Mengampuni Pengampunan PajakMengampuni Pengampunan PajakSenin 13 Jun 2016 12:48Administratordibaca 824 kaliSemua Kategori

DPR dan pemerintah tengah membahas RUU Pengampunan Pajak. RUU ini diharapkan berlaku mulai 1 Juli 2016 dan berakhir 31 Desember 2016. DPR mematok target penerimaan dari Tax Amnesty sebesar Rp165 triliun dan dana repatriasi Rp 1.000 triliun. Jumlah yang fantastis. Bank Indonesia mentargetkan di angka Rp45 triliun, sedangkan pemerintah sejak awal memasang angka Rp60 triliun.selengkapnya

 Mobil Dipasang Stiker, Penunggak Pajak Diberi Waktu 7 Hari untuk BayarMobil Dipasang Stiker, Penunggak Pajak Diberi Waktu 7 Hari untuk BayarRabu 11 Des 2019 09:58Ridha Anantidibaca 613 kaliSemua Kategori

Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta terus memburu para pelanggar administrasi di area Jakarta. Razia yang dilakukan dari pintu ke pintu ini menyasar para pemilik kendaraan mewah yang belum membayar pajak, hingga menunggak ratusan juta rupiah.selengkapnya

 Amnesti Pajak, Sudah Ada Niat Baik Tapi Belum Ada Pengusaha Kaltim MengajukanAmnesti Pajak, Sudah Ada Niat Baik Tapi Belum Ada Pengusaha Kaltim MengajukanRabu 27 Jul 2016 08:54Administratordibaca 967 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini, belum ada wajib pajak di Kalimantan Timur dan Utara yang memanfaatkan fasilitas pada tax amnesty, namun Kanwil DJP Kaltimra telah mencatat sejumlah wajib pajak yang mulai berkonsultasi mengenai aturan kebijakan baru itu.selengkapnya

 Peminat Tax Amnesty di Jateng Masih MinimPeminat Tax Amnesty di Jateng Masih MinimRabu 3 Ags 2016 13:55Administratordibaca 726 kaliSemua Kategori

Sejak diberlakukan pada awal Juli 2016, jumlah masyarakat yang memanfaatkan program tax amnesty atau pengampunan pajak masih minim. Bahkan di Kanwil DJP Jateng II sendiri, jumlah masyarakat yang memanfaatkan program ini bisa dihitung jari atau hanya belasan orang.selengkapnya

 Pemerintah Usulkan Perubahan Tarif Tebusan Tax AmnestyPemerintah Usulkan Perubahan Tarif Tebusan Tax AmnestyRabu 25 Mei 2016 13:48Administratordibaca 995 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi mengaku telah mengajukan perubahan tarif tebusan untuk kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty. Perubahan tarif tebusan tax amnesty diajukan, saat payung hukum tersebut digodok bersama di tingkat Panitia Kerja secara tertutup di parlemen pada Selasa kemarin, 24 Mei 2016.selengkapnya

 Menteri Keuangan Orde Baru Dukung Tax Amnesty untuk Pengemplang PajakMenteri Keuangan Orde Baru Dukung Tax Amnesty untuk Pengemplang PajakSelasa 26 Apr 2016 21:20Administratordibaca 1672 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier menilai perlunya diberlakukan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, tidak ada pilihan lain yang lebih baik bagi pemerintah untuk menutup defisit anggaran selain melalui pemberian tax amnesty kepada para pengemplang pajak. "Tidak ada pilihan lain untuk memberlakukan tax amnesty. Tidak ada upaya lain," kata Fuad di Gedung DPR, Jakarta, Selasaselengkapnya

 Dalam 11 bulan, setoran pajak di Jatim mencapai Rp 13,7 triliunDalam 11 bulan, setoran pajak di Jatim mencapai Rp 13,7 triliunSelasa 14 Nov 2017 14:51Ajeng Widyadibaca 488 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur II, selama sebelas bulan telah menerima setoran wajib taat pajak sekitar Rp 13,7 triliun. Artinya ada kenaikan menjadi 71,9 persen pembayar pajak yang diterima oleh DJP Kanwil Jatim II.selengkapnya

 UMKM Akan Dapat Tarif Khusus Pengampunan PajakUMKM Akan Dapat Tarif Khusus Pengampunan PajakKamis 16 Jun 2016 19:31Administratordibaca 2752 kaliSemua Kategori

UU Pengampunan pajak (Tax Amnesty) tidak hanya ditujukan untuk orang-orang kaya atau pengusaha besar, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bahkan, pelaku UMKM akan mendapatkan perlakuan khusus apabila mengikuti program pengampunan pajak demi berkembangnya usaha tersebut.selengkapnya

 Menkeu Minta Dukungan Ekonom Sosialisasikan Tax AmnestyMenkeu Minta Dukungan Ekonom Sosialisasikan Tax AmnestyJumat 12 Feb 2016 09:38Administratordibaca 1041 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta sejumlah ekonom untuk turut membantu pemerintah mensosialisasikan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang rencananya akan diberlakukan mulai tahun ini. Bambang menyebut, banyak keuntungan yang akan didapat dari penerapan kebijakan tersebut, yaitu tambahan penerimaan pajak, perluasan basis perpajakan, dan adanya repatriasi uang di Indonesiaselengkapnya

 Sri Mulyani akan perluas insentif pajak, ini tanggapan pengusahaSri Mulyani akan perluas insentif pajak, ini tanggapan pengusahaRabu 15 Apr 2020 11:56Ridha Anantidibaca 315 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dalam waktu dekat pemerintah bakal melebarkan insentif pajak kepada 11 sektor yang dinilai terdampak virus corona atau corona virus disease 2019 (Covid-2019).selengkapnya

 Pemerintah Mau RUU Fasilitas Perpajakan Masuk Prolegnas 2020Pemerintah Mau RUU Fasilitas Perpajakan Masuk Prolegnas 2020Jumat 6 Sep 2019 15:23Ridha Anantidibaca 402 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.selengkapnya

 Pebisnis Properti Tagih Janji Insentif PajakPebisnis Properti Tagih Janji Insentif PajakJumat 25 Jan 2019 13:07Ridha Anantidibaca 547 kaliSemua Kategori

Pebisnis properti menanti realisasi insentif pajak yang sudah dijanjikan pemerintah. Pelonggaran pajak diharapkan bisa menggelitik pertumbuhan pasar yang sedang melambat.selengkapnya

 Pakai Gross Split, Perusahaan Migas Tunggu Aturan Tambahan Bagi HasilPakai Gross Split, Perusahaan Migas Tunggu Aturan Tambahan Bagi HasilSelasa 2 Jan 2018 09:32Ridha Anantidibaca 525 kaliSemua Kategori

Pelaku minyak dan gas bumi (migas) yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) menyambut baik terbitnya PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. IPA menilai aturan tersebut cukup mengakomodir beberapa masukan pelaku migas mengenai perpajakan gross split.selengkapnya

 KESDM Coba Atasi Soal Restitusi Pajak TambangKESDM Coba Atasi Soal Restitusi Pajak TambangSabtu 5 Nov 2016 12:14Administratordibaca 668 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengatakan amandemen kontrak mampu menyelesaikan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi I dan III.selengkapnya

 Pengamat: Insentif PPN jasa kena pajak alat angkutan udara akan dongkrak daya saingPengamat: Insentif PPN jasa kena pajak alat angkutan udara akan dongkrak daya saingSelasa 13 Nov 2018 10:18Ridha Anantidibaca 428 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menambah insentif pajak, kali ini demi mendorong industri jasa angkutan udara nasional. Seperti yang diketahui, selama ini sektor jasa transportasi menjadi salah satu penyumbang defisit neraca perdagangan jasa, maupun defisit neraca transaksi berjalan (CAD) secara keseluruhan. Kebijakan insentif ini diharapkan menjadi salah satu obat untuk menurunkan defisit di tahun-tahunselengkapnya

 Pemerintah Beri Pengampunan Pajak, Haruskah Sekarang?Pemerintah Beri Pengampunan Pajak, Haruskah Sekarang?Senin 22 Feb 2016 06:02Administratordibaca 1577 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi kebutuhan untuk Indonesia. Di samping untuk menambah penerimaan negara, kebijakan tersebut akan mendorong perekonomian menjadi lebih bergairah.selengkapnya

 Hasil Tax Amnesty Baru Terasa 3 Bulan LagiHasil Tax Amnesty Baru Terasa 3 Bulan LagiSelasa 26 Jul 2016 15:59Administratordibaca 898 kaliSemua Kategori

Tax Amnesty atau kebijakan pengampunan pajak sudah berjalan sekira satu minggu. Update per tiga hari kebijakan ini diberlakukan, yang sudah mendeklarasikan asetnya mencapai Rp300 miliar.selengkapnya

 Lebaran, Tax Amnesty Sudah Bisa DiimplementasikanLebaran, Tax Amnesty Sudah Bisa DiimplementasikanSenin 4 Jul 2016 11:40Administratordibaca 821 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memastikan akan menandatangani Undang-undang Pengampunan Pajak, atau Tax Amnesty, agar bisa segera diimplementasikan. Artinya, beberapa pasal yang tercantum dalam payung hukum tax amnesty resmi diberlakukan.selengkapnya

 DPD: Laksanakan Tax Amnesty untuk Tutup Defisit NegaraDPD: Laksanakan Tax Amnesty untuk Tutup Defisit NegaraJumat 24 Jun 2016 07:43Administratordibaca 1250 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak agar UU yang mengatur kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty bisa segera diberlakukan. Kebijakan tax amnesty diperlukan untuk mengatasi defisit dalam APBN 2016.selengkapnya

 Sofyan Wanandi Bujuk Pengusaha Ikut Tax AmnestySofyan Wanandi Bujuk Pengusaha Ikut Tax AmnestySabtu 18 Jun 2016 10:13Administratordibaca 767 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak akan segera diberlakukan dalam waktu dekat dan diharapkan bisa berdampak langsung dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. Maka dari itu Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofyan Wanandi membujuk para pengusaha untuk ikut mengikuti program ini, "Bantulah pemerintah, ikutlah program ini," kata Sofyan di hadapan para pengusaha yang tergabungselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :