaliSemua Kategori

Pada akhir bulan Mei ini, perbankan wajib melaporkan Data Kartu Kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja berharap, pemerintah bisa memberikan relaksasi pelaporan Data Kartu Kredit sebelum waktu pelaporan wajib tersebut tiba.selengkapnya

 Dana Repatriasi Bisa Capai Rp 200 TriliunDana Repatriasi Bisa Capai Rp 200 TriliunSenin 23 Mei 2016 13:46Administratordibaca 1445 kaliSemua Kategori

Beleid pengampunan pajak atau tax amnesty diperkirakan bisa menarik dana Rp 200 triliun melalui opsi repatriasi. Pemerintah mengaku siap menyerap dana milik warga negara Indonesia yang akan pulang kampung melalui instrumen surat utang negara (SUN).selengkapnya

 Perombakan Ditjen Pajak Momentum BerbenahPerombakan Ditjen Pajak Momentum BerbenahJumat 20 Mei 2016 22:28Administratordibaca 1251 kaliSemua Kategori

Perombakan sejumlah jabatan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa dibilang mengejutkan. Karena pergantian di hampir seluruh jabatan penting dilakukan pada waktu bersamaan. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, langkah ini sebagai momentum otoritas pajak untuk berbenah. Terutama, dalam rangka menyatukan kembali visi-misiselengkapnya

 Ditjen Pajak Rombak 24 JabatanDitjen Pajak Rombak 24 JabatanJumat 20 Mei 2016 21:28Administratordibaca 1373 kaliSemua Kategori

Menyongsong pelaksanaan pengampunan pajak alias tax amnesty, Kementerian Keuangan merombak pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Ada 24 jabatan yang mengalami perombakan, baik di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah. Beberapa diantaranya adalah posisi yang cukup penting seperti Direktur Pemeriksaan, Direktur Keberatan dan Banding, hingga Direktur Peraturan Perpajakan I dan IIselengkapnya

 11 PKP2B minta pengakuan atas pembayaran PPN11 PKP2B minta pengakuan atas pembayaran PPNJumat 20 Mei 2016 13:08Administratordibaca 1095 kaliSemua Kategori

Melalui Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI), 11 perusahaan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) meminta pengakuan atas telah dibayarnya kewajiban pajak atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada Direktorat Jenderal Pajak (Diten Pajak) Kementerian Keuangan. Ketua Umum APBI, Pandu P Sjahrir menyatakan, bahwa pengakuan tersebut masih tarik ulur. Hal itu seiring denganselengkapnya

 Terkena Pajak Ganda, Kontraktor Minta InsentifTerkena Pajak Ganda, Kontraktor Minta InsentifKamis 19 Mei 2016 18:04Administratordibaca 1556 kaliSemua Kategori

Para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) mengeluhkan pengenaan pajak penghasilan (PPh) konstruksi. Mereka menilai pengenaai PPh tersebut memberi beban berat kepada Kontraktor. Zali Yahya, Sekjen AKI mengatakan, beban berat tersebut utamanya bila perusahaan konstruksi mengekspor jasa konstruksi mereka. Dari total nilai kontrak proyek yang didapat olehselengkapnya

 Asuransi Syariah Sambut Positif Insentif SukukAsuransi Syariah Sambut Positif Insentif SukukKamis 19 Mei 2016 15:11Administratordibaca 1750 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah memberikan insentif pajak instrumen surat utang pemerintah berbasis syariah dinilai dapat mendongkrak porsi investasi sukuk Asuransi Syariah. Jika saat ini porsi sukuk yang diterbitkan syariah perusahaan asuransi baru sekitar 7% untuk Asuransi Syariah jiwa dan 6,6% untuk asuransi umum, diharapkan porsinya bisa meningkat 10% hingga 20% dari total perolehan investasi.selengkapnya

 Bunga SBN Bebas Pajak akan Segarkan PasarBunga SBN Bebas Pajak akan Segarkan PasarSenin 16 Mei 2016 11:10Administratordibaca 2007 kaliSemua Kategori

Realisasi wacana bunga obligasi negara bebas pajak diterawang akan berdampak positif bagi pasar Surat Berharga Negara (SBN). Namun, pemerintah sebaiknya cermat dan waspada dalam mewujudkan kebijakan tersebut. Pemerintah Indonesia berencana menghapus atau membebaskan pajak atas diskonto obligasi yang dicairkan pada saat jatuh tempo dan sebelum jatuh tempo.selengkapnya

 Restitusi Pajak Membengkak jadi Rp 46 triliunRestitusi Pajak Membengkak jadi Rp 46 triliunSenin 16 Mei 2016 11:07Administratordibaca 1855 kaliSemua Kategori

Jumlah pembayaran restitusi pajak tahun ini membengkak dibandingkan tahun 2015 lalu. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteiadi mengatakan, jumlah restitusi yang dibayarkan mencapai Rp 46 triliun, naik dari Rp 32 triliun pada tahun 2015. Kondisi ini menjadi anomali, karena di saat pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang meningkat, justru kewajiban atas restitusi yang membengkak.selengkapnya

 Tarif Tax Amnesty harus ReasonableTarif Tax Amnesty harus ReasonableKamis 12 Mei 2016 18:29Administratordibaca 809 kaliSemua Kategori

Sofjan Wanandi, Staf ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, jangan mengharapkan adanya penerimaan negara dari kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Sebab, ada yang jauh lebih penting dari sekadar penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepentingan itu bernama, perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Nah, karena itulah Sofjan menilai masalah tarif tebusanselengkapnya

 Dana Repatriasi Dijamin bisa Biayai Sektor RiilDana Repatriasi Dijamin bisa Biayai Sektor RiilKamis 12 Mei 2016 18:26Administratordibaca 1088 kaliSemua Kategori

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, pemohon pengampunan pajak (tax amnesty) yang mengambil skema repatriasi tidak perlu khawatir dananya tidak akan bisa diputar di sektor riil. "Bisa ke mana-mana di sektor riil. Itu bisa dipakai sebagai jaminan. Jadi orang boleh beli properti, beli toko," kata Sofjan di Jakarta, Kamis (12/5). "Jadi uang itu tidak mati. Uang itu bisa dipakaiselengkapnya

 Ditjen Pajak siap Periksa Nama di Panama PapersDitjen Pajak siap Periksa Nama di Panama PapersKamis 12 Mei 2016 18:23Administratordibaca 924 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menelusuri nama-nama orang Indonesia yang tercantum dalam database yang dirilis oleh International Consortium of Investigation Journalist (ICIJ), Selasa (10/5) lalu. Ditjen Pajak pun siap memeriksa nama-nama tersebut. Pada Selasa lalu, ICIJ telah merilis 214.000 perusahaan cangkang (offshore) yang menjadi bagian dari investasiselengkapnya

 Cermati Perubahan Lapisan PPh PribadiCermati Perubahan Lapisan PPh PribadiKamis 12 Mei 2016 12:51Administratordibaca 3005 kaliSemua Kategori

Yuk, kita cermati niat pemerintah yang akan mengutak-atik lapisan(layer) kelompok tarif pajak pribadi. Perubahan layer kelompok tarif pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk orang pribadi bisa berdampak pada setoran pajak kita. Kini rencana itu tengah digodok Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan. Salah satu rencananya, penambahan lapisan ini akan dilakukan terhadap golonganselengkapnya

 Diskon Pajak DIRE Terkendala Perda BPHTBDiskon Pajak DIRE Terkendala Perda BPHTBRabu 4 Mei 2016 10:55Administratordibaca 2821 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah untuk memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk produk dana investasi real estate (DIRE) berbentuk berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK), belum juga terlaksana. Saat ini, implementasi rencana kebijakan tersebut justru terganjal oleh BPHTB.selengkapnya

 Insentif PPh 2,5% bagi Perusahaan Padat KaryaInsentif PPh 2,5% bagi Perusahaan Padat KaryaSelasa 3 Mei 2016 19:22Administratordibaca 2475 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyiapkan insentif pajak baru untuk karyawan perusahaan padat karya. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan, insentif tersebut berupa Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif 2,5%. “Tadi diputuskan insentif diberikan ke karyawannya supaya konsumsinya meningkat,” kata Mardiasmo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomianselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :