Klarifikasi Muhammadiyah Soal Gugatan UU Tax AmnestyKlarifikasi Muhammadiyah Soal Gugatan UU Tax AmnestyJumat 16 Sep 2016 08:06Administratordibaca 870 kaliSemua Kategori

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menerangkan seputar kepastian uji materi atau judicial review Undang-undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan dilakukan lembaganya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya pandangan tentang Judicial Review masih sebatas pendapat personal dan belum menjadi sikap organisasinya.selengkapnya

 Destinasi Wisata Baru Gunung Kidul Mulai Ditarik RetribusiDestinasi Wisata Baru Gunung Kidul Mulai Ditarik RetribusiRabu 2 Jan 2019 15:16Ridha Anantidibaca 777 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Kidul mulai memberlakukan penarikan retribusi sejumlah objek wisata baru untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.selengkapnya

 Menteri Agama Usulkan Kenaikan Biaya Haji Rp 900.000Menteri Agama Usulkan Kenaikan Biaya Haji Rp 900.000Kamis 25 Jan 2018 09:17Ridha Anantidibaca 638 kaliSemua Kategori

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut usulan kenaikan biaya penyelenggaran ibadah haji (BPIH) tahun 2018 lebih rendah dari nilai PPN 5 persen yang diberlakukan Pemerintah Arab Saudi.selengkapnya

 Cukai Naik, Banyak Perokok Beralih ke VapeCukai Naik, Banyak Perokok Beralih ke VapeSelasa 14 Jan 2020 13:35Ridha Anantidibaca 784 kaliSemua Kategori

Kenaikan cukai rokok yang diberlakukan pemerintah mulai awal tahun ini, diprediksi akan membuat masyarakat berpindah ke rokok elektrik atau vape.selengkapnya

 Simplifikasi Cukai Rokok Rugikan Pabrik KecilSimplifikasi Cukai Rokok Rugikan Pabrik KecilSelasa 3 Sep 2019 14:18Ridha Anantidibaca 541 kaliSemua Kategori

Kalangan pelaku industri rokok yang tergabung dalam Gapero (Gabungan Pabrik Rokok) mengharapkan pemerintah tidak memaksakan penerapan penyederhanaan (simplifikasi) cukai rokok. Alasannya, kebijakan itu bisa membuat monopoli di industri rokok.selengkapnya

 Pelaku Industri Tolak Cukai Plastik, Ini Alasannya!Pelaku Industri Tolak Cukai Plastik, Ini Alasannya!Rabu 19 Des 2018 10:18Ridha Anantidibaca 387 kaliSemua Kategori

Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia menolak pengenaan tarif cukai plastik yang dinilai tidak mendesak untuk diberlakukan.selengkapnya

 Pemerintah sedang berusaha selesaikan pembahasan cukai plastikPemerintah sedang berusaha selesaikan pembahasan cukai plastikSelasa 13 Nov 2018 10:01Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini aturan terkait cukai plastik tak kunjung diberlakukan. Padahal, usulan terkait pengenaan cukai kantong plastik sudah diajukan sejak beberapa tahun yang lalu.selengkapnya

 Aturan cukai plastik tunggu finalisasi di kementerian/lembagaAturan cukai plastik tunggu finalisasi di kementerian/lembagaJumat 9 Nov 2018 11:55Ridha Anantidibaca 382 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali menargetkan penerimaan cukai plastik sebesar Rp 500 miliar di tahun depan. Tahun ini target penerimaan cukai plastik pun sudah ditetapkan sebesar Rp 500 miliar, meski cukai plastik tak kunjung diberlakukan.selengkapnya

 DJBC Riau Terima Setoran Cukai Vape Rp230 JutaDJBC Riau Terima Setoran Cukai Vape Rp230 JutaRabu 31 Okt 2018 09:28Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Sejak aturan cukai cairan vape atau essence diberlakukan mulai 1 Oktober 2018, Direktoran Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Riau telah mendapatkan setoran penerimaan cukai senilai Rp230 jutaan.selengkapnya

 Penerapan cukai kantong plastik tunggu undang-undang cukaiPenerapan cukai kantong plastik tunggu undang-undang cukaiJumat 21 Sep 2018 10:24Ridha Anantidibaca 1077 kaliSemua Kategori

Rencana penerapan cukai plastik pada bulan Juli 2018 tidak sesuai harapan. Buktinya sampai saat ini cukai plastik belum juga diberlakukan.selengkapnya

 Pungutan Cukai Vape Mulai Diberlakukan Oktober 2018Pungutan Cukai Vape Mulai Diberlakukan Oktober 2018Rabu 4 Jul 2018 13:51Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya melonggarkan waktu pemungutan cukai terhadap likuid rokok elektrik ( vape) sebesar 57 persen.selengkapnya

 Pemerintah Diminta tak Kenakan Pajak Bagi UMKM PemulaPemerintah Diminta tak Kenakan Pajak Bagi UMKM PemulaRabu 15 Ags 2018 09:47Ridha Anantidibaca 253 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat diharapkan tak mengenakan pajak bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang baru merintis ushanya. Kepala Dinas Kopersasi dan UMKM Kota Solo, Nur Hayati menilai kebijakan pemerintah pusat terkait perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen masih membebani pelaku UMKM. Terlebih bagi para pelaku UMKM pemula.selengkapnya

 TAX AMNESTY :Ramai-ramai Rayu Wajib PajakTAX AMNESTY :Ramai-ramai Rayu Wajib PajakKamis 25 Ags 2016 12:40Administratordibaca 1029 kaliSemua Kategori

Memberi pengampunan bagi para wajib pajak nampaknya tengah menjadi tren di berbagai negara. Kebijakan jangka pendek ini dinilai menjadi jalan tengah, ketika upaya merebut kembali triliunan dana yang tertanam di kawasan tax haven menemui kebuntuan.selengkapnya

 Pajak Reksa Dana : PPh Final Agar DiterapkanPajak Reksa Dana : PPh Final Agar DiterapkanRabu 25 Mei 2016 11:14Administratordibaca 8560 kaliSemua Kategori

Asosiasi Manajer Investasi Indonesia meminta pemerintah dapat menerapkan pajak penghasilan (PPh) final atas keuntungan investasi melalui instrumen reksa dana. Ketua Umum Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) sekaligus Direktur Utama PT Bahana TCW Investment Management Edward P. Lubis menuturkan investor reksa dana masih dibebankan oleh PPh berganda.selengkapnya

 Menimbang rencana penerapan pajak pelaku usaha daringMenimbang rencana penerapan pajak pelaku usaha daringSenin 4 Feb 2019 16:03Ridha Anantidibaca 671 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memberlakukan pajak bagi pelaku usaha yang masuk ke pasar dalam jaringan (daring/online). Keputusan ini diambil karena belum adanya aturan pajak di wilayah kerja tersebut.selengkapnya

 Pentingnya Mengetahui Amnesti Pajak!Pentingnya Mengetahui Amnesti Pajak!Rabu 27 Jul 2016 12:13Administratordibaca 941 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menerapkan kebijakan amnesti pajak atau yang dikenal dengan pengampunan pajak. Kebijakan ini juga menjadi kesempatan terakhir bagi masyarakat yang belum membayarkan pajaknya. Tapi, sebenarnya apa itu amnesti pajak?selengkapnya

 Pengacara & Konsultan Tak Masuk Skema PPh Final 0,5%Pengacara & Konsultan Tak Masuk Skema PPh Final 0,5%Kamis 24 Mei 2018 10:35Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Meski memberikan insentif bagi pelaku usaha khususnya Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), skema PPh final tak mencakup wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi.selengkapnya

 WP sukarela deklarasikan harta terbebas sanksiWP sukarela deklarasikan harta terbebas sanksiJumat 24 Nov 2017 09:20Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 dengan PMK Nomor 165/2017. Revisi PMK ini salah satunya memberi kesempatan lagi bagi wajib pajak (WP) yang tidak ikut amnesti pajak dan bagi peserta amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya.selengkapnya

 Intip Perlakuan Perpajakan Bagi Bisnis E-CommerceIntip Perlakuan Perpajakan Bagi Bisnis E-CommerceSelasa 19 Feb 2019 13:46Ridha Anantidibaca 621 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan kembali latar belakang diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.10/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce).selengkapnya

 Panama Papers dan Perburuan Dana Gelap ke Penjuru DuniaPanama Papers dan Perburuan Dana Gelap ke Penjuru DuniaRabu 11 Mei 2016 12:44Administratordibaca 2071 kaliSemua Kategori

Di depan sekitar 150 undangan diskusi Ikatan Akuntan Indonesia tentang pengampunan pajak atau tax amnesty, Oesman Sapta Odang buka-bukaan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu prihatin dengan kondisi saat ini terkait beratnya upaya mendongkrak pendapatan negara. Sebuah informasi sampai ke telinganya. Di tengah lemahnya penerimaan pajak, banyak uang warga Indonesia justru diparkir diselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :