Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan pengampunan pajak setelah sebulan berlaku efektif. Hal ini menyusul dana tebusan yang didapat selama sepekan aturan amnesti pajak berlaku dinilai terlalu kecil.selengkapnya

Pemerintah masih punya pekerjaan rumah (PR) setelah meluncurkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, yakni menjaga agar dana repatriasi tetap berada di dalam negeri. Menurut pengamat ekonomi Yanuar Rizki jangan sampai peserta tax amnesty hanya sekedar melakukan deklarasi aset, tapi juga harus dijamin dananya balik ke Indonesia.selengkapnya

Di balik manisnya program pengampunan pajak (Tax Amnesty) ternyata menyimpan bom waktu. Apa itu?selengkapnya

Kebijakan Amnesti Pajak yang telah bergulir sejak awal bulan Juli ini adalah sejarah baru bagi pengelolaan perpajakan di republik ini. Tidak sedikit pihak yang berpandangan pesimis dan sinis terhadap kebijakan ini, namun tidak sedikit pula yang mengharapkan kesuksesannya.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga saat ini lebih dari 20 Wajib Pajak (WP) telah melaporkan Surat Pernyataan Harta (SPH) dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Pimpinan Kantor Wilayah Bank Negara Indonesia Denpasar, Bali, menyatakan, potensi dana repatriasi hasil dari pengampunan pajak atau "tax amnesty" di Pulau Dewata cukup besar.selengkapnya

Presiden Joko Widodo menegaskan, kebijakan pengampunan pajak tidak hanya dapat diikuti pelaku usaha besar atau yang menyimpan dananya di luar negeri.selengkapnya

Kementerian Keuangan menyebutkan sudah ada satu wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya dalam program pengampunan pajak. Total aset yang disampaikan mencapai Rp 100 miliar.selengkapnya

Ketua ASEAN Competition Institute, Joy Martua Pardede mengkritisi keberadaan Pasal 8 ayat 3 di UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Ia menilai pasal tersebut memiliki celah oknum pegawai pajak bagi wajib pajak (WP) yang ingin melunasi tunggakan pajakselengkapnya

Presiden Joko Widodo mengatakan kalangan pengusaha dan wajib pajak di Tanah Air tidak perlu merasa khawatir dengan Undang-Undang Amnesti Pajak karena data yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya.selengkapnya

Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan bahwa, keberhasilan program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty harus didukung setidaknya tujuh prasyarat. Secara garis besar, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kembali gairah perekonomian bangsa.selengkapnya

Sebanyak empat bank yang masuk dalam kategori bank umum kelompok usaha (BUKU) IV resmi menjadi gateway penerimaan dana hasil repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengaku, lahirnya program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan tanpa alasan. Salah satunya terkait kepatuhan dunia atas keterbukaan data otomatis perpajakan (AEoI) pada 2018.selengkapnya

Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) menyebut Undang-undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty untuk membuat para wajib pajak untuk bisa tidur dengan nyenyak dan enak.selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan meminta industri keuangan nonbank lebih proaktif salah satunya dengan menggelar roadshow ke luar negeri untuk menjaring dana repratriasi dan deklarasi dari program pengampunan pajak yang digulirkan pemerintah.selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mendorong dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak oleh pemerintah masuk ke dalam instrumen investasi yang mengarah ke perkembangan sektor riil.selengkapnya

Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah melakukan sejumlah persiapan untuk program pengampunan pajak. Salah satunya adalah membentuk help desk melalui call center.selengkapnya

residen Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Juli 2016 telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. UU Tax Amnesty sendiri, telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada Selasa 28 Juni 2016, sebagai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Jawa Tengah-DIY mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) dapat berkembang pesat karena derasnya dana yang masuk ke Indonesia sebagai dampak positif pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro cukup kaget dengan antusiasme Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendukung program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sejauh ini sudah ada 11 Wajib Pajak (WP) yang mendaftar sebagai peserta tax amnesty, bahkan menyetor uang tebusan atas deklarasi hartanya.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya