BKPM akan Cabut Izin Perusahaan Asing Jika Tak Bayar PajakBKPM akan Cabut Izin Perusahaan Asing Jika Tak Bayar PajakRabu 30 Mar 2016 06:38Administratordibaca 3248 kaliSemua Kategori

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memberikan sanksi tegas untuk perusahaan yang tergolong penanaman modal asing (PMA) jika tidak membayar pajak. Sanksi paling keras adalah pencabutan izin usaha. Seperti diketahui, data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa sekitar 2.000 perusahaan asing tidak membayar pajak selama 10 tahun terakhir.selengkapnya

 Pajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanPajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanKamis 6 Jul 2017 11:31Ajeng Widyadibaca 17418 kaliSemua Kategori

PENGHASILAN yang diterima dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan merupakan objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Definisi dari pengalihan atas tanah dan/atau bangunan adalah:selengkapnya

 Penerimaan Pajak Masih 56,5 Persen. Target Rp1.198,8 Triliun Makin Sulit Tercapai?Penerimaan Pajak Masih 56,5 Persen. Target Rp1.198,8 Triliun Makin Sulit Tercapai?Senin 28 Sep 2020 10:08Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Pemeritah melalui Peraturan Presiden 72/2020 merevisi target pajak menjadi Rp1.198,8 triliun dari sebelumnya Rp1.254,1 triliun. Meski sudah disesuaikan, tampaknya target tersebut masih sulit tercapai.selengkapnya

 Hapus Denda Pajak Kendaraan, Pemprov DKI: Kita Kejar Rp 7,75 THapus Denda Pajak Kendaraan, Pemprov DKI: Kita Kejar Rp 7,75 TKamis 30 Nov 2017 14:26Ridha Anantidibaca 547 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mulai hari ini membebaskan atau menghapus denda dari tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau biasa disebut pemutihan. Salah satu tujuannya ialah mengejar target penerimaan pajak kendaraan bermotor.selengkapnya

 Menkeu Sebut Ditjen Pajak Tulang Puggung RIMenkeu Sebut Ditjen Pajak Tulang Puggung RISenin 3 Okt 2016 13:16Administratordibaca 588 kaliSemua Kategori

Keberhasilan periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty tidak lepas dari kerja keras Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai lembaga yang menjalankan program tersebut. Kini Ditjen yang berada di bawah Kementerian Keuangan itu tengah mencuri perhatian.selengkapnya

 Jika Terlalu Keras, Google Bisa Bocorkan Data Penting PejabatJika Terlalu Keras, Google Bisa Bocorkan Data Penting PejabatKamis 22 Sep 2016 14:02Administratordibaca 966 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui tangan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, tengah mencari cara untuk menjerat perwakilan Google di Indonesia untuk bayar pajak. Namun pemerintah diimbau untuk berhati-hati.selengkapnya

 Kejar Pajak Google, Kepala BKPM: Pemerintah Harus FairKejar Pajak Google, Kepala BKPM: Pemerintah Harus FairSelasa 20 Sep 2016 21:22Administratordibaca 702 kaliSemua Kategori

Perusahaan digital terkemuka Google diduga menghindari pajak selama bertahun-tahun. Ditjen Pajak tengah melakukan pendekatan untuk mencari titik temu terkait pajak Google.selengkapnya

 KEIN Minta Pemerintah Terus Kejar Pajak GoogleKEIN Minta Pemerintah Terus Kejar Pajak GoogleSelasa 20 Sep 2016 09:53Administratordibaca 1031 kaliSemua Kategori

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ‎untuk tetap mengejar kewajiban pajak yang harus dibayar Google di Indonesia. Sebab jika tidak, akan terjadi ketidakadilan bagi pengusaha di dalam negeri yang telah taat membayar pajak.selengkapnya

 Jika bikin tax haven, RI bisa dikecam G20Jika bikin tax haven, RI bisa dikecam G20Kamis 25 Ags 2016 13:22Administratordibaca 1029 kaliSemua Kategori

Keinginan sejumlah konglomerat agar Pemerintah Indonesia mendirikan wilayah suaka pajak, akan sulit terlaksana. Sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggota G-20 yang menolak keras penghindaran pajak dan menginginkan transparansi data pajak.selengkapnya

 BKF: Pembentukan Wilayah Suaka Pajak Akan SulitBKF: Pembentukan Wilayah Suaka Pajak Akan SulitKamis 25 Ags 2016 10:12Administratordibaca 866 kaliSemua Kategori

Pembentukan wilayah suaka pajak untuk menampung perusahaan-perusahaan cangkang milik orang Indonesia sempat direncanakan pemerintah. Namun, pemerintah tampaknya masih menimbang-nimbang rencana tersebut. Pemerintah mengakui, pembentukan wilayah tersebut akan menemui kesulitan. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara anggota G20, yang notabene menolak keras penghindaran pajak dan menginginkanselengkapnya

 Cerita Sri Mulyani Soal Sulitnya Kejar Setoran PajakCerita Sri Mulyani Soal Sulitnya Kejar Setoran PajakSabtu 6 Ags 2016 13:28Administratordibaca 640 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menggambarkan situasi perekonomian saat ini sehingga berdampak pada seretnya penerimaan pajak. Kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga dialami seluruh dunia. Dalam acara Seminar Nasional Tax Amnesty bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Sri Mulyani menerangkan, sekarang ini banyak negara berkembang berupaya kerasselengkapnya

 Beda Paham Tax Amnesty ICW dan Lapangan BantengBeda Paham Tax Amnesty ICW dan Lapangan BantengSenin 20 Jun 2016 11:49Administratordibaca 1008 kaliSemua Kategori

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas mengkritik keras rendahnya tarif tebusan dalam beleid pengampunan pajak (tax amnesty). Seharusnya angkanya 15-20%. "Menurut kami kalau hanya 4 sampai 6 persen untuk tarif tebusan, itu sangat kecil sekali. Kami usulkan 15 sampai 20 persen. Jadi, kalau repatriasi 15 persen dan non-repatriasi 20 persen," kata Firdaus dalam sebuah diskusiselengkapnya

 Ditjen Pajak Bongkar Kasus Panama Papers Tuntas Akhir MeiDitjen Pajak Bongkar Kasus Panama Papers Tuntas Akhir MeiKamis 12 Mei 2016 19:55Administratordibaca 1319 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengatakan butuh waktu sebulan untuk merampungkan proses identifikasi 1.038 orang-orang Indonesia yang muncul di data Panama Papers. Dengan demikian, target penyelesaiannya pada akhir Mei 2016. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi mengatakan, DJP langsung bekerja menelusuri data sebanyak 1.038 WP dalam dokumenselengkapnya

 Pemerintah Beri Fasilitas Pengurangan Pajak Badan untuk Investasi Industri PionirPemerintah Beri Fasilitas Pengurangan Pajak Badan untuk Investasi Industri PionirSenin 3 Des 2018 14:02Ridha Anantidibaca 736 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada 26 November 2018.selengkapnya

 Insentif Seharusnya Angkat Kepatuhan Wajib Pajak BadanInsentif Seharusnya Angkat Kepatuhan Wajib Pajak BadanRabu 11 Apr 2018 09:11Ridha Anantidibaca 350 kaliSemua Kategori

Insentif pajak yang diberikan kepada pelaku usaha diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya WP badan. Apalagi, dari pengalaman tahun lalu, kepatuhan formal WP badan belum mencapai 100%.selengkapnya

 APTI: Petani menjerit kalau cukai rokok naik hingga 19%APTI: Petani menjerit kalau cukai rokok naik hingga 19%Kamis 22 Okt 2020 14:53Ridha Anantidibaca 466 kaliSemua Kategori

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menolak keras rencana kenaikan cukai rokok atau cukai hasil tembakau (CHT) 2021. Asosiasi menilai kenaikan CHT merupakan bentuk penyiksaan pemerintah terhadap rakyat, terlebih petani tembakau.selengkapnya

 Chatib Basri imbau agar pemerintah alihkan insentif pajak untuk BLT, ini alasannyaChatib Basri imbau agar pemerintah alihkan insentif pajak untuk BLT, ini alasannyaSelasa 21 Jul 2020 13:14Ridha Anantidibaca 269 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah berupaya keras dalam menjaga perekonomian Indonesia yang tengah diterpa badai Covid-19. Pemerintah pun fokus dalam pengembangan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).selengkapnya

 Sri Mulyani Beberkan Indikator RI Jika Masuk ResesiSri Mulyani Beberkan Indikator RI Jika Masuk ResesiSelasa 23 Jun 2020 14:43Ridha Anantidibaca 299 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya agar Indonesia tidak mengalami resesi ekonomi, seperti yang terjadi di beberapa negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan indikator jika Indonesia mengalami resesi. Jika pertumbuhan ekonomi kuratal II dan III mengalami negatif, maka dipastikan Indonesia bakal mengalami resesi.selengkapnya

 Menkeu Proyeksi Ekonomi RI Bisa Kembali 5% di 2021Menkeu Proyeksi Ekonomi RI Bisa Kembali 5% di 2021Selasa 23 Jun 2020 14:36Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 bisa di kisaran 5%, dimana pertumbuhan itu bisa menjadi titik balik bagi Indonesia pasca pandemi Covid-19 yang menyebabkan ekonomi anjlok tahun ini.selengkapnya

 Presiden Brasil tolak usulan kenaikan pajak untuk bir, makanan manis dan rokokPresiden Brasil tolak usulan kenaikan pajak untuk bir, makanan manis dan rokokSelasa 28 Jan 2020 14:16Ridha Anantidibaca 720 kaliSemua Kategori

Rencana Menteri Perekonomian Brasil Paulo Guedes memberlakukan kenaikan pajak terhadap beberapa produk makanan dan minuman yang tidak sehat pupus sudah. Hal ini tejadi setelah Presiden Brasil Jair Bolsonaro menolak keras ide tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :