Perjuangan pembebasan pajak kertas koran masih tertahan di KemenkeuPerjuangan pembebasan pajak kertas koran masih tertahan di KemenkeuSelasa 10 Sep 2019 11:13Ridha Anantidibaca 643 kaliSemua Kategori

Upaya Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat memperjuangkan "Bebas Pajak bagi Pengetahuan" masih tertahan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Diharapkan bila ada pengurangan pajak atas kertas koran akan membuat industri media cetak kembali hidup.selengkapnya

 Bea Cukai Jawa Tengah Dapatkan Apresiasi Dari Atase Kepabeanan KoreaBea Cukai Jawa Tengah Dapatkan Apresiasi Dari Atase Kepabeanan KoreaSelasa 10 Sep 2019 10:39Ridha Anantidibaca 504 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kedatangan Customs Attache Kedutaan Korea, Baek Hyung Min pada Kamis (05/09).selengkapnya

 Diskon Pajak, Duit Rp87 Triliun Tak Masuk Kantong NegaraDiskon Pajak, Duit Rp87 Triliun Tak Masuk Kantong NegaraJumat 6 Sep 2019 15:01Ridha Anantidibaca 317 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan sekitar Rp87 triliun potensi penerimaan negara akan hilang dari rencana kebijakan diskon Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 20% hingga tahun 2023.selengkapnya

 Draft RUU Reklasasi Pajak Ditargetkan Rampung Akhir TahunDraft RUU Reklasasi Pajak Ditargetkan Rampung Akhir TahunJumat 6 Sep 2019 10:58Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan, draft Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dapat diserahkan ke DPR pada tahun ini.selengkapnya

 Insentif Perpajakan, Skema Omnibus Law Patut DiparesiasiInsentif Perpajakan, Skema Omnibus Law Patut DiparesiasiKamis 5 Sep 2019 14:21Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Langkah Pemerintah menggunakan skema omnibus law dengan mengeluarkan UU terkait insentif perpajakan dipahami untuk mendorong perekonomian dan bisnis.selengkapnya

 Pajak ekonomi digital masih perlu perencanaan yang matangPajak ekonomi digital masih perlu perencanaan yang matangKamis 5 Sep 2019 10:30Ridha Anantidibaca 412 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menetapkan pajak ekonomi digital sebagai salah satu aspek penerimaan pajak di tahun depan.selengkapnya

 Pemerintah akan berikan insentif pajak demi dongkrak investasi, ini kata ekonom IndefPemerintah akan berikan insentif pajak demi dongkrak investasi, ini kata ekonom IndefKamis 5 Sep 2019 10:01Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Ekonom senior Indef memproyeksi hingga 2020 pertumbuhan investasi masih sulit untuk meningkat, khususnya untuk sektor non keuangan dan non konstruksi. Kemungkinan, baru tahun 2021 pertumbuhan investasi Indonesia mengalami pemulihan.selengkapnya

 PMK Turunan PP Super Deduction Tax Atas Vokasi Segera TerbitPMK Turunan PP Super Deduction Tax Atas Vokasi Segera TerbitRabu 4 Sep 2019 13:25Ridha Anantidibaca 674 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turunan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2019 terkait dengan super deduction tax atas vokasi akan segera dirilis.selengkapnya

 Simplifikasi Cukai Rokok Rugikan Pabrik KecilSimplifikasi Cukai Rokok Rugikan Pabrik KecilSelasa 3 Sep 2019 14:18Ridha Anantidibaca 550 kaliSemua Kategori

Kalangan pelaku industri rokok yang tergabung dalam Gapero (Gabungan Pabrik Rokok) mengharapkan pemerintah tidak memaksakan penerapan penyederhanaan (simplifikasi) cukai rokok. Alasannya, kebijakan itu bisa membuat monopoli di industri rokok.selengkapnya

 Bandung Incar Tarik Pajak Reklame di Dalam Pusat PerbelanjanBandung Incar Tarik Pajak Reklame di Dalam Pusat PerbelanjanSelasa 3 Sep 2019 11:40Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Bandung sedang menggenjot peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tiap tahunnya. Salah satu yang sedang diincar adalah sari sektor pajak reklame. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung pun ingin menarik pajak dari reklame yang ada di dalam gedung pusat perbelanjaan.selengkapnya

 Penerapan Pajak Google Ads Berpotensi Tekan Shortfall 2019Penerapan Pajak Google Ads Berpotensi Tekan Shortfall 2019Selasa 3 Sep 2019 11:08Ridha Anantidibaca 253 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen terhadap layanan Google Ads tidak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Tapi, di sisi lain, kebijakan tersebut mampu membantu menciptakan level of playing field antara pengusaha online dengan offline.selengkapnya

 Penerimaan pajak sampai Juli shortfall, DJP masih optimistis tingkatkan kepatuhan WPPenerimaan pajak sampai Juli shortfall, DJP masih optimistis tingkatkan kepatuhan WPSenin 2 Sep 2019 11:27Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak sepanjang Januari-Juli 2019 tercatat shortfall yang hanya mencapai Rp 705,7 triliun. Angka tersebut masih jauh di bawah outlook penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, yakni baru 44,73% dari target penerimaan Rp 1.577,56 triliun.selengkapnya

 Daftar Industri Penerima Investment Allowance Sudah RampungDaftar Industri Penerima Investment Allowance Sudah RampungSenin 2 Sep 2019 11:07Ridha Anantidibaca 603 kaliSemua Kategori

Daftar industri padat karya yang bisa menerima investment allowance sudah diselesaikan oleh kementerian terkait.selengkapnya

 Revisi VAT Refund Terbit, Ini PerubahannyaRevisi VAT Refund Terbit, Ini PerubahannyaJumat 30 Ags 2019 11:33Ridha Anantidibaca 286 kaliSemua Kategori

Setelah lama ditunggu-tunggu, aturan mengenai pelonggaran Value Added Tax refund atau pengembalian PPN bagi turis akhirnya diterbitkan.selengkapnya

 Tren Lesunya Kinerja Setoran PPN Bebani Pencapaian Target Pajak 2020Tren Lesunya Kinerja Setoran PPN Bebani Pencapaian Target Pajak 2020Jumat 30 Ags 2019 11:25Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua Kategori

Tren anjloknya kinerja penerimaan PPN akan membebani target pertumbuhan penerimaan PPN tahun 2020 yang dipatok sebesar 15,7%.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tetap Waspada dan Optimistis di Tengah-tengah Gejolak GlobalSri Mulyani: Tetap Waspada dan Optimistis di Tengah-tengah Gejolak GlobalRabu 28 Ags 2019 11:32Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya menjaga momentum percepatan pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan dan gejolak lingkungan global yang meningkat. Oleh karena itu dalam menghadapi kondisi global, Indonesia harus waspada tanpa merasa pesimistis dalam mengantisipasi risiko yang muncul serta mengambil peluang.selengkapnya

 Sudah Tengah Tahun, Penerimaan Perpajakan Belum Capai 50%Sudah Tengah Tahun, Penerimaan Perpajakan Belum Capai 50%Rabu 28 Ags 2019 10:47Ridha Anantidibaca 558 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hingga akhir Juli 2019 penerimaan negara dari perpajakan masih di bawah 50%. Penerimaan perpajakan tercatat 48,6%.selengkapnya

 Pemerintah Optimalkan Penerimaan Pajak Karyawan dan Orang KayaPemerintah Optimalkan Penerimaan Pajak Karyawan dan Orang KayaRabu 28 Ags 2019 10:35Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak dari karyawan dan orang kaya akan dioptimalkan untuk mengejar penerimaan pajak yang sampai Juli 2019 hanya tumbuh pada angka 2,9%.selengkapnya

 PPh non-migas jadi kontributor utama penerimaan pajakPPh non-migas jadi kontributor utama penerimaan pajakSelasa 27 Ags 2019 15:35Ridha Anantidibaca 633 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan penerimaan pajak sepanjang Januari-Juli 2019 ditopang oleh kinerja PPh non-migas yang tumbuh 5,27% year on year (yoy). Bila melihat lebih dalam, kontributor utama pertumbuhan PPh non-migas berasal dari jenis pajak PPh Pasal 21, yang tumbuh double digit 12,31% yoy.selengkapnya

 Pemilik Lahan Lebih dari Satu Bidang Bakal Kena Pajak ProgresifPemilik Lahan Lebih dari Satu Bidang Bakal Kena Pajak ProgresifSelasa 20 Ags 2019 13:56Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Masyarakat yang telah memiliki atau akan membeli sejumlah bidang lahan baru, harus siap-siap terkena pajak lebih tinggi. Hal ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang baru melalui mekanisme pajak progresif bagi masyarakat yang memiliki lahan lebih dari satu bidang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :