Penerimaan pajak hingga Agustus diprediksi baru 52% dari outlook 2019Penerimaan pajak hingga Agustus diprediksi baru 52% dari outlook 2019Selasa 24 Sep 2019 09:42Ridha Anantidibaca 335 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) memprediksi penerimaan pajak sampai dengan Agustus 2019 mencapai Rp 820,33 triliun atau 52% dari outlook 2019 di level Rp 1.577,56 triliun.selengkapnya

 Tindak Lanjuti Informasi Masyarakat, Bea Cukai Tindak Rokok IlegalTindak Lanjuti Informasi Masyarakat, Bea Cukai Tindak Rokok IlegalSelasa 24 Sep 2019 09:21Ridha Anantidibaca 946 kaliSemua Kategori

Petugas Bea Cukai Kudus melakukan penindakan terhadap bangunan di Desa Robayan, Kalinyamatan, Jepara pada hari Rabu (18/09), yang disinyalir menjadi tempat penimbunan rokok ilegal.selengkapnya

 Pemberantasan Rokok Ilegal Makin GencarPemberantasan Rokok Ilegal Makin GencarSelasa 24 Sep 2019 08:49Ridha Anantidibaca 523 kaliSemua Kategori

Upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal terus dilakukan oleh pemerintah. Apalagi target tahun ini jumlah rokok ilegal yang beredar harus berada di kisaran 3 persen.selengkapnya

 Cukai Rokok akan Sumbang Inflasi Signifikan Tahun DepanCukai Rokok akan Sumbang Inflasi Signifikan Tahun DepanSenin 16 Sep 2019 15:28Ridha Anantidibaca 962 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, rencana kenaikan tarif cukai rokok yang diterapkan pemerintah pada Januari 2020 akan berdampak signifikan pada inflasi tahun depan. Oleh karena itu, pemerintah harus mewaspadai realisasi inflasi yang ditargetkan berada di kisaran 3,1 persen.selengkapnya

 Google bayar sekitar US$ 1 miliar untuk selesaikan kasus pajak di PrancisGoogle bayar sekitar US$ 1 miliar untuk selesaikan kasus pajak di PrancisSenin 16 Sep 2019 13:17Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Perusahaan teknologi, Google membayar sekitar US$ 1 miliar dalam bentuk denda dan pajak balik untuk menyelesaikan perselisihan pajak di Prancis, di mana perusahaan menghadapi penyelidikan selama bertahun-tahun karena menggelapkan pajak.selengkapnya

 Perjuangan pembebasan pajak kertas koran masih tertahan di KemenkeuPerjuangan pembebasan pajak kertas koran masih tertahan di KemenkeuSelasa 10 Sep 2019 11:13Ridha Anantidibaca 643 kaliSemua Kategori

Upaya Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat memperjuangkan "Bebas Pajak bagi Pengetahuan" masih tertahan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Diharapkan bila ada pengurangan pajak atas kertas koran akan membuat industri media cetak kembali hidup.selengkapnya

 Tren Reformasi Pajak di Sejumlah Negara MelambatTren Reformasi Pajak di Sejumlah Negara MelambatSelasa 10 Sep 2019 10:28Ridha Anantidibaca 303 kaliSemua Kategori

Tren reformasi pajak di sejumlah negara mengalami pelambatan. Langkah berani dibutuhkan untuk mengatasi tantangan perpajakan yang akan dihadapi pada masa depan.selengkapnya

 OECD : Reformasi Pajak di Negara Ekonomi Utama Justru MelambatOECD : Reformasi Pajak di Negara Ekonomi Utama Justru MelambatSelasa 10 Sep 2019 10:15Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan bahwa reformasi pajak di sebagian besar negara ekonomi utama menunjukkan pelambatan.selengkapnya

 Ditjen Pajak Bebaskan Penunggak Pajak Rp21 MiliarDitjen Pajak Bebaskan Penunggak Pajak Rp21 MiliarSelasa 10 Sep 2019 09:37Ridha Anantidibaca 240 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara melepaskan sandera berinisial HW, selaku pemilik toko komputer “S” di Mataram, dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Ditarget Rp1.865,7 TriliunPenerimaan Pajak Ditarget Rp1.865,7 TriliunSelasa 10 Sep 2019 08:35Ridha Anantidibaca 275 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp1.865,7 triliun dalam postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020. Besaran penerimaan negara tersebut naik Rp3,9 triliun dari target semula Rp1.861,8 triliun.selengkapnya

 Relaksasi Aturan Perpajakan dan Penegakan Hukum Harus SejalanRelaksasi Aturan Perpajakan dan Penegakan Hukum Harus SejalanSenin 9 Sep 2019 09:39Ridha Anantidibaca 486 kaliSemua Kategori

Upaya pemerintah untuk merelaksasi aturan perpajakan perlu dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas bagi wajib pajak yang masih tidak patuh.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Pelonggaran PPh Orang PribadiPemerintah Kaji Pelonggaran PPh Orang PribadiJumat 6 Sep 2019 15:18Ridha Anantidibaca 626 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengkaji kemungkinan pelonggaran Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP). Salah satu cara yang dikaji adalah dengan mengubah rentang kelompok penghasilan (bracket) pada lapisan (layer) penghasilan kena pajak dalam memungut PPh OP.selengkapnya

 Diskon Pajak, Duit Rp87 Triliun Tak Masuk Kantong NegaraDiskon Pajak, Duit Rp87 Triliun Tak Masuk Kantong NegaraJumat 6 Sep 2019 15:01Ridha Anantidibaca 317 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan sekitar Rp87 triliun potensi penerimaan negara akan hilang dari rencana kebijakan diskon Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 20% hingga tahun 2023.selengkapnya

 Go Public dengan 40% Dimiliki Publik, Perusahaan Dapat Diskon Tarif PajakGo Public dengan 40% Dimiliki Publik, Perusahaan Dapat Diskon Tarif PajakJumat 6 Sep 2019 14:51Ridha Anantidibaca 457 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan perusahaan go public dengan 40% sahamnya diperdagangkan kepada masyarakat akan menikmati diskon tarif pajak penghasilan (PPh) lebih rendah sebesar 17%.selengkapnya

 Kejar Pajak Google hingga Netflix, RI Bisa Raup TriliunanKejar Pajak Google hingga Netflix, RI Bisa Raup TriliunanJumat 6 Sep 2019 14:34Ridha Anantidibaca 527 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyusun aturan baru untuk memungut pajak perusahaan teknologi seperti Google hingga Netflix. Aturan ini tertuang dalam Rancangan undang-undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.selengkapnya

 Ada Kabar Baik buat Perusahaan Go Public dari Dirjen Pajak Nih...Ada Kabar Baik buat Perusahaan Go Public dari Dirjen Pajak Nih...Jumat 6 Sep 2019 11:04Ridha Anantidibaca 359 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan perusahaan go public dengan 40 persen sahamnya diperdagangkan kepada masyarakat akan menikmati diskon tarif pajak penghasilan (PPh) lebih rendah sebesar 17 persen.selengkapnya

 Draft RUU Reklasasi Pajak Ditargetkan Rampung Akhir TahunDraft RUU Reklasasi Pajak Ditargetkan Rampung Akhir TahunJumat 6 Sep 2019 10:58Ridha Anantidibaca 338 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan, draft Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dapat diserahkan ke DPR pada tahun ini.selengkapnya

 Ditjen Pajak tetapkan dalam keadaan kahar untuk Papua dan Papua baratDitjen Pajak tetapkan dalam keadaan kahar untuk Papua dan Papua baratJumat 6 Sep 2019 10:50Ridha Anantidibaca 861 kaliSemua Kategori

Suhubungan dengan situasi keamanan akhir-akhir ini di wilayah provinsi Papua dan provinsi Papua Barat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan keadaan kahar untuk kepentingan perpajakan di kedua provinsi tersebut sejak 21 Agustus-29 September 2019.selengkapnya

 RUU reformasi perpajakan singgung ekonomi digital, ini kata pengamat pajakRUU reformasi perpajakan singgung ekonomi digital, ini kata pengamat pajakJumat 6 Sep 2019 10:14Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Dalam RUU tersebut juga membahas soal pajak ekonomi digital.selengkapnya

 RUU Perpajakan Baru, Pangkas PPH Badan dan Hapus PPH Dividen serta Denda TurunRUU Perpajakan Baru, Pangkas PPH Badan dan Hapus PPH Dividen serta Denda TurunJumat 6 Sep 2019 09:24Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, yang mencakup berbagai substansi yang sangat penting. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan RUU ini prinsipnya adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :