Dukung Industri 4.0, Insentif Tax Super Deduction DisiapkanDukung Industri 4.0, Insentif Tax Super Deduction DisiapkanJumat 6 Apr 2018 14:11Ridha Anantidibaca 780 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji pemberikan insentif fiskal baru dalam wujud tax super deduction, guna mendukung kegiatan research and development (R&D) serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) penyokong industri generasi keempat (industri 4.0). Insentif ini akan melengkapi dua insentif lain, tax holiday dan tax allowence, yang hasil revisi regulasinya akan segera diberlakukan.selengkapnya

 Trump akan Kenakan Pajak Bagi Perusahaan E-CommerceTrump akan Kenakan Pajak Bagi Perusahaan E-CommerceJumat 6 Apr 2018 11:07Ridha Anantidibaca 1649 kaliSemua Kategori

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan merancang kebijakan pajak bagi perusahaan e-commerce. Langkah ini diambil setelah Trump menuding perusahaan e-commerce terbesar, Amazon.com, melakukan praktik perdagangan secara tidak adil dan membayar pajak dengan jumlah tidak sesuai.selengkapnya

 Lima industri prioritas menikmati diskon pajakLima industri prioritas menikmati diskon pajakJumat 6 Apr 2018 10:34Ridha Anantidibaca 303 kaliSemua Kategori

Pemerintah meluncurkan Peta Jalan Strategi Indonesia dalam Memasuki Era Industri 4.0. Dalam peta jalan tersebut, ada lima sektor industri yang akan diprioritaskan pemerintah. Lima sektor itu adalah otomotif, tekstil dan alas kaki, elektronik, kimia, serta industri makanan dan minuman.selengkapnya

 Adopsi Teknologi, Pemerintah Permudah Pembayaran PajakAdopsi Teknologi, Pemerintah Permudah Pembayaran PajakKamis 5 Apr 2018 15:29Ridha Anantidibaca 536 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak melakukukan berbagai perbaikan di bidang layanan perpajakan. Di antaranya, ada penyederhanaan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kemudahan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), perluasan layanan di luar kantor, serta percepatan pemberian surat keterangan fiskal.selengkapnya

 Tak Ada Lagi Bebas Bea Masuk Saat Beli Barang Impor Via E-CommerceTak Ada Lagi Bebas Bea Masuk Saat Beli Barang Impor Via E-CommerceKamis 5 Apr 2018 11:25Ridha Anantidibaca 1916 kaliSemua Kategori

Pemerintah menghilangkan de minimus value atau pembebasan nilai bea masuk atau nilai cukai dengan batas tertentu atas barang impor yang dibeli melalui e-commerce. Hal ini dilakukan sebagai langkah proteksi membanjirnya barang-barang impor masuk ke Tanah Air, karena kini sudah ada Pusat Logistik Berikat (PLB) khusus e-commerce.selengkapnya

 Syarat Pendaftaran NPWP Badan Dipermudah, Tak Perlu Sertakan SKTU LagiSyarat Pendaftaran NPWP Badan Dipermudah, Tak Perlu Sertakan SKTU LagiKamis 5 Apr 2018 11:22Ridha Anantidibaca 1279 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merevisi persyaratan dalam mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak (WP) Badan. Revisi yang dimaksud mencakup penghapusan beberapa persyaratan dan memperluas pilihan untuk ketentuan tertentu.selengkapnya

 Pemerintah rampungkan insentif pajak litbangPemerintah rampungkan insentif pajak litbangKamis 5 Apr 2018 10:12Ridha Anantidibaca 768 kaliSemua Kategori

Pemerintah ingin segera merampungkan desain insentif pajak berupa pengurangan pembiayaan bagi perusahaan yang mengalokasikan anggaran untuk penelitian dan pengembangan atau litbang (Research and Development/R&D) dan pendidikan vokasi.selengkapnya

 Hore! Pembuatan NPWP & Pengukuhan PKP Sekarang Makin MudahHore! Pembuatan NPWP & Pengukuhan PKP Sekarang Makin MudahKamis 5 Apr 2018 09:09Ridha Anantidibaca 2034 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak mulai mengubah berbagai aturan terkait perpajakan guna kemudahan layanan.selengkapnya

 Kemenkeu perluas kriteria wajib pajak terkait restitusiKemenkeu perluas kriteria wajib pajak terkait restitusiRabu 4 Apr 2018 13:40Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, mengatakan kebijakan penyederhanaan dan percepatan restitusi dilakukan dengan memperluas kriteria wajib pajak yang berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.selengkapnya

 Thailand Segera Pajaki Mata Uang KriptoThailand Segera Pajaki Mata Uang KriptoRabu 4 Apr 2018 13:15Ridha Anantidibaca 1299 kaliSemua Kategori

Pemerintah Thailand bakal meregulasi pasar mata uang kripto. Tidak hanya itu, perdagangan dan investasi mata uang kripto juga akan dipajaki untuk mencegah sektor tersebut digunakan dalam tindak pidana pencucian uang, penghindaran pajak, dan tindakan kriminal lainnya.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Percepatan Restitusi Pajak Diberlakukan, dari 15 Hari sampai 3 BulanDirjen Pajak: Percepatan Restitusi Pajak Diberlakukan, dari 15 Hari sampai 3 BulanRabu 4 Apr 2018 13:11Ridha Anantidibaca 605 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberlakukan percepatan restitusi pajak melalui ketentuan yang baru diluncurkan.selengkapnya

 Percepatan restitusi pajak disiapkanPercepatan restitusi pajak disiapkanSelasa 3 Apr 2018 13:45Ridha Anantidibaca 923 kaliSemua Kategori

Selain mempermudah dan memperluas insentif tax holiday, Kementerian Keuangan mengubah aturan untuk percepatan proses restitusi pajak. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan, aturan baru akan memuat tiga langkah agar wajib pajak bisa mendapatkan percepatan restitusi.selengkapnya

 Keputusan bijak, Ditjen Pajak tunda kebijakan e-faktur yang baruKeputusan bijak, Ditjen Pajak tunda kebijakan e-faktur yang baruSelasa 3 Apr 2018 12:30Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak telah menunda pemberlakuan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnya.selengkapnya

 DJP Tunda Kewajiban Pencantuman NIK dalam E-FakturDJP Tunda Kewajiban Pencantuman NIK dalam E-FakturJumat 30 Mar 2018 16:38Ridha Anantidibaca 1367 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Kuangan (DJP) menunda pemberlakukan kewajiban pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam faktur pajak (e-faktur) bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.selengkapnya

 Aturan Baru Insentif dan Restitusi Pajak Siap Berlaku, Ini BocorannyaAturan Baru Insentif dan Restitusi Pajak Siap Berlaku, Ini BocorannyaJumat 30 Mar 2018 14:03Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Pemerintah siap memberlakukan beberapa kebijakan baru mengenai insentif pajak hingga restitusi pajak untuk mendorong investasi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan adanya evaluasi insentif pajak supaya daya tarik investasi di Indonesia tidak kalah dari negara lain.selengkapnya

 Kewajiban cantum identitas pembeli di e-faktur ditundaKewajiban cantum identitas pembeli di e-faktur ditundaJumat 30 Mar 2018 10:35Ridha Anantidibaca 691 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menunda pemberlakukan pencantuman nomor unduk kependudukan (NIK) dalam faktur pajak elektronik (e-faktur). Ini berlaku bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.selengkapnya

 WP badan bisa ajukan tax allowance pada April iniWP badan bisa ajukan tax allowance pada April iniJumat 30 Mar 2018 10:31Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Pemerintah melakukan penyempurnaan prosedur insentif pengurangan pajak (tax allowance). Di mana prosedurnya akan melewati single submission Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).selengkapnya

 Ditjen Pajak targetkan proses restitusi selesai di bawah satu bulanDitjen Pajak targetkan proses restitusi selesai di bawah satu bulanJumat 30 Mar 2018 09:41Ridha Anantidibaca 622 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan akan mempercepat proses restitusi pajak.selengkapnya

 Pemerintah optimistis tax ratio lima tahun ke depan 13%-14%Pemerintah optimistis tax ratio lima tahun ke depan 13%-14%Kamis 29 Mar 2018 10:07Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Pemerintah optimistis dalam lima tahun ke depan rasio pajak atau tax ratio bisa mencapai 13%-14%. Hal ini seiring dengan target nominal pertumbuhan pajak sebesar 17%-18% dalam jangka panjang.selengkapnya

 SPT Kurang Bayar Ini Penjelasan Sandiaga UnoSPT Kurang Bayar Ini Penjelasan Sandiaga UnoSelasa 27 Mar 2018 09:59Ridha Anantidibaca 766 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahun pajak 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 4, Jakarta, Senin (26/3/2018).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :