DJP: Pengawasan Kartu Kredit Jangan DikhawatirkanDJP: Pengawasan Kartu Kredit Jangan DikhawatirkanRabu 25 Mei 2016 17:35Administratordibaca 1228 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan pengawasan terhadap Data Kartu Kredit nasabah tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat sepanjang pelaporan pajaknya sesuai. "Data kartu kredit ini hanya digunakan untuk menguji apakah pelaporan wajib pajak sudah benar. Kalau kita tidak membuka data dari pihak ketiga, kami harus membandingkan dengan data apa,"selengkapnya

 UU PENGAMPUNAN PAJAK: Nilai Harta Bersih Jadi Dasar Pengenaan TebusanUU PENGAMPUNAN PAJAK: Nilai Harta Bersih Jadi Dasar Pengenaan TebusanKamis 30 Jun 2016 13:54Administratordibaca 2941 kaliSemua Kategori

Nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir menjadi dasar pengenaan uang tebusan dalam kebijakan pengampunan pajak. Dalam pasal 5 UU tentang Pengampunan Pajak dinyatakan besaran uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif uang tebusan – sesuai dengan periode pernyataannya – dengan dasar pengenan uang tebusan tersebut.selengkapnya

 Pengusaha Desak Batas Minimal Tax Refund DipangkasPengusaha Desak Batas Minimal Tax Refund DipangkasJumat 27 Sep 2019 12:04Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Pengusaha mendesak penurunan batas minimum nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk fasilitas pengembalian pajak (tax refund) bagi turis asing. Pasalnya, pelonggaran ketentuan pengembalian PPN yang diberikan pemerintah dinilai tak cukup ampuh mengerek minat belanja turis asing.selengkapnya

 Begini Simulasi Perhitungan Pajak Beli Rumah BaruBegini Simulasi Perhitungan Pajak Beli Rumah BaruJumat 16 Des 2016 10:24Ajeng Widyadibaca 5491 kaliSemua Kategori

Jelang pergantian tahun, ada segelintir orang yang menargetkan rumah baru sebagai resolusi 2017 yang wajib tercapai. Pertimbangannya bisa jadi karena tidak ingin terus menerus tinggal di rumah kontrakan, atau mungkin ingin rumah baru yang jumlah kamar tidurnya lebih banyak.selengkapnya

 Revisi Aturan PPN Refund Ditargetkan Rampung Tahun IniRevisi Aturan PPN Refund Ditargetkan Rampung Tahun IniRabu 20 Feb 2019 13:33Ridha Anantidibaca 298 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, revisi regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 76 Tahun 2010 mengenai pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT refund) untuk turis sudah dalam tahap pembahasan. Pemerintah menargetkan, perubahan regulasi dapat rampung pada 2019.selengkapnya

 PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK: Semua All OutPROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK: Semua All OutJumat 22 Jul 2016 15:43Administratordibaca 1326 kaliSemua Kategori

Segenap cara dilakukan oleh pemerintah guna mengantongi target penerimaan Rp165 triliun dari dana tebusan program pengampunan pajak pada APBNP 2016, dari mulai sosialisasi yang dilakukan oleh Presiden hingga pelibatan aktif swasta.''selengkapnya

 Tren harga emas naik, penerimaan pajak perdagangan emas berpotensi tumbuhTren harga emas naik, penerimaan pajak perdagangan emas berpotensi tumbuhSenin 26 Nov 2018 09:42Ridha Anantidibaca 905 kaliSemua Kategori

Sepanjang tahun ini, penjualan komoditas emas di dalam negeri terbilang moncer. Emas merupakan komoditas yang dikenakan pajak dalam transaksi perdagangannya, baik emas batangan maupun emas perhiasan. Lantas, penerimaan pajak dari transaksi perdagangan emas pun seharusnya ikut terkerek di tahun ini.selengkapnya

 Dampak Penaikan Tarif PPh Impor terhadap Penurunan Defisit Transaksi Berjalan hanya KecilDampak Penaikan Tarif PPh Impor terhadap Penurunan Defisit Transaksi Berjalan hanya KecilJumat 7 Sep 2018 08:57Ridha Anantidibaca 560 kaliSemua Kategori

Upaya pemerintah mengendalikan impor dengan menaikan tarif PPh impor maupun pengawasan terhadap impor barang kiriman e-commerce seharusnya bisa menurunkan defisit transaksi berjalan, meskipun tidak banyak.selengkapnya

 Butuh aturan pajak berbasis dataButuh aturan pajak berbasis dataRabu 27 Des 2017 09:26Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua Kategori

Bisnis jual beli online (e-commerce) tengah berkembang pesat. Dalam beberapa tahun ke depan, perdagangan dalam jaringan (daring) diprediksi semakin besar. Mengantisipasi pertumbuhan e-commerce, pemerintah pun menyiapkan regulasi yang terkait dengan mekanisme transaksi perdagangan digital.selengkapnya

 Tuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalTuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalSenin 23 Jan 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 1266 kaliSemua Kategori

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya

 Pelaku OTT Tetap Harus Punya Badan Usaha TetapPelaku OTT Tetap Harus Punya Badan Usaha TetapSenin 19 Sep 2016 20:22Administratordibaca 1756 kaliSemua Kategori

Peraturan menteri (Permen) tentang perusahaan konten berbasis internet asal global atau over the top (OTT) belum juga rampung. Meski begitu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memastikan pelaku OTT tetap harus membentuk badan usaha tetap (BUT) atawa permanent establishment (PE) di Indonesia.selengkapnya

 Pajak Awasi Kartu Kredit, ini Respon KadinPajak Awasi Kartu Kredit, ini Respon KadinJumat 3 Jun 2016 12:48Administratordibaca 961 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyarankan agar pengawasan transaksi kartu kredit oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebaiknya menunggu pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). "Kami setuju dengan surat edaran Dirjen Pajak tetapi pemberlakuannya menunggu 'tax amnesty' dahulu.selengkapnya

 KADIN Sarankan Pengawasan Kartu Kredit Tunggu Pengampunan PajakKADIN Sarankan Pengawasan Kartu Kredit Tunggu Pengampunan PajakJumat 3 Jun 2016 12:42Administratordibaca 672 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyarankan agar pengawasan transaksi kartu kredit oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebaiknya menunggu pemberlakuan UU Pengampunan Pajak. "Kami setuju dengan surat edaran Dirjen Pajak tetapi pemberlakuannya menunggu pengampunan pajak dahulu. Artinya ini akan memberi kesempatan masyarakat melakukan keterbukaan sukarela denganselengkapnya

 Pemerintah Siapkan Tiga Skema Pajak Tanah ‘Nganggur’Pemerintah Siapkan Tiga Skema Pajak Tanah ‘Nganggur’Jumat 3 Feb 2017 13:57Ajeng Widyadibaca 891 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal membuat ketentuan agar dalam jangka waktu tertentu, ketiga skema tersebut bisa diterapkan secara kumulatif.selengkapnya

 Pemerintah Patok Target Pajak Digital Rp 10 TriliunPemerintah Patok Target Pajak Digital Rp 10 TriliunSenin 15 Jun 2020 14:41Ridha Anantidibaca 336 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan mendapatkan pundi-pundi negara tambahan dari pungutan pajak pertambahan nilai pada platform niaga digital sebesar Rp 10 triliun. Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Indah Kurnia mengatakan target tersebut diambil dari perkiraan transaksi produk barang dan jasa digital yang terjadi senilai Rp 100 triliunan.selengkapnya

 Turunkan Harga Avtur, Sri Mulyani Buka Peluang Penyesuaian Tarif PPNTurunkan Harga Avtur, Sri Mulyani Buka Peluang Penyesuaian Tarif PPNKamis 14 Feb 2019 09:46Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Menteri KeuanganSri MulyaniIndrawati membuka peluang penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi penjualan avtur. Pelaku usaha menyebut komponen pajak sebagai salah satu biang keladi mahalnyaharga avturyang kemudian menyundulharga tiket pesawat.selengkapnya

 Tarif progresif tanah diperkirakan tumbuhkan sektor propertiTarif progresif tanah diperkirakan tumbuhkan sektor propertiKamis 9 Feb 2017 15:59Ajeng Widyadibaca 791 kaliSemua Kategori

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk (Persero), Maryono, memperkirakan penerapan skema tarif pajak progresif kepemilikan tanah tidak produktif dapat mendorong pertumbuhan di sektor properti.selengkapnya

 Kapasitas Dibatasi, Mal di DKI Dapat Keringanan Pajak?Kapasitas Dibatasi, Mal di DKI Dapat Keringanan Pajak?Kamis 18 Jun 2020 14:36Ridha Anantidibaca 275 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka peluang pelonggaran pungutan pajak kepada pengelola pusat perbelanjaan atau mal di tengah masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, pelonggaran pajak masih dikaji dengan melihat tren kunjungan dan transaksi pengunjung di mal.selengkapnya

 Realisasi pembayaran pajak via platform digital capai seperempat triliunRealisasi pembayaran pajak via platform digital capai seperempat triliunKamis 20 Feb 2020 09:45Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Upaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperluas basis pembayar pajak lewat platform digital nyatanya berbuah manis. Belum genap satu tahun, total nominal pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak (WP) mencapai seperempat triliun.selengkapnya

 Soal Pajak Digital, Ini Kata Kementerian KeuanganSoal Pajak Digital, Ini Kata Kementerian KeuanganSenin 10 Feb 2020 08:41Ridha Anantidibaca 645 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengaku telah menyiapkan skema khusus yang akan diterapkan untuk menetapkan pajak bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :