Ini Ciri Wajib Pajak yang Jadi Sasaran Pemeriksaan Ditjen PajakIni Ciri Wajib Pajak yang Jadi Sasaran Pemeriksaan Ditjen PajakRabu 25 Apr 2018 14:47Ridha Anantidibaca 1536 kaliSemua Kategori

Pada umumnya, ada dua alasan mengapa wajib pajak (WP) menjadi sasaran pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan.selengkapnya

 LAPORAN DARI WASHINGTON: IMF Beri Masukan Terkait Ketahanan Fiskal IndonesiaLAPORAN DARI WASHINGTON: IMF Beri Masukan Terkait Ketahanan Fiskal IndonesiaKamis 19 Apr 2018 15:19Ridha Anantidibaca 532 kaliSemua Kategori

Dana Moneter Internasional (IMF) meyakini Indonesia masih memilih ruang untuk meningkatkan rasio perpajakan serta mendongkrak pengeluaran sektor swasta untuk meningkatkan ketahanan fiskal nasional.selengkapnya

 Tangkal transfer pricing, Ditjen Pajak gunakan sistem pelaporan elektronikTangkal transfer pricing, Ditjen Pajak gunakan sistem pelaporan elektronikSenin 16 Apr 2018 10:11Ridha Anantidibaca 725 kaliSemua Kategori

Untuk mendukung pelaporan pajak anak usaha korporasi global, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah meluncurkan sistem pelaporan elektronik melalui portal DJP Online.selengkapnya

 Target Pajak Terancam Meleset, Darmin Jamin Defisit APBN TerjagaTarget Pajak Terancam Meleset, Darmin Jamin Defisit APBN TerjagaSenin 18 Des 2017 09:53Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Kendati dibayangi risiko shortfall penerimaan pajak, namun pemerintah tetap optimis kinerja anggaran sampai akhir tahun sesuai ekspektasi. Defisit anggaran dipercaya akan berada dikisaran 2,67% atau 2,7%.selengkapnya

 BP2D Malang Awali Penerapan Gerakan Transasksi Nontunai di InternalBP2D Malang Awali Penerapan Gerakan Transasksi Nontunai di InternalSenin 4 Des 2017 11:19Ridha Anantidibaca 641 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mengawali gerakan transaksi nontunai (e-money), termasuk di lingkungan internal organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut.selengkapnya

 Pemerintah Siasati Risiko Shortfall Pajak Terhadap Anggaran Belanja DaerahPemerintah Siasati Risiko Shortfall Pajak Terhadap Anggaran Belanja DaerahKamis 9 Nov 2017 08:58Ajeng Widyadibaca 445 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai menyiasati implikasi risiko shortfall penerimaan pajak terhadap anggaran belanja daerah. Upaya tersebut dilakukan karena hingga Senin (6/11) kemarin realisasi penerimaan pajak masih Rp869,6 triliun atau 67,7% dari target APBN P 2017 yakni Rp1.283,6 triliun.selengkapnya

 Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajakJumat 11 Ags 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 589 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

 Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikJumat 14 Jul 2017 14:40Ajeng Widyadibaca 756 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

 Korlantas Polri Resmikan 3 Aplikasi InovatifKorlantas Polri Resmikan 3 Aplikasi InovatifJumat 16 Des 2016 10:35Ajeng Widyadibaca 1045 kaliSemua Kategori

Aplikasi tersebut dilakukan guna memudahkan dan memaksimalkan pelayanan publik terhadap masyarakat dan merupakan suatu sebuah terobosan kreatif dan inovatif dari Kepolisian Lalu Lintas terkait pelayanan publik.selengkapnya

 PENERIMAAN PAJAK 2016 BAKAL MENGULANGI KONDISI BURUK 2015PENERIMAAN PAJAK 2016 BAKAL MENGULANGI KONDISI BURUK 2015Selasa 6 Des 2016 10:18Ajeng Widyadibaca 1431 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (shortfall) pada tahun 2016 ini, akan berisiko bagi keuangan negara. Kondisi tersebut membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun dinilai hanya kurang dari 85 persen dari target di APBN.selengkapnya

 PENGGELAPAN PAJAK: Singapura Dan Australia Tukar Data Keuangan WPPENGGELAPAN PAJAK: Singapura Dan Australia Tukar Data Keuangan WPSelasa 6 Sep 2016 20:52Administratordibaca 1386 kaliSemua Kategori

Singapura dan Australia telah sepakat untuk secara otomatis bertukar data keuangan wajib pajak dari dua negara dengan September 2018 dalam upaya untuk mencegah penggelapan pajak.selengkapnya

 Menkeu Ani Rapat 7 Jam di DPR, Apa Hasilnya?Menkeu Ani Rapat 7 Jam di DPR, Apa Hasilnya?Kamis 1 Sep 2016 15:05Administratordibaca 961 kaliSemua Kategori

Rapat kerja lanjutan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (31/08/2016), menelorkan sejumlah keputuskan. Salah satu keputusannya adalah merestui langkah Menkeu Sri dalam penghematan anggaran di Kementerian/Lembaga agar tetap memperhatikan target pembangunan, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan perbaikan gini ratio.selengkapnya

 APBN Dipangkas, JK: Yang Salah PajakAPBN Dipangkas, JK: Yang Salah PajakSabtu 6 Ags 2016 10:16Administratordibaca 769 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan bahwa kebijakan memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp133,8 triliun yang ditempuh pemerintah didasari oleh perolehan dari sektor pajak yang meleset dari target.selengkapnya

 Wapres: Pemangkasan APBN Akibat Target Pajak MelesetWapres: Pemangkasan APBN Akibat Target Pajak MelesetSabtu 6 Ags 2016 10:07Administratordibaca 595 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan bahwa kebijakan memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp133,8 triliun yang ditempuh pemerintah didasari oleh perolehan dari sektor pajak yang meleset dari target.selengkapnya

 Mantan Stafsus SBY: Jokowi Pangkas Anggaran LagiMantan Stafsus SBY: Jokowi Pangkas Anggaran LagiJumat 5 Ags 2016 08:21Administratordibaca 722 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memotong anggaran Rp 133,8 triliun, terdiri dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 65 triliun dan dana transfer daerah senilai Rp 68,8 triliun.selengkapnya

 Pemangkasan Anggaran Tak Ganggu Proyek InfrastrukturPemangkasan Anggaran Tak Ganggu Proyek InfrastrukturJumat 5 Ags 2016 07:16Administratordibaca 958 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menyampaikan dalam sidang kabinet untuk memangkas anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp65 triliun dan transfer daerah dipangkas sebesar Rp68,8 triliun. Ia memastikan pemangkasan anggaran tersebut tidak akan mengganggu proyek-proyek infrastruktur yang telah masuk masa kontrak atau sedang berjalan.selengkapnya

 Ini 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri MulyaniIni 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri MulyaniJumat 29 Jul 2016 07:05Administratordibaca 978 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai ada delapan 'pekerjaan rumah (PR) bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Pertama tidak lain yakni menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

 Kompetisi Pajak 2016Kompetisi Pajak 2016Senin 25 Apr 2016 20:22Administratordibaca 1786 kaliSemua Kategori

KOMPAK 2016 (Kompetisi Pajak Universitas Airlangga) PajakKu PajakMu PajakKita KOMPAK adalah sebuah Kompetisi Perpajakan yang diadakan tiap tahun oleh prodi D3 Perpajakan Universitas Airlangga dan diikuti oleh seluruh mahasiswa aktif di seluruh Indonesia.selengkapnya

 RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) Akhirnya Disahkan DPD RIRUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) Akhirnya Disahkan DPD RISabtu 19 Mar 2016 07:47Administratordibaca 1704 kaliSemua Kategori

“Usul inisiatif RUU KUP dilatarbelakangi UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan perekonomian global serta domestik, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan yang lebih modern sehingga perlu diganti,”ujarselengkapnya

 DDTC prediksi penerimaan cukai hasil tembakau hanya sekitar Rp 1,37 triliun di 2020DDTC prediksi penerimaan cukai hasil tembakau hanya sekitar Rp 1,37 triliun di 2020Rabu 22 Jul 2020 14:59Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Pandemi Covid-19 turut berdampak pada sektor pengolahan tembakau atau yang dikenal sebagai Industri Hasil Tembakau (IHT).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :