Akhir November, Defisit Anggaran 2,2% PDBAkhir November, Defisit Anggaran 2,2% PDBJumat 8 Des 2017 13:41Ridha Anantidibaca 511 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit anggaran hingga akhir November telah mencapai 2,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).selengkapnya

 Sri Mulyani Klaim Realisasi Penerimaan Pajak Terkerek NaikSri Mulyani Klaim Realisasi Penerimaan Pajak Terkerek NaikKamis 7 Des 2017 12:22Ridha Anantidibaca 343 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit anggaran hingga akhir November telah mencapai 2,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).selengkapnya

 Kemkeu buka pintu pemberian insentif manufakturKemkeu buka pintu pemberian insentif manufakturSelasa 28 Nov 2017 09:46Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian berencana memberikan insentif pajak terhadap industri manufaktur penyumbang produk domestik bruto (PDB) nasional terbesar supaya bisa tumbuh lebih kencang.selengkapnya

 Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajakJumat 11 Ags 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 588 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

 IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%Kamis 13 Jul 2017 15:16Ajeng Widyadibaca 680 kaliSemua Kategori

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

 Kekayaan dan Kepatuhan Wajib PajakKekayaan dan Kepatuhan Wajib PajakKamis 2 Feb 2017 13:26Ajeng Widyadibaca 994 kaliSemua Kategori

Besarnya ekonomi suatu daerah terlihat seakan berbanding lurus dengan tingginya ketidakpatuhan wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya

 Rasio Pajak 12%, Sri Mulyani Sebut Stamina RI Kelas Liga KelurahanRasio Pajak 12%, Sri Mulyani Sebut Stamina RI Kelas Liga KelurahanRabu 9 Nov 2016 13:50Ajeng Widyadibaca 533 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, persentase produk domestik bruto (PDB) Indonesia cukup tinggi. Namun, rasio pajak (tax ratio) di Indonesia masih berada di kisaran 12%, membuat stamina Indonesia masih jauh di bawah negara lain.selengkapnya

 AMNESTI PAJAK BAGI UMKM : Permudah Akses ke BankAMNESTI PAJAK BAGI UMKM : Permudah Akses ke BankSenin 5 Sep 2016 13:54Administratordibaca 959 kaliSemua Kategori

Usaha mikro, kecil, dan menengah didorong memanfaatkan amnesti pajak karena memberi banyak keuntungan terutama bisa masuk dalam sistem ekonomi formal yang akan memudahkan akses ke perbankan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Rasio Pembayar Pajak di Indonesia Masih Terlalu Rendah, Hanya 11 PersenSri Mulyani: Rasio Pembayar Pajak di Indonesia Masih Terlalu Rendah, Hanya 11 PersenJumat 26 Ags 2016 09:36Administratordibaca 1548 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat tax rasio atau penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) ‎di Indonesia sangat rendah. "Di Indonesia tax rasio hanya 11 persen, sangat rendah dan tidak bisa diterima," ujar Sri Mulyani di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis (25/8/2016).selengkapnya

 BI: Pajak Rendah Sebabkan ULN Pemerintah MeningkatBI: Pajak Rendah Sebabkan ULN Pemerintah MeningkatRabu 24 Ags 2016 15:36Administratordibaca 772 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak yang rendah membuat jumlah utang luar negeri pemerintah terus meningkat hingga triwulan II 2016, namun jumlah utang tersebut masih dalam batas aman, kata pejabat Bank Indonesia. Kepala Departemen Statistisk BI Hendy Sulistiowati di Jakarta, Selasa, mengklaim rasio jumlah utang luar negeri (ULN) dari pemerintah dan swasta terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 36,7 persenselengkapnya

 Tax Amnesty Perbesar Data Wajib PajakTax Amnesty Perbesar Data Wajib PajakSelasa 23 Ags 2016 15:12Administratordibaca 1009 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak atau tax amnesty dipercaya mampu meningkatkan rasio pajak Indonesia di atas 11% dari produk domestik bruto (PDB). Sebab program ini akan memperbanyak basis pajak atau tax based. Ditjen Pajak mencatat, dalam satu bulan tax amnesty, sudah ada 321 wajib pajak (WP) baru yang terdaftar. Ditjen Pajak berharap, program pengampunan pajak ini akan menambah jumlah wajib pajak baruselengkapnya

 PERBAIKAN IKLIM BISNIS Pajak HTB dan PPh DipangkasPERBAIKAN IKLIM BISNIS Pajak HTB dan PPh DipangkasSenin 15 Ags 2016 14:36Administratordibaca 1134 kaliSemua Kategori

Selain memangkas tarif pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/bangunan hingga 2,5%, pemerintah ternyata juga mengenakan tarif 0% jika pengalihan dilakukan kepada pemerintah, BUMN, maupun BUMD.selengkapnya

 Sidang Kabinet Sore Ini Tentukan Kebijakan FiskalSidang Kabinet Sore Ini Tentukan Kebijakan FiskalKamis 4 Ags 2016 08:54Administratordibaca 907 kaliSemua Kategori

Pemerintah hendak mengambil kebijakan fiskal 2017 dalam sidang kabinet sore ini di kantor Presiden. Secara khusus, pemerintah akan memutuskan terkait target penerimaan negara agar tidak terlalu ambisius.selengkapnya

 DPK Perbankan Diharap Meningkat dengan Amnesti PajakDPK Perbankan Diharap Meningkat dengan Amnesti PajakSenin 25 Jul 2016 16:09Administratordibaca 870 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) mencatat penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan di dalam negeri masih mengalami stagnasi sejak tahun 1997-1998. Pada saat kriris ekonomi 1998, DPK Indonesia hanya mencapai 38-39 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).selengkapnya

 Penerimaan Negara Seret, Defisit Anggaran Bengkak Jadi 2,5 PersenPenerimaan Negara Seret, Defisit Anggaran Bengkak Jadi 2,5 PersenRabu 1 Jun 2016 19:55Administratordibaca 1186 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memperbesar target defisit anggaran dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun ini. Penyebabnya, penerimaan negara masih seret meskipun sudah memasukkan asumsi tambahan penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Tarif Pajak untuk UMKM akan Turun menjadi 0,25%-0,5%Tarif Pajak untuk UMKM akan Turun menjadi 0,25%-0,5%Senin 25 Apr 2016 11:04Administratordibaca 8154 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih melakukan kajian mengenai rencana penurunan tarif pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Rencana tersebut masuk dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentuselengkapnya

 Tahun depan, pemerintah tetap dorong subsidi pajakTahun depan, pemerintah tetap dorong subsidi pajakJumat 28 Jun 2019 10:03Ridha Anantidibaca 291 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan terus mendorong pemberian subsidi pajak di tahun anggaran 2020 mendatang. Hal ini sejalan dengan prioritas pemerintah meningkatkan daya saing industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.selengkapnya

 Cukai Tembakau tak Naik, Pertumbuhan Ekonomi Jatim akan di Atas Ekonomi NasionalCukai Tembakau tak Naik, Pertumbuhan Ekonomi Jatim akan di Atas Ekonomi NasionalJumat 1 Feb 2019 09:26Ridha Anantidibaca 661 kaliSemua Kategori

Ekonomi Jatim diperkirakan tetap tumbuh di atas ekonomi nasional di 2019, yang antara lain dipicu tidak naiknya tarif cukai industri hasil tembakau (IHT).selengkapnya

 Aturan Teknis Tarif Pajak UMKM 0,5% Lagi DigodokAturan Teknis Tarif Pajak UMKM 0,5% Lagi DigodokRabu 4 Jul 2018 15:45Ridha Anantidibaca 1115 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan teknis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang menetapkan penurunan pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5%.selengkapnya

 Menkeu Tetap Lanjutkan Aturan Pelaporan Data Kartu KreditMenkeu Tetap Lanjutkan Aturan Pelaporan Data Kartu KreditSelasa 12 Jul 2016 16:12Administratordibaca 1866 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan tetap akan melanjutkan aturan kewajiban perbankan melaporkan data atau informasi kartu kredit nasabah setelah masa berlaku pengampunan pajak (tax amnesty) selesai 31 Maret 2017. Itu artinya penundaan hanya bersifat sementara.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :