Asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyambut baik kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang diperuntukkan untuk wajib pajak dari pengusaha kecil dan menengah.selengkapnya

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengaku keberatan dengan rencana pemberlakukan pajak bagi pelaku UMKM online. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo pun mengaku telah mengirimkan surat pernyataan keberatan tersebut kepada Kementerian Keuangan. Soekarwo merasa keberatan lantaran kontribusi UMKM Jawa Timur cukup besar untuk skala nasional.selengkapnya

Keputusan pemerintah tak mewajibkan UMKM dan peserta deklarasi harta luar negeri untuk melaporkan penyertaan harta (LPH) dianggap belum mencerminkan keadilan bagi wajib pajak.selengkapnya

Keputusan pemerintah tak mewajibkan UMKM dan peserta deklarasi harta luar negeri untuk melaporkan penyertaan harta (LPH) dianggap belum mencerminkan keadilan bagi wajib pajak.selengkapnya

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II membidik kalangan pedagang pasar untuk masuk program tax amnesty. Mereka bagian dari 120.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ditargetkan masuk program pengampunan pajak.selengkapnya

Hari ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar sosialisasi pemanfaatan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), di Tangerang Selatan (Tangsel).selengkapnya

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Pratama mengatakan, amnesti pajak merupakan kesempatan yang berhak dinikmati para pelaku UMKM.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berharap bank-bank milik negara untuk ikut menjaring kepatuhan administrasi wajib pajak (WP) Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM).selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akan mendominasi keikutsertaan pengampunan pajak atau tax amnesty periode III. Lantaran masih banyak urusan perpajakan UMKM yang belum rapi.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak membidik 24.000 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Tanah Abang untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Ditjen Pajak pun mulai melakukan sosialisasi ke para pelaku UMKM di salah satu pasar terbesar se-ASEAN tersebut.selengkapnya

Pemerintah memutuskan untuk menghapus pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selama 6 bulan ke depan. Hal ini salah satu relaksasi yang diberikan kepada para pelaku usaha selama masa pandemi virus corona (COVID-19).selengkapnya

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni pelaku UMKM yang memiliki penghasilan maksimal Rp4,8 miliar. Pada PP itu, pemerintah menurunkan tarif pajak progresif bagi UMKM dari satu persen menjadi nol persen. Namun, tariselengkapnya

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah mengaku kurang gembira, meski adanya pemotongan pajak penghasilan atau PPh final sebesar 0,5 persen. Sebab, pemerintah juga mewajibkan pembukuan setelah habis masa skema PPh final tersebut selesai.selengkapnya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang menetapkan penurunan pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5% dinilai belum bisa dimanfaatkan optimal, Sebab belum ada aturan teknis.selengkapnya

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta Yuli Kristiyono mengatakan, jumlah peserta tax amnesty atau pengampunan pajak mengalami penurunan pada bulan ini. Sepanjang November, peserta amnesti pajak hanya mencapai 1.000 wajib pajak, padahal sebelumnya sempat menyentuh 4.500 wajib pajak (WP0).selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mulai membidik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Hari ini Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi turun langsung melakukan sosialisasi "blusukan" ke para pelaku UMKM, di Pasar Tanah Abang.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam upaya menghubungkan Ditjen Pajak dengan pengusaha menengah dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar ikut program tax amnesty. Disadari bahwa masih banyak UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak (WP) baik secara perusahaan maupun perorangan.selengkapnya

Periode II tax amnesty sudah dimulai, pemerintah bidik dana tebusan dan repatriasi. Bagaimana peluangnya?selengkapnya

Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai pemerintah lambat dalam penerapan ketentuan impor terbaru terkait barang impor kiriman. Pasalnya, kebijakan tersebut sudah lama ditunggu oleh pelaku UMKM dan baru bisa diimplementasikan pada 30 Januari 2020.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat hingga Oktober 2016, sebanyak 32.000 Wajib Pajak UMKM yang telah mengikuti program Tax Amnesty periode kedua. Dari jumlah tersebut, uang tebusan yang berhasil diraih mencapai Rp 716,33 miliar.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya