Bea Cukai Berikan Pembebasan Cukai Etil Alkohol untuk SosialBea Cukai Berikan Pembebasan Cukai Etil Alkohol untuk SosialKamis 19 Mar 2020 14:29Ridha Anantidibaca 927 kaliSemua Kategori

Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai kejadian luar biasa. Hal tersebut menuntut berbagai negara di dunia melakukan langkah-langkah strategis guna mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19.selengkapnya

 Bea Cukai bebaskan cukai etil alkohol untuk bahan baku hand sanitizerBea Cukai bebaskan cukai etil alkohol untuk bahan baku hand sanitizerKamis 19 Mar 2020 10:47Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai kejadian luar biasa. Hal tersebut menuntut berbagai negara di dunia melakukan langkah-langkah strategis guna mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19.selengkapnya

 Demi Tujuan Sosial, Pemerintah Bebaskan Cukai Etil AlkoholDemi Tujuan Sosial, Pemerintah Bebaskan Cukai Etil AlkoholKamis 19 Mar 2020 10:33Ridha Anantidibaca 477 kaliSemua Kategori

Dalam rangka memberikan kemudahan untuk tujuan sosial dan pembuatan hand sanitizer, surface sanitizer, dan antiseptik, Bea Cukai memberikan pembebasan cukai etil alkohol sebagai bahan baku/bahan penolong.selengkapnya

 Perluas Basis, Tugas Berat Menanti KPP PratamaPerluas Basis, Tugas Berat Menanti KPP PratamaSenin 2 Mar 2020 09:02Ridha Anantidibaca 752 kaliSemua Kategori

Tugas berat menanti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.selengkapnya

 Pemerintah Akan Bebaskan PPN Penyerahan GranulaPemerintah Akan Bebaskan PPN Penyerahan GranulaSenin 24 Feb 2020 14:07Ridha Anantidibaca 564 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana untuk memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut atas penyerahan granula.selengkapnya

 Palsukan faktur pajak, PT Gemilang Sukses Garmindo rugikan negara hingga Rp 9 miliarPalsukan faktur pajak, PT Gemilang Sukses Garmindo rugikan negara hingga Rp 9 miliarSelasa 11 Feb 2020 13:22Ridha Anantidibaca 3228 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak telah menetapkan tindak pidana perpajakan korporasi yang dilakukan oleh PT Gemilang Sukses Garmindo (GSG) dengan modus pemalsuan faktur pajak. Penyimpangan pajak ini telah merugikan negara sebesar Rp 9 miliar.selengkapnya

 Yuk Intip Draf Kebijakan Pemerintah soal Imbalan Bunga dan Sanksi Bunga PajakYuk Intip Draf Kebijakan Pemerintah soal Imbalan Bunga dan Sanksi Bunga PajakSelasa 11 Feb 2020 10:40Ridha Anantidibaca 707 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengusulkan ketentuan baru mengenai imbalan bunga dan sanksi administratif berupa bunga.selengkapnya

 Soal Imbalan Bunga PPh Badan, Ini Komentar KadinSoal Imbalan Bunga PPh Badan, Ini Komentar KadinSelasa 11 Feb 2020 10:26Ridha Anantidibaca 532 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Tetap Bidang Perpajakan Kadin sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi) Herman Juwono menilai revisi imbalan bunga dalam Omnibus Law Perpajakan harus seimbang dengan penurunan PPh Badan.selengkapnya

 Mulai 1 April NPWP Bendahara Dihapus, Diganti NPWP Instansi PemerintahMulai 1 April NPWP Bendahara Dihapus, Diganti NPWP Instansi PemerintahRabu 5 Feb 2020 10:11Ridha Anantidibaca 1606 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan seluruh instansi pemerintah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai 1 April 2020. Kebijakan ini dilaksanakan menyusul akan dihapuskannya juga NPWP bendahara pemerintah dan pencabutan pengukuhan PKP.selengkapnya

 Ditjen Bea Cukai optimistis realisasi cukai bisa capai Rp 171 triliun di akhir 2019Ditjen Bea Cukai optimistis realisasi cukai bisa capai Rp 171 triliun di akhir 2019Senin 23 Des 2019 14:12Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan bea dan cukai masih kurang Rp 32,59 triliun untuk mencapai target akhir tahun ini. Pemerintah berharap, kinerja penerimaan cukai mampu menutup kekurangan tersebut di sisa satu bulan lagi.selengkapnya

 Pemerintah Keluarkan PP Insentif BaruPemerintah Keluarkan PP Insentif BaruSelasa 3 Des 2019 13:22Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Dalam rangka meningkatkan kegiatan penanaman modal, pemerintah kembali mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) dalam rangka memberikan insentif.selengkapnya

 Bea Cukai Tambah Izin Toko Bebas Bea di KualanamuBea Cukai Tambah Izin Toko Bebas Bea di KualanamuJumat 29 Nov 2019 09:59Ridha Anantidibaca 759 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mendukung pariwisata, Bea Cukai Sumatera Utara terbitkan izin fasilitas Toko Bebas Bea (TBB) atau yang lebih dikenal dengan duty free shop. Izin toko bebas bea kedua di Sumatera Utara ini diberikan kepada PT Duta Tirta Gemilang.selengkapnya

 Bea Cukai Beri Izin Kawasan Berikat pada PT Rubber Pan JavaBea Cukai Beri Izin Kawasan Berikat pada PT Rubber Pan JavaJumat 22 Nov 2019 13:39Ridha Anantidibaca 614 kaliSemua Kategori

Terus berkomitmen untuk menjalankan arahan Presiden Jokowi dalam mendukung peningkatan investasi dan ekspor, Kantor Wilayah (Kanwil) bea cukai Jateng DIY pada Rabu (13/11) mengeluarkan izin fasilitas kawasan berikat ke-21 di tahun ini.selengkapnya

 Pembayaran Pajak lewat E-Commerce Capai Rp59,7 MiliarPembayaran Pajak lewat E-Commerce Capai Rp59,7 MiliarSenin 14 Okt 2019 14:22Ridha Anantidibaca 321 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan penerimaan negara dari pembayaran pajak lewat e-commerce mencapai Rp59,7 miliar per 11 Oktober 2019. Realisasi itu berasal dari tiga platform yakni Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet Indonesia.selengkapnya

 Kemenkeu: Pembayaran Pajak via E-Commerce Capai Rp 59,7 MKemenkeu: Pembayaran Pajak via E-Commerce Capai Rp 59,7 MSenin 14 Okt 2019 13:32Ridha Anantidibaca 310 kaliSemua Kategori

Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan mencatat pembayaran pajak pada sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPNG3) melalui perusahaan perdagangan dalam jaringan (e-commerce) mencapai Rp 59,7 miliar. Penerimaan pajak tersebut masuk melalui sistem MPNG3 yang diluncurkan sejak 23 Agustus 2019 hingga 11 Oktober 2019.selengkapnya

 Pembayaran Pajak Melalui E-Commerce Capai Rp59,7 MiliarPembayaran Pajak Melalui E-Commerce Capai Rp59,7 MiliarSenin 14 Okt 2019 12:56Ridha Anantidibaca 375 kaliSemua Kategori

Sejak Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) diluncurkan dan bekerja sama dengan Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet pada 23 Agustus 2019, pembayaran pajak bisa dilaksanakan melalui ketiga aplikasi tersebut.selengkapnya

 Optimalisasi Penerimaan, Ditjen Pajak Atur Ritme RestitusiOptimalisasi Penerimaan, Ditjen Pajak Atur Ritme RestitusiJumat 4 Okt 2019 11:27Ridha Anantidibaca 195 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak terus memutar otak untuk menyelematkan penerimaan pajak 2019. Selain optimalisasi data, Ditjen Pajak juga mulai 'mengatur' ritme pencairan restitusi yang sejak awal tahun tumbuh cukup signifikan.selengkapnya

 Pemberian Fasilitas Fiskal untuk KK dan PKP2B Dibatasi, Ini Penjelasan PemerintahPemberian Fasilitas Fiskal untuk KK dan PKP2B Dibatasi, Ini Penjelasan PemerintahRabu 21 Ags 2019 09:08Ridha Anantidibaca 680 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai membatasi pemberian fasilitas fiskal atas impor perusahaan batu bara yang masih menggunakan skema kontrak karya (KK) dan perjanjian kerja sama pengusahaan batu bara (PKP2B).selengkapnya

 Jokowi: Saya Sudah Minta Menkeu untuk Menghilangkan Pajak KertasJokowi: Saya Sudah Minta Menkeu untuk Menghilangkan Pajak KertasKamis 15 Ags 2019 14:48Ridha Anantidibaca 427 kaliSemua Kategori

Serikat Perusahaan Pers (SPS) mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menghapus pajak untuk pengetahuan (no tax for knowledge). SPS meminta Menkeu untuk menghapus pajak kertas untuk koran.selengkapnya

 `Bebas Pajak Bagi Pengetahuan tak Akan Rugikan Pemerintah``Bebas Pajak Bagi Pengetahuan tak Akan Rugikan Pemerintah`Kamis 15 Ags 2019 10:03Ridha Anantidibaca 336 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, bebas pajak bagi pengetahuan (No Tax for Knowledge) untuk industri perusahaan media cetak merupakan insentif yang tepat apabila diberlakukan. Sebab, Indonesia masih membutuhkan dorongan untuk meningkatkan literasi masyarakat, termasuk melalui koran.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :