Lima poin PR bagi presiden terpilih di sektor pajak versi HIPMILima poin PR bagi presiden terpilih di sektor pajak versi HIPMIJumat 12 Apr 2019 10:09Ridha Anantidibaca 331 kaliSemua Kategori

Pemilihan Presiden (Pilpres) tinggal menghitung hari lagi. Pun bagi Presiden baru kelak sudah banyak pekerjaan baru yang menanti. Salah satunya di sektor pajak.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Susun Aturan Baru Pajak E-CommercePemerintah Diminta Susun Aturan Baru Pajak E-CommerceKamis 4 Apr 2019 15:33Ridha Anantidibaca 498 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai perlu segera menyusun aturan baru terkait pajak e-commerce. Hal ini menyusul keputusan untuk membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.selengkapnya

 Harusnya pemerintah tak perlu tarik PMK pajak e-commerceHarusnya pemerintah tak perlu tarik PMK pajak e-commerceSenin 1 Apr 2019 10:00Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan memutuskan menarik Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Keputusan yang diambil pemerintah salah satunya dikarenakan adanya kabar simpang siur terkait pajak e-commerce, bahwa seolah-olah terdapat tarif pajak baru yang diberikan pemerintah.selengkapnya

 Pemerintah Diimbau Tunda Penerapan Pajak E-CommercePemerintah Diimbau Tunda Penerapan Pajak E-CommerceJumat 29 Mar 2019 11:31Ridha Anantidibaca 572 kaliSemua Kategori

Pemerintah diimbau menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada 1 April mendatang. Penundaan dinilai perlu agar ada cukup waktu bagi pemerintah untuk mengkaji lebih jauh, secara cermat dan hati-hati, mengenai dampak negatif dari kebijakan itu terhadap industri maupun pelaku e-commerce dan marketplace yanselengkapnya

 Sri Mulyani: Perlu Pertimbangan Matang untuk Turunkan PPh BadanSri Mulyani: Perlu Pertimbangan Matang untuk Turunkan PPh BadanSelasa 26 Mar 2019 14:58Ridha Anantidibaca 575 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan,perlu ada pertimbangan yang matang untuk menurunkan PPh badan menjadi 8%. Hal itu sekaligus menanggapi pernyataan Calon Presiden Nomor urut 02 Prabowo Subianto yang berencana menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 8% dari posisi saat ini sebesar 25%.selengkapnya

 Sri Mulyani Ingin Tekan Peredaran Rokok Ilegal Jadi 3 PersenSri Mulyani Ingin Tekan Peredaran Rokok Ilegal Jadi 3 PersenJumat 22 Mar 2019 15:09Ridha Anantidibaca 710 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menekan jumlah peredaran rokok ilegal menjadi hanya 3 persen dari total penjualan rokok di tahun ini.selengkapnya

 Perlu upaya ekstra untuk dongkrak jumlah wajib pajak lapor SPT tahunanPerlu upaya ekstra untuk dongkrak jumlah wajib pajak lapor SPT tahunanSelasa 19 Mar 2019 15:47Ridha Anantidibaca 560 kaliSemua Kategori

Perlu upaya ekstra untuk mendongkrak jumlah wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan mereka. Antara lain melalui kampanye dan himbauan secara langsung.selengkapnya

 Tak Hanya Rokok, Gula Juga Perlu Dikenai CukaiTak Hanya Rokok, Gula Juga Perlu Dikenai CukaiSelasa 19 Mar 2019 09:15Ridha Anantidibaca 797 kaliSemua Kategori

Kementerian Kesehatan menilai gula juga perlu dikenai cukai. Adanya cukai terhadap gula maupun produk-produk makanan yang mengandung gula berlebih mungkin bisa mencegah diabetes.selengkapnya

 Pengamat pajak: Dirjen Pajak tak perlu perlonggar tenggat waktu pelaporan SPTPengamat pajak: Dirjen Pajak tak perlu perlonggar tenggat waktu pelaporan SPTKamis 14 Mar 2019 10:14Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Hingga pertengahan Maret 2019, jumlah wajib pajak yang melapor Surat Pemberitahuan (SPT) baru 5,55 juta dari 18,3 juta. Jumlah tersebut belum mencapai separuhnya, meskipun tenggat waktu akan segera berakhir.selengkapnya

 Sri Mulyani: Aturan Pajak ECommerce Tak Perlu DiributkanSri Mulyani: Aturan Pajak ECommerce Tak Perlu DiributkanSelasa 15 Jan 2019 10:09Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Beleid yang akan berlaku efektif mulai 1 April 2019 itu diharapkan dapat memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui jaringan internet.selengkapnya

 Pengamat: Penerapan Pajak E-Commerce Beri KepastianPengamat: Penerapan Pajak E-Commerce Beri KepastianSenin 14 Jan 2019 14:25Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Aturan penerapan pajak untuk pelaku e-commerce dinilai memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Akan tetapi, perlu sosialisasi lebih gencar sebelum dilakukan.selengkapnya

 Penerapan cukai bakal dikenakan untuk plastik belanja 75 mikronPenerapan cukai bakal dikenakan untuk plastik belanja 75 mikronRabu 19 Des 2018 14:42Ridha Anantidibaca 573 kaliSemua Kategori

Penerapan cukai bakal dikenakan untuk plastik yang sering dipakai untuk belanja dengan ketebalan 75 mikron, mengingat tidak semua jenis plastik akan dikenakan cukai dalam upaya mengendalikan konsumsi plastik.selengkapnya

 Walhi Dukung Cukai untuk Plastik tak Ramah LingkunganWalhi Dukung Cukai untuk Plastik tak Ramah LingkunganSenin 17 Des 2018 14:19Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Adrie Charviandi mendukung pengenaan cukai pada kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. Adrie menyebut, pengenaan cukai kantong plastik tetap perlu mempertimbangkan dampak pada perekonomian.selengkapnya

 BI diminta siapkan instrumen penampung dana Amnesti Pajak 2019BI diminta siapkan instrumen penampung dana Amnesti Pajak 2019Jumat 7 Des 2018 11:21Ridha Anantidibaca 607 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan diminta segera mengantisipasi potensi dana keluar setelah berakhirnya masa penguncian dana (lock up) repatriasi Amnesti Pajak pada pertengahan 2019.selengkapnya

 Pemerintah Perlu Kaji Paket Kebijakan Soal PajakPemerintah Perlu Kaji Paket Kebijakan Soal PajakSenin 19 Nov 2018 11:10Ridha Anantidibaca 555 kaliSemua Kategori

Pengamat Ekonomi dari CORE, Moh Faisal mengatakan pemerintah perlu mengkaji ulang paket kebijakan 16 terutama terkait insentif perpajakan. Dari beberapa paket kebijakan terkait pelonggaran insentif, tidak banyak yang mendorong pertumbuhan investasi.selengkapnya

 UKM Didorong Tingkatkan Kontribusi bagi Penerimaan Pajak NegaraUKM Didorong Tingkatkan Kontribusi bagi Penerimaan Pajak NegaraKamis 11 Okt 2018 11:27Ridha Anantidibaca 630 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM didorong untuk meningkatkan kontribusi bagi kinerja makro ekonomi dan penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Dirjen Otonomi Daerah: Jika pajak rokok dipotong, pemeritah pusat perlu beri insentifDirjen Otonomi Daerah: Jika pajak rokok dipotong, pemeritah pusat perlu beri insentifKamis 20 Sep 2018 10:01Ridha Anantidibaca 517 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Sumarsono mengatakan, daerah perlu mencari sumber lain karena pajak rokok daerah akan dipotong untuk menambal defisit Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Maklum, pemotongan ini akan membuat pendapatan asli daerah (PAD) akan berkurang.selengkapnya

 Tak Perlu Risau Lewati Pemeriksaan Bea Cukai, Isi Benar Jadi LancarTak Perlu Risau Lewati Pemeriksaan Bea Cukai, Isi Benar Jadi LancarSenin 27 Ags 2018 15:18Ridha Anantidibaca 564 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak ke Indonesia dengan membawa barang bawaan dari luar negeri.selengkapnya

 Aturan Tarif Cukai Dinilai Buat Persaingan Industri Rokok Tak SehatAturan Tarif Cukai Dinilai Buat Persaingan Industri Rokok Tak SehatRabu 15 Ags 2018 11:29Ridha Anantidibaca 578 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Tembakau dinilai berpotensi menyebabkan persaingan industri hasil tembakau (IHT) menjadi tidak sehat. Alasannya, aturan tersebut membuat terjadinya merger dan akuisisi di antar-industri hasil tembakau.selengkapnya

 Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok Bisa Lindungi Pabrikan KecilPenyederhanaan Tarif Cukai Rokok Bisa Lindungi Pabrikan KecilSelasa 14 Ags 2018 11:28Ridha Anantidibaca 734 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyatakan kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai rokok akan memastikan persaingan yang adil antarpabrikan rokok di Indonesia. Penyederhanaan juga bisa mencegah pabrikan kecil rokok berhadapan langsung dengan pabrikan besar.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :