DPR Papua Laporkan Permainan Pajak Freeport ke DPRDPR Papua Laporkan Permainan Pajak Freeport ke DPRJumat 27 Mei 2016 13:10Administratordibaca 1252 kaliSemua Kategori

Pansus Freeport DPR Papua (DPRP) mendatangi Komisi XI DPR guna melaporkan dugaan pengemplangan pajak yang dilakukan PT Freeport Indonesia (Freeport). Ketua Pansus Freeport DPRP Yan Permenas Mandenasdi bersama Wakil Ketua I DPRP Edoardus Kaize mengatakan bahwa kewajiban pajak Freeport yang harus dibayarkan dari kegiatan penambangan emas dan tembaga, tidaklah terasa.selengkapnya

 Tax Amnesty Harus Mampu Dorong Repatriasi ModalTax Amnesty Harus Mampu Dorong Repatriasi ModalJumat 27 Mei 2016 12:34Administratordibaca 1230 kaliSemua Kategori

Repatriasi modal dinilai menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan pengampunan pajak. Oleh karenanya, RUU tax amnesty harus dapat mendorong pemilik dana tidak hanya mendeklarasikan aset yang belum dilaporkan, tapi juga merepatriasi dananya ke Tanah Air. Hal tersebut disampaikan pengamat pajak dari Universitas Indonesia Darussalam dan Direktur Eksekutif Center for Indonesi Taxation Analysis (CITA)selengkapnya

 Tax Amnesty Harus Mampu Dorong Repatriasi ModalTax Amnesty Harus Mampu Dorong Repatriasi ModalKamis 26 Mei 2016 19:28Administratordibaca 32 kaliSemua Kategori

Berbagai kalangan menilai repatriasi modal menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan pengampunan pajak, karena untuk membiayai pembangunan nasional dan memperbesar basis data pajak baru. Oleh karena itu, RUU tax amnesty harus dapat mendorong pemilik dana tidak hanya mendeklarasikan aset yang belum dilaporkan, tapi juga merepatriasi dananya ke Tanah Air.selengkapnya

 Tax Amnesty Memulangkan Dana demi Perekonomian dan Basis Pajak BaruTax Amnesty Memulangkan Dana demi Perekonomian dan Basis Pajak BaruKamis 26 Mei 2016 19:25Administratordibaca 1629 kaliSemua Kategori

Berbagai kalangan menilai repatriasi modal menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Dana repatriasi berguna untuk membiayai pembangunan nasional dan memperbesar basis data pajak baru. Pengamat Pajak dari Universitas Indonesia, Darussalam dan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo berpendapat, bahwa RUUselengkapnya

 PENEGAKAN HUKUM PENUNGGAK PAJAK : DJP & Polda Jabar Akan Tindak TegasPENEGAKAN HUKUM PENUNGGAK PAJAK : DJP & Polda Jabar Akan Tindak TegasKamis 26 Mei 2016 14:54Administratordibaca 1144 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memastikan pelaksanaan tahun penegakan hukum pada tahun ini sudah semakin siap diterapkan, khususnya di Jawa Barat, seiring dengan telah disosialisasikannya addendum, pedoman kerja, dan implementasi kerja sama antara Ditjen Pajak dan Polri kepada kedua belah pihak hingga level bawah.selengkapnya

 Aksi Mengintip Data Kartu Kredit Hambat Transaksi Non-TunaiAksi Mengintip Data Kartu Kredit Hambat Transaksi Non-TunaiRabu 25 Mei 2016 14:03Administratordibaca 1116 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera bisa mengintip data kartu kredit nasabah. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Akan tetapi, aturan ini meresahkan nasabah pemegang kartu kredit semenjak didengungkan pada tanggal 22 Maret 2016.selengkapnya

 Bambang Brodjo: Kita Butuh Terobosan Tanpa Langgar UU DevisaBambang Brodjo: Kita Butuh Terobosan Tanpa Langgar UU DevisaSelasa 24 Mei 2016 15:09Administratordibaca 781 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, sudah saatnya pajak yang menjadi hak negara dikembalikan ke Indonesia. Penerapan pengampunan pajak alias tax amnesty, kata Bambang akan menjadi jalannya. "Kami capek negara lain yang ambil untuk dari ekonomi Indonesia. Sudah saatnya, kita akhiri itu, ada keadilan lah. Prinsip pajak, pajak dikenakan ketika transaksi itu dilakukan," tutur Bambangselengkapnya

 Awas, Setiap Kantor Pajak Ditarget 2 Kali Lakukan PenyanderaanAwas, Setiap Kantor Pajak Ditarget 2 Kali Lakukan PenyanderaanSelasa 24 Mei 2016 12:53Administratordibaca 956 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memastikan pelaksanaan tahun penegakan hukum pada tahun ini sudah semakin siap diterapkan, khususnya di Jawa Barat, seiring telah disosialisasikannya addendum, pedoman kerja, dan implementasi kerjasama antara Ditjen Pajak dan Polri kepada kedua belah pihak hingga level bawah.selengkapnya

 Menkeu Minta Pejabat Lebih Tegas Saat Periksa Pengemplang PajakMenkeu Minta Pejabat Lebih Tegas Saat Periksa Pengemplang PajakSabtu 21 Mei 2016 15:36Administratordibaca 1067 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro merombak 24 pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Saat upacara pelantikan, Menkeu meminta seluruh pejabat menggunakan logika dan lebih tegas saat melakukan pemeriksaan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi maupun Badan Usaha, khususnya perusahaan asing yang mangkir membayar pajak selama puluhan tahun.selengkapnya

 Pengusaha Batu Bara Tagih Restitusi PPN Rp 1,5 TriliunPengusaha Batu Bara Tagih Restitusi PPN Rp 1,5 TriliunJumat 20 Mei 2016 12:53Administratordibaca 1525 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menagih Direktorat ‎Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk segera membayar kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Dalam hitungan APBI, besaran restitusi yang belum dibayarkan mencapai Rp 1,5 triliun. Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan, ada 11 perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), khususnya padaselengkapnya

 Kondisi Direktur Pengemplang Pajak Rp1,57 Miliar SehatKondisi Direktur Pengemplang Pajak Rp1,57 Miliar SehatKamis 19 Mei 2016 18:21Administratordibaca 752 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memastikan kondisi ARF, direktur PT EJ yang terbukti mengemplang pajak sebesar Rp1,57 miliar, saat ini baik dan sehat. Kepala Lapas Kelas IIA Salemba Abdul Karim mengatakan, pihaknya selalu memberikan jaminan kondisi fisik yang sehat bagi para pelaku pengemplang pajak yang telah disandera atau diinapkan di lapas.selengkapnya

 Pemerintah Yakin Tax Amnesty Bisa Turunkan Yield SBNPemerintah Yakin Tax Amnesty Bisa Turunkan Yield SBNKamis 19 Mei 2016 18:16Administratordibaca 693 kaliSemua Kategori

Santer diisukan The Fed bakal kembali menaikan suku bunga. Hal itu diperkirakan bakal menaikan yield dari surat berharga negara (SBN) yang harus dibayar pemerintah. Namun menurut Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan pengaruh dari kenaikan suku bunga The Fed bakal tertutupi dengan adanya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pasalnya dengan banyaknya dana yangselengkapnya

 Gubernur BI: Ditjen Pajak Boleh Intip Data Transaksi Kartu KreditGubernur BI: Ditjen Pajak Boleh Intip Data Transaksi Kartu KreditRabu 18 Mei 2016 17:42Administratordibaca 1837 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menilai aturan laporan data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan tidak melanggar Undang-undang (UU) kerahasiaan perbankan. BI menanggapi reaksi kalangan industri perbankan perihal aturan laporan data transaksi kartu kredit nasabah ini. Gubernur BI Agus Martowardojo usai menghadiri Sidang Tahunan Islamic Development Bankselengkapnya

 Dirjen Pajak Desak Kemkominfo Percepat Badan Usaha TetapDirjen Pajak Desak Kemkominfo Percepat Badan Usaha TetapRabu 18 Mei 2016 17:38Administratordibaca 1025 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak mendesak Kemkominfo untuk segera merampungkan RPM tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet agar seluruh pemain OTT dan e-commerce asing dapat dikenakan wajib pajak. Iwan Djuniardi, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi pada Direktorat Jenderal Pajak mengakui sampai saat ini banyak pemain over the top (OTT) dan e-commerce asing yangselengkapnya

 Terbebani PPN, Petani Tebu Tolak Sistem Beli Putus Menteri RiniTerbebani PPN, Petani Tebu Tolak Sistem Beli Putus Menteri RiniRabu 18 Mei 2016 11:58Administratordibaca 3031 kaliSemua Kategori

Petani tebu keberatan dengan sistem beli putus karena memasukkan pajak pertambahan nilai yang harus ditanggung petani. Sekretaris Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Wilayah Pabrik Gula Ngadiredjo Karmadji mengungkapkan Menteri BUMN Rini Soemarno telah mengeluarkan surat penerapan sistem beli putus pada musim giling tahun ini yang berlaku per 12 Mei.selengkapnya

 1.038 Wajib Pajak Indonesia di Panama Papers1.038 Wajib Pajak Indonesia di Panama PapersSelasa 17 Mei 2016 11:53Administratordibaca 2624 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tengah menelusuri keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam daftar bank data The Panama Papers. Berdasarkan hasil penelusuran sementara, Ditjen Pajak menemukan sebanyak 1.038 nama wajib pajak Indonesia dalam bank data yang dipublikasikan oleh konsorsium jurnalis investigasi internasional (ICIJ). Dari jumlah tersebut mayoritas sudah diidentifikasi daselengkapnya

 DJP Bidik Wajib Pajak Kelas Kakap di Panama PapersDJP Bidik Wajib Pajak Kelas Kakap di Panama PapersJumat 13 Mei 2016 13:37Administratordibaca 990 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengutamakan Wajib Pajak (WP) Badan maupun Orang Pribadi kelas kakap sebagai sasaran identifikasi dalam data Panama Papers. Namun prioritas ini tidak mengenal status dan jabatan orang-orang kaya itu. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi saat Konferensi Pers Panama Papers menegaskan, DJP telah memiliki prioritas utama dalam prosesselengkapnya

 Cegah Pembangkangan Wajib Pajak, Jokowi Harus Sosialisasikan Tax AmnestyCegah Pembangkangan Wajib Pajak, Jokowi Harus Sosialisasikan Tax AmnestySenin 2 Mei 2016 16:19Administratordibaca 686 kaliSemua Kategori

Politikus Golkar Bambang Soesatyo menilai komunitas wajip pajak (WP) harus diberi pemahaman mengenai alasan pemerintah dan DPR menerapkan kebijakan pengampunan pajak. Selain itu, penjelasan manfaat pengampunan pajak bagi negara dan rakyat. "Maka, setelah menyeragamkan persepsi tentang urgensi dan manfaat dari rencana Kebijakan Pengampunan Pajak (tax amnesty) kepada sejumlah kementerian/lembaga,selengkapnya

 Wajib Pajak yang Taat Sebaiknya Diberi InsentifWajib Pajak yang Taat Sebaiknya Diberi InsentifRabu 27 Apr 2016 11:16Administratordibaca 1244 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak yang kini dalam tahap menerima pendapat dari sejumlah pihak harus memenuhi rasa keadilan. Wajib pajak yang taat, harus diberikan insentif.selengkapnya

 BINCANG BISNIS - Ken Dwijugiasteadi, Dirjen Pajak: Kejar Target Pajak dengan Satu JiwaBINCANG BISNIS - Ken Dwijugiasteadi, Dirjen Pajak: Kejar Target Pajak dengan Satu JiwaSelasa 26 Apr 2016 22:07Administratordibaca 1562 kaliSemua Kategori

Direktorat Pajak Kementerian Keuangan terus memacu langkah untuk mencapai target pajak tahun ini. Mes kipun pada tahun lalu pendapatan negara dari sektor pajak tidak mencapai target, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi tetap optimistis. Ia tetap yakin mampu mencapai target Rp 1.360 triliun yang ditetapkan hingga akhir tahun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :