Pajak UMKM E-Commerce Tuai Pro-KontraPajak UMKM E-Commerce Tuai Pro-KontraJumat 19 Jan 2018 13:11Ridha Anantidibaca 2262 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (Idea) Aulia Ersyah Marinto melihat langkah pemerintah menerapkan pajak khusus untuk e-commerce yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah tepat. Sebab, industri kreatif tersebut sedang tumbuh dan berpotensi memberi pendapatan bagi negara.selengkapnya

 Ini 5 jurus untuk mendorong kepatuhan wajib pajak versi CITAIni 5 jurus untuk mendorong kepatuhan wajib pajak versi CITAJumat 23 Okt 2020 12:06Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) telah menggerus penerimaan pajak. Kendati begitu, otoritas pajak musti bisa menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak di tengah pandemi.selengkapnya

 Begini saran CITA untuk jaga tingkat kepatuhan pajak saat pandemiBegini saran CITA untuk jaga tingkat kepatuhan pajak saat pandemiJumat 23 Okt 2020 11:33Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) telah menggerus penerimaan pajak. Kendati begitu, otoritas pajak musti bisa menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak di tengah pandemi.selengkapnya

 CITA menilai insentif perpajakan tidak menarik minat wajib pajakCITA menilai insentif perpajakan tidak menarik minat wajib pajakRabu 7 Okt 2020 14:09Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak Center for Indonesia taxation Analysis Fajry Akbar mengatakan, memang di lapangan masih jarang sekali wajib pajak (WP) yang berminat untuk mengajukan insentif perpajakan yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020.selengkapnya

 Pemerintah Dinilai Punya Momentum Turunkan PPh BadanPemerintah Dinilai Punya Momentum Turunkan PPh BadanKamis 10 Jan 2019 10:33Ridha Anantidibaca 342 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, saat ini merupakan momentum tepat untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Meski begitu, dia menyarankan, kebijakan tersebut perlu dilakukan secara bertahap agar tidak membuat kejutan pada pengelolaan fiskal. Saat ini, tarif PPh Badan adalah sebesar 25 persen.selengkapnya

 Pengenaan Cukai Plastik Tak Efektif Turunkan Konsumsi KresekPengenaan Cukai Plastik Tak Efektif Turunkan Konsumsi KresekKamis 20 Des 2018 09:58Ridha Anantidibaca 663 kaliSemua Kategori

Pengenaan cukai plastik sampai saat ini masih menimbulkan polemik. Di satu sisi pemerintah bertekad untuk secepatnya menerapkannya, di sisi lain masih ada penolakan terhadap kebijakan tersebut.selengkapnya

 POLEMIK KARTU KREDIT: Otoritas Pajak Tetap Punya OtoritasPOLEMIK KARTU KREDIT: Otoritas Pajak Tetap Punya OtoritasSelasa 6 Feb 2018 09:11Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dianggap memiliki otoritas untuk mengakses transaksi kartu kredit.selengkapnya

 Ini Risiko Bila Dana Repatriasi Tax Amnesty Tak TerserapIni Risiko Bila Dana Repatriasi Tax Amnesty Tak TerserapSenin 25 Jul 2016 20:09Administratordibaca 1385 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menyebut banjir dana hasil repatriasi ‎dari Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) dapat memicu sejumlah risiko jika tanpa pengelolaan yang tepat dan ketidaktersediaan instrumen investasi untuk menampung dana-dana tersebut.selengkapnya

 Perdirjen Bea Cukai 37/2017 soal diskon rokok menuai kritikPerdirjen Bea Cukai 37/2017 soal diskon rokok menuai kritikJumat 26 Jun 2020 15:02Ridha Anantidibaca 371 kaliSemua Kategori

Peraturan Direktur Bea dan Cukai Nomor 37/2017 tentang Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau menuai kritik dari aktivis antikorupsi.selengkapnya

 Insentif Pajak Otomotif Dinilai Tak Ideal Kurangi Emisi KarbonInsentif Pajak Otomotif Dinilai Tak Ideal Kurangi Emisi KarbonRabu 13 Mar 2019 09:39Ridha Anantidibaca 581 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemberian insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor tak ideal mengurangi emisi karbon.selengkapnya

 Rasio Pajak Belum Mendukung Pembangunan BerkelanjutanRasio Pajak Belum Mendukung Pembangunan BerkelanjutanJumat 16 Mar 2018 14:31Ridha Anantidibaca 591 kaliSemua Kategori

Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini tecermin dari rasio perpajakanselengkapnya

 Rendahnya rasio pajak jadi salah satu penghambat pembangunan RIRendahnya rasio pajak jadi salah satu penghambat pembangunan RIKamis 15 Mar 2018 14:42Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, yang tercermin dari rasio perpajakan (tax ratio). Rendahnya kepatuhan pajak tersebut dinilai menjadi salah satu penghambat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.selengkapnya

 CITA: Pelaporan Transaksi Kartu Kredit untuk Pajak di Atas Rp100 JutaCITA: Pelaporan Transaksi Kartu Kredit untuk Pajak di Atas Rp100 JutaRabu 7 Feb 2018 09:56Ridha Anantidibaca 721 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengusulkan agar pelaporan transaksi kartu kredit diberlakukan untuk seluruh kartu kredit berlimit di atas Rp100 juta. Usulan CITA berbeda dengan rencana Kementerian Keuangan yaitu pelaporan untuk tagihan minimal Rp1 miliar setahun.selengkapnya

 Bea Cukai-BKF Ukur Dampak Ekonomi Kawasan Berikat & KITEBea Cukai-BKF Ukur Dampak Ekonomi Kawasan Berikat & KITESenin 13 Nov 2017 09:01Ajeng Widyadibaca 1012 kaliSemua Kategori

Guna meningkatkan pemanfaatan kemudahan kepabeanan dari Bea Cukai, dilakukan pengukuran dampak ekonomi atas fasilitas kepabeanan dan perpajakan yang telah diberikan.selengkapnya

 Jokowi tidak Bisa Keluarkan PP Deklarasi PajakJokowi tidak Bisa Keluarkan PP Deklarasi PajakKamis 28 Apr 2016 11:29Administratordibaca 1759 kaliSemua Kategori

Penyataan presiden Joko Widodo yang akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menggantikan posisi RUU tax amnesty, cukup mengejutkan. Sebab, keberadaan PP dinilai tidak tepat jika dijadikan penggan RUU tax amnesty. Menurut Direktur Esksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus prastowo menilai, keberadaan PP harus atas dasar undang-undang. Sementara jika dikeluarkan, Pselengkapnya

 Kertas Ini Menentukan Pajak Mobil di ThailandKertas Ini Menentukan Pajak Mobil di ThailandSenin 28 Jan 2019 15:06Ridha Anantidibaca 504 kaliSemua Kategori

Ruang pamer atau showroom mobil baru, menjadi lokasi tepat bagi masyarakat yang hendak mencari kendaraan. Biasanya, akan dipajang produk baru maupun unggulan, lengkap dengan informasi teknisnya.selengkapnya

 3 Kebijakan Pajak Sri Mulyani Sepanjang 2018 Tuai Pujian3 Kebijakan Pajak Sri Mulyani Sepanjang 2018 Tuai PujianJumat 4 Jan 2019 15:29Ridha Anantidibaca 319 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan bangga baru saja mengumumkan bahwa target penerimaan negara 2018 mencapai target. Menkeu juga mengapresiasi bahwa pada tahun ini untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan tidak mengundang-undangkan APBN Perubahan dengan Belanja Negara mencapai 97 persen dan Defisit / Primary Balance di bawah 2 persen sejak 2012.selengkapnya

 INSTEP Bakal Kawal Reformasi Pajak dan Kebijakan PublikINSTEP Bakal Kawal Reformasi Pajak dan Kebijakan PublikKamis 15 Mar 2018 13:30Ridha Anantidibaca 898 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Institute for Tax Reform & Public Policy (INSTEP) Hendi Subandi menilai perjalanan reformasi perpajakan serta kebijakan publik lainnya di wilayah ekonomi yang dinamis memerlukan pengawalan bersama seluruh elemen.selengkapnya

 Pungutan pajak alat berat di daerah bakal distopPungutan pajak alat berat di daerah bakal distopRabu 22 Nov 2017 10:13Ridha Anantidibaca 687 kaliSemua Kategori

Perhimpunan Agen tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) menegaskan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.15/PUU-XV/2017, maka diharapkan tidak ada lagi pungutan retribusi kepada alat berat sebagaimana kendaraan bermotor pada umumnya.selengkapnya

 Waktu Masih Jadi Istri Anang Hermansyah, Tagihan Pajak Krisdayanti Tembus Rp 1,6 MiliarWaktu Masih Jadi Istri Anang Hermansyah, Tagihan Pajak Krisdayanti Tembus Rp 1,6 MiliarSelasa 23 Ags 2016 19:53Administratordibaca 1097 kaliSemua Kategori

Anggota DPR RI Komisi X Anang Hermansyah menegaskan dirinya selalu berusaha membayar pajak tepat waktu. Berapapun tagihan pajak yang datang, akan dia bayar. Anang bercerita, saat masih menjadi suami penyanyi Krisdayanti, tagihan pajak yang datang kepadanya mencapai ampai Rp 1,6 miliar.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :