Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh Pejabat Eselon I, II, dan III Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7) siang. Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyatakan dirinya akan membantu dengan turun langsung melakukan sosialisasi, bahkan sampai ke Singapuraselengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomiten mengunakan dana dari hasil kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk pembangunan di Tanah Air. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan berkeliling untuk mensosialisasikan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Langkah sosialisasi diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak ke negara.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengingatkan kepada seluruh petugas Direktorat Jendral Pajak agar tidak bermain-main dengan penerapan Undang-Undang Tax Amnesty yang telah disepakati DPR pada Selasa (28/6) lalu. Presiden meminta agar petugas meningkatkan intergritas dan profesionalitas dalam perpajakkan.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mereformasi atau menyeimbangi aturan-aturan baru di sektor perpajakan, seperti yang sekarang sudah disahkannya UU pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan sejumlah pihak, bahwa pemberlakuan Undang-undang Tax Amnesty, atau pengampunan pajak, justru menguntungkan koruptor dan pelaku pencucian uang.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, dalam waktu dekat pemerintahan kabinet kerja akan merilis kembali beberapa peraturan baru di sektor perpajakan. Hal tersebut menjadi tindak lanjut usai disahkannya UU pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masih ada ruang untuk meningkatkan penerimaan negara, baik melalui pajak maupun nonpajak. Presiden mengungkapkan, saat ini tax ratio atau tingkat kesadaran pembayaran pajak masih sangat rendah, yaitu sekitar 11 persen.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan wajib pajak yang belum ikut pengampunan pajak (tax amnesty) pada periode I untuk ikut pada tahap selanjutnya. Periode I program tersebut akan berakhir pada Jumat pukul 24.00 WIB.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Grogol Petamburan di Jalan S Parman Jakarta Barat, Rabu pagi.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar mensosialisasikan kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 secara elektronik di Istana Merdeka, Jakarta.selengkapnya

Presiden Jokowi merasa patut berbangga diri. Program tax amnesty (pengampunan pajak) sejak digulirkan Juli 2016 lalu, paling sukses capaiannya dibandingkan negara-negara lain yang menerapkan program serupa.selengkapnya

Tak terasa dua tahun sudah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, pada 20 Oktober 2014. Masyarakat pun memiliki harapan baru untuk mencapai kesejahteraan di berbagai sektor.selengkapnya

Program tax amnesty akan memasuki periode II mulai Oktober mendatang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi wajib pajak kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pengampunan pajak.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memberikan penjelasan tentang polemik soal kebijakan tax amnesty yang belakangan ini menjadi viral di jejaring sosial media.selengkapnya

Ekonom Senior Faisal Basri menyambut baik kembalinya Sri Mulyani di tubuh pemerintahan. Sri Mulyani ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang telah mendapat tugas baru menjadi Kepala Bappenas.selengkapnya

Presiden Joko Widodo memprediksi para peserta pengampunan pajak, atau tax amnesty akan bertambah banyak pada awal September 2016. Sebab, saat ini, masih banyak yang mempertimbangkan untuk ikut. "Waktunya menurut sayam feeling saya mengatakan, pada minggu ketiga-keempat Agustus, atau awal September akan sudah banyak sekali yang masuk," kata Jokowi, dalam sosialisasi Tax Amnesty di JIEXPO Kemayoranselengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak akan mulai banyak masuk ke Indonesia pada pekan ketiga-keempat Agustus dan awal September 2016.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak akan mulai banyak masuk ke Indonesia pada pekan ketiga-keempat Agustus dan awal September 2016.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya