Ketua DPR: Pengampunan Pajak Berdampak Besar untuk PerekonomianKetua DPR: Pengampunan Pajak Berdampak Besar untuk PerekonomianJumat 24 Jun 2016 08:47Administratordibaca 960 kaliSemua Kategori

Ketua DPR RI Ade Komaruddin mengatakan aturan mengenai pengampunan pajak akan memberikan dampak yang besar pada perekonomian nasional. Saat mengunjungi kompleks perindustrian di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis, Akom mengatakan bila aturan pengampunan pajak berlangsung secara efektif akan mendorong pendapatan negara.selengkapnya

 Tarik-ulur Partai di Detik Akhir Keputusan Tax AmnestyTarik-ulur Partai di Detik Akhir Keputusan Tax AmnestyJumat 24 Jun 2016 08:33Administratordibaca 1092 kaliSemua Kategori

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak telah berjalan sebulan lebih. Namun pembahasan kebijakan tax amnesty di Dewan Perwakilan Rakyat ini terseok-seok. Padahal, pemerintah berharap aturan tersebut segera disahkan untuk mengejar pemasukan dari tarif tebusan hingga Rp 165 triliun.selengkapnya

 Pemerintah Pertimbangkan Pembuatan Surga Pajak Dalam NegeriPemerintah Pertimbangkan Pembuatan Surga Pajak Dalam NegeriJumat 24 Jun 2016 08:02Administratordibaca 742 kaliSemua Kategori

Kantor pajak di negara ini telah menemukan sedikitnya 2.000 perusahaan cangkang yang dibentuk orang Indonesia dan 6.000 rekening simpanan di banyak negara surga pajak. Pemerintah sedang mempertimbangkan pembentukan daerah khusus sebagai pusat finansial dalam negeri, di mana perusahaan-perusahaan domestik dapat membuat perusahaan cangkang tanpa harus pergi ke negara-negara surga pajak,selengkapnya

 PENERIMAAN PAJAK: Kalbar Andalkan Permenkeu Wajib Informasi DataPENERIMAAN PAJAK: Kalbar Andalkan Permenkeu Wajib Informasi DataKamis 23 Jun 2016 09:06Administratordibaca 1042 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mengandalkan beleid Kementerian Keuangan supaya Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kalimantan Barat wajib memberikan informasi data milik Wajib Pajak dalam upaya meningkatkan target penerimaan pajak. Peraturan yang dimaksud yakni, Permenkeu No. 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Terkait Dengan Perpajakanselengkapnya

 Naikkan PTKP, Menkeu Sebut Tak Masalah RI `Rugi` Rp18,9 TriliunNaikkan PTKP, Menkeu Sebut Tak Masalah RI `Rugi` Rp18,9 TriliunKamis 23 Jun 2016 08:39Administratordibaca 999 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro telah memutuskan untuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp36 juta menjadi Rp54 juta per tahun. Artinya, masyarakat dengan penghasilan rata-rata Rp4,5 juta per bulan tidak akan dibebani oleh pajak. Menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, kebijakan ini memang akan menurunkan penerimaan pajak sebesar Rp18,9 triliun.selengkapnya

 Kenali `Shortfall` Pajak dan Ancaman Bahayanya Bagi IndonesiaKenali `Shortfall` Pajak dan Ancaman Bahayanya Bagi IndonesiaRabu 22 Jun 2016 20:21Administratordibaca 2977 kaliSemua Kategori

Rio De Janeiro di Brasil terancam tak bisa maksimal menggelar event Olimpiade Dunia akibat krisis keuangan yang melanda negara bagian di Brazil itu. Pemerintah menuding shortfall pajak akibat kelesuan di industri minyak sebagai akar permasalahan krisis finansial di Rio De Janeiro. Secara umum, Brazil memang tengah mengalami resesi parah. Melihat pengalaman Brazil – sebagai sesama emerging marketselengkapnya

 KEIN: Terapkan Tak Amnesty, Pemerintah Harus Kerja KerasKEIN: Terapkan Tak Amnesty, Pemerintah Harus Kerja KerasRabu 22 Jun 2016 15:31Administratordibaca 1161 kaliSemua Kategori

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai pemerintah perlu bekerja ekstra keras untuk mencapai target penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Alasannya, jika Undang-Undang Pengampunan Pajak telah disetujui DPR maka jarak waktu pemerintah untuk mengimplementasikan sangat sempit.selengkapnya

 Pajak Progresif Mentok, GIMNI: Prancis Masih Akan Cari Cara LainPajak Progresif Mentok, GIMNI: Prancis Masih Akan Cari Cara LainRabu 22 Jun 2016 09:37Administratordibaca 816 kaliSemua Kategori

Kendati pemerintah Prancis sudah menghapus poin pajak progresif terhadap CPO dalam RUU Biodiversitas mereka, pelaku industri menilai negara itu masih akan menempuh jalan lain untuk menghambat CPO masuk ke pasar domestiknya. Namun demikian, para pelaku usaha di sektor kelapa sawit meyakini bukan perkara mudah bagi pemerintah dan parlemen Prancis untuk menerapkan instrumen kebijakan bersifatselengkapnya

 Pemerintah Ingin Bangun Kawasan Tax HavenPemerintah Ingin Bangun Kawasan Tax HavenRabu 22 Jun 2016 07:34Administratordibaca 954 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengisyaratkan akan membangun kawasan yang memberikan pajak sangat rendah bahkan hingga 0 persen. Arena ini dibangun guna menampung perusahaan-perusahaan Indonesia yang mempunyai bisnis di luar negeri atau menarik investor negara lain untuk menyimpan uangnya di Indonesia.selengkapnya

 SOFYAN DJALIL: Tax Haven Tak Lagi RelevanSOFYAN DJALIL: Tax Haven Tak Lagi RelevanSelasa 21 Jun 2016 11:50Administratordibaca 1031 kaliSemua Kategori

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menilai rencana pembentukan wilayah surga pajak di Indonesia tidak relevan di masa depan sejalan dengan tujuan negara-negara untuk berbagi data dan informasi termasuk perpajakan pada 2018.selengkapnya

 Ditjen Pajak Targetkan Tiap KPP Sandera 2 Penunggak PajakDitjen Pajak Targetkan Tiap KPP Sandera 2 Penunggak PajakSenin 20 Jun 2016 14:35Administratordibaca 1169 kaliSemua Kategori

Guna menggenjot penerimaan negara dari pajak, berbagai upaya pun terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Salah satu caranya adalah melalui tindakan penyanderaan (gijzeling) terhadap para penunggak pajak. Untuk itu, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno Aji mengatakan, pihaknya kini tengah menargetkan masing-masing Kantor Pelayananselengkapnya

 Genjot Target, Ditjen Pajak Bakal Makin Sering Sandera WPGenjot Target, Ditjen Pajak Bakal Makin Sering Sandera WPSenin 20 Jun 2016 14:09Administratordibaca 474 kaliSemua Kategori

Penegakan hukum di bidang perpajakan menjadi misi utama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), dalam upaya untuk mencapai target penerimaan pajak yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp1.360 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, salah satu langkah penegakan hukum yangselengkapnya

 TAX AMNESTY: Rupiah Dan IHSG Bakal MelambungTAX AMNESTY: Rupiah Dan IHSG Bakal MelambungSenin 20 Jun 2016 11:52Administratordibaca 1015 kaliSemua Kategori

Pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak diproyeksi bakal melambungkan nilai tukar rupiah dan Indeks harga saham gabungan lantaran konversi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.selengkapnya

 UMKM Ikut Pengampunan Pajak, Apindo: Iklim Usaha akan Lebih BaikUMKM Ikut Pengampunan Pajak, Apindo: Iklim Usaha akan Lebih BaikSenin 20 Jun 2016 11:39Administratordibaca 1886 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, keikutsertaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) dalam pengampunan pajak (tax amnesty) berpotensi menguntungkan. Sebab akan berpengaruh langsung kepada pencatatan bisnis yang lebih rapi dan tertib dari para pelaku usaha.selengkapnya

 ICW: Tebusan Tax Amnesty Seharusnya 15-20 PersenICW: Tebusan Tax Amnesty Seharusnya 15-20 PersenSabtu 18 Jun 2016 11:13Administratordibaca 1126 kaliSemua Kategori

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas menyatakan tarif uang tebusan dalam "tax amnesty" atau pengampunan pajak seharusnya sebesar 15 sampai 20 persen. "Menurut kami kalau 4 sampai 6 persen tarif tebusan itu sangat kecil kami usulkan seharusnya 15 sampai 20 persen. Jadi, kalau repatriasi itu 15 persen dan non-repatriasi 20 persen," kata Firdaus dalam diskusiselengkapnya

 Syarat Tax Amnesty, Aset harus Sesuai Nilai WajarSyarat Tax Amnesty, Aset harus Sesuai Nilai WajarSabtu 18 Jun 2016 09:34Administratordibaca 3389 kaliSemua Kategori

Pemerintah ingin setiap aset yang dilampirkan dalam pengajuan pengampunan pajak didukung oleh dokumen yang valid. Salah satunya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui, hal tersebut sudah disetujui oleh panitia kerja penyusun beleid pengampunan pajak tersebut. "Dengana danya dokumen, otoritas tidak perlu lagi melakukan verifikasi," kata Bambangselengkapnya

 Pemerintah Yakin RUU Tax Amnesty Diketok Pekan DepanPemerintah Yakin RUU Tax Amnesty Diketok Pekan DepanSabtu 18 Jun 2016 08:44Administratordibaca 741 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak selesai pekan depan. Dengan demikian, potensi penerimaan dari aturan tax amnesty yang diprediksi mencapai Rp 165 triliun ini bisa masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016.selengkapnya

 Tax Amnesty Jadi Kunci PertumbuhanTax Amnesty Jadi Kunci PertumbuhanJumat 17 Jun 2016 14:57Administratordibaca 704 kaliSemua Kategori

Ciputra Group meyakini disahkannya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan memacu pertumbuhan pasar properti yang saat ini sedang lesu. Secara umum, pertumbuhan pasar properti yang dibarengi pengampunan pajak akan mencapai hingga 15%. Bahkan, Chief Executive Officer Ciputra Group Candra Ciputra, meyakini bahwa pertumbuhan untuk segmen atas bisa lebih tinggi lagi,selengkapnya

 Tax Amnesty Diyakini Mampu Topang PertumbuhanTax Amnesty Diyakini Mampu Topang PertumbuhanJumat 17 Jun 2016 14:36Administratordibaca 517 kaliSemua Kategori

Ciputra Group meyakini dengan disahkan kebijakan tax amnesty akan memacu pertumbuhan pasar properti yang saat ini sedang lesu. Secara umum pertumbuhan yang dibarengi pengampunan pajak akan tumbuh hingga 15%. Hal tersebut diutarakan Chief Executive Officer Ciputra Group Candra Ciputra kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (15/6) lalu. Dirinya bahkan meyakini pertumbuhan untuk segmen atas bisa lebihselengkapnya

 Penunggak Pajak Mangkir, Rekening DiblokirPenunggak Pajak Mangkir, Rekening DiblokirJumat 17 Jun 2016 07:41Administratordibaca 1716 kaliSemua Kategori

Seiring dengan penetapan Tahun Penegakan Hukum 2016, Kanwil DJP Jakarta Barat mencanangkan Mei 2016 sebagai Bulan Blokir dengan melaksanakan pemblokiran terhadap rekening penunggak pajak secara serentak di wilayah kerjanya. Pemblokiran dilakukan oleh 18 Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dari 11 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di jajaran Kanwil DJP Bakarta Barat. Selama Bulan Blokir, tercatat sebanyak 112selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :