Pajak progresif tanah dan IMB dicabut, Bukit Sentul dan Intiland respon positifPajak progresif tanah dan IMB dicabut, Bukit Sentul dan Intiland respon positifSelasa 24 Sep 2019 09:49Ridha Anantidibaca 243 kaliSemua Kategori

Sekretaris PT Sentul City Tbk (BKSL), Alfian Mujani menyambut positif penarikan wacana pajak progresif tanah yang dikeluarkan Pemerintah serta penghapusan izin mendirikan bangunan (IMB).selengkapnya

 Bea Cukai Jatim I Hadiri Peresmian Kawasan Berikat PertamaBea Cukai Jatim I Hadiri Peresmian Kawasan Berikat PertamaRabu 11 Sep 2019 10:40Ridha Anantidibaca 283 kaliSemua Kategori

Kanwil Bea Cukai Jawa Timur (Jatim) I menghadiri acara opening ceremony Kawasan Berikat di Plumpang, Tuban, Jatim, pada Sabtu (7/9) lalu. Pemerintah melalui Bea Cukai melakukan rebranding fasilitas Kawasan Berikat untuk mendorong investasi dan ekspor dan memberikan kepastian serta berbagai kemudahan yang didapatkan oleh eksportir.selengkapnya

 Sri Mulyani Ajukan Tiga RUU ke DPRSri Mulyani Ajukan Tiga RUU ke DPRKamis 5 Sep 2019 15:06Ridha Anantidibaca 548 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya pengajuan tiga Rancangan Undang-Undang terkait bidang perpajakan dan fasilitas perpajakan untuk mendorong penguatan perekonomian, mempermudah masuknya investasi, serta memperbaiki kinerja perdagangan.selengkapnya

 Industri farmasi sambut baik aturan restitusi pajakIndustri farmasi sambut baik aturan restitusi pajakSelasa 27 Ags 2019 15:38Ridha Anantidibaca 1140 kaliSemua Kategori

Demi membantu Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta likuiditas wajib pajak yang melakukan transaksi dalam program ini, pemerintah mengubah peraturan tentang restitusi dipercepat untuk pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan.selengkapnya

 Dukung program Jaminan Kesehatan nasional, aturan pajak ini direvisiDukung program Jaminan Kesehatan nasional, aturan pajak ini direvisiSenin 26 Ags 2019 15:58Ridha Anantidibaca 1033 kaliSemua Kategori

Untuk membantu Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta likuiditas wajib pajak yang melakukan transaksi dalam program ini, pemerintah mengubah peraturan tentang restitusi dipercepat untuk pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan.selengkapnya

 Dukung JKN, Distributor Farmasi & Alat Kesehatan Dapat Percepatan RestitusiDukung JKN, Distributor Farmasi & Alat Kesehatan Dapat Percepatan RestitusiSenin 26 Ags 2019 11:47Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta likuiditas Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai melalui pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, pemerintah melakukan perubahan ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.selengkapnya

 Pengusaha Beri Tiga Usulan Kenaikan Cukai RokokPengusaha Beri Tiga Usulan Kenaikan Cukai RokokSenin 19 Ags 2019 11:13Ridha Anantidibaca 254 kaliSemua Kategori

Pengusaha rokok memberikan beberapa saran kepada pemerintah terkait kebijakan cukai tembakau pada 2020 mendatang. Pertama, Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang merupakan industri padat karya perlu diberikan insentif tambahan dalam bentuk perluasan batas jumlah produksi khususnya industri golongan II dan III; serta preferensi tarif cukai dan HJE untuk semua golongan.selengkapnya

 Bea dan Cukai: Gejolak Mereda, Target Yakin DicapaiBea dan Cukai: Gejolak Mereda, Target Yakin DicapaiSenin 12 Ags 2019 08:48Ridha Anantidibaca 467 kaliSemua Kategori

Penerimaan bea dan cukai Provinsi Kalimantan Timur diyakini bisa mencapai target tahun ini dengan indikator gejolak ekonomi yang lebih membaik dibandingkan dengan tahun lalu serta pertumbuhan ekonomi yang lebih positif.selengkapnya

 Bupati Lombok Utara Buka Gebyar Pekan Pajak Bumi BangunanBupati Lombok Utara Buka Gebyar Pekan Pajak Bumi BangunanKamis 8 Ags 2019 12:24Ridha Anantidibaca 783 kaliSemua Kategori

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Undang Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diberikan otoritas mengelola pajak (taxing power)sebagai bentuk kongkret implementasi otonomi daerah sesuai amanat undang-undang dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah serta memberikan kepastian hukum bagi mselengkapnya

 Pemerintah kaji pembebasan bea masuk dan pajak impor suku cadang pesawatPemerintah kaji pembebasan bea masuk dan pajak impor suku cadang pesawatSelasa 23 Jul 2019 09:32Ridha Anantidibaca 820 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.selengkapnya

 Ini Dia Cara Penghitungan Diskon Pajak Vokasi dan RisetIni Dia Cara Penghitungan Diskon Pajak Vokasi dan RisetSenin 22 Jul 2019 15:28Ridha Anantidibaca 1607 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.45/2019 yang memberikan diskon pajak besar-besaran kepada sektor industri padat karya, perusahaan penyelenggara vokasi, serta riset dan pengembangan (R&D).selengkapnya

 Pegipegi siap dengan aturan pungutan pajak digitalPegipegi siap dengan aturan pungutan pajak digitalJumat 19 Jul 2019 13:38Ridha Anantidibaca 730 kaliSemua Kategori

PT Go Online Destinations atau yang dikenal Pegipegi mengaku siap dengan aturan pungutan pajak digital. Sekedar tahu, Pegipegi adalah platform digital yang melayani pemesanan hotel, tiket pesawat, dan tiket kereta api melalui situs web serta aplikasi gratis di Android dan iOS.selengkapnya

 Kesepakatan Pajak Digital Ditargetkan Akhir 2020Kesepakatan Pajak Digital Ditargetkan Akhir 2020Kamis 18 Jul 2019 15:11Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) John Hutagaol mengatakan, dunia internasional saat ini sedang menyusun dan memformulasikan norma serta standar perpajakan global atas transaksi ekonomi digital. Saat ini, John menyebutkan, sudah ada 129 yurisdiksi yang tergabung dalam The Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).selengkapnya

 Kemendagri Tidak Bisa Batalkan Perda Larangan Kantong PlastikKemendagri Tidak Bisa Batalkan Perda Larangan Kantong PlastikSenin 15 Jul 2019 12:21Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan pihaknya tidak bisa serta merta membatalkan peraturan daerah yang sudah terbit.selengkapnya

 Ditjen Pajak punya dua direktorat baru optimalkan pengumpulan data, ini kata idEADitjen Pajak punya dua direktorat baru optimalkan pengumpulan data, ini kata idEASelasa 9 Jul 2019 09:26Ridha Anantidibaca 375 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) resmi membentuk dua direktorat baru dalam Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Senin (8/7). Keduanya adalah Direktorat Data Informasi Perpajakan (DDIP) serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (DTIK).selengkapnya

 Kemenkeu Target Penerimaan Pajak Rp 50 Triliun dari Sinergi 3 DirektoratKemenkeu Target Penerimaan Pajak Rp 50 Triliun dari Sinergi 3 DirektoratKamis 27 Jun 2019 14:17Ridha Anantidibaca 707 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melakukan upaya penguatan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).selengkapnya

 Ini kata Indef soal penurunan pajak bunga obligasiIni kata Indef soal penurunan pajak bunga obligasiSelasa 25 Jun 2019 15:35Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Penurunan pajak bunga surat utang atau obligasi infrastruktur dinilai efektif bisa menghimpun pendanaan, namun di sisi lain hal tersebut dikhawatirkan menambah tekanan terhadap ikuiditas perbankan dan pada akhirnya mendorong perbankan menaikkan suku bunga simpanan serta selanjutnya kredit, kata Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad.selengkapnya

 Ini Rincian Harga Rumah dan Zona yang Bebas dari PajakIni Rincian Harga Rumah dan Zona yang Bebas dari PajakSelasa 25 Jun 2019 13:15Ridha Anantidibaca 765 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan merilis rincian batasan insentif fiskal untuk mendorong investasi di sektor properti. Beleid ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.selengkapnya

 Sri Mulyani Pangkas Pajak Rumah dan Kendaraan MewahSri Mulyani Pangkas Pajak Rumah dan Kendaraan MewahSelasa 25 Jun 2019 13:11Ridha Anantidibaca 808 kaliSemua Kategori

Setelah menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas rumah mewah, apartemen, atau kondominium, dengan pertimbangan untuk mendorong pertumbuhan sektor properti, pemerintah menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan rumah dan apartemen dengan harga di atas Rp 30 miliar, serta kendaraan bermotor dengan harga di atas Rp 2 miliar menjadi 1%.selengkapnya

 Pangkas Rantai Layanan Ekspor, Bea Cukai Bersinergi dengan Barantan dan BKIPMPangkas Rantai Layanan Ekspor, Bea Cukai Bersinergi dengan Barantan dan BKIPMSenin 8 Apr 2019 10:21Ridha Anantidibaca 656 kaliSemua Kategori

Badan Karantina Pertanian (Barantan) bekerja sama dengan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM) serta Direktorat Jenderal Bea Cukai menjalin kerja sama penyederhanaan layanan pengurusan ekspor komoditas dengan tujuan mengembalikan keseimbangan neraca perdagangan Indonesia dan asing.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :