RI dan Singapura Mulai Nego soal PajakRI dan Singapura Mulai Nego soal PajakKamis 18 Jul 2019 10:08Ridha Anantidibaca 266 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia dan Singapura akan memulai babak negosiasi berbagai bidang, salah satunya di sektor pajak.selengkapnya

 Sektor Industri Bakal Nikmati Penghapusan Pajak Kapal PesiarSektor Industri Bakal Nikmati Penghapusan Pajak Kapal PesiarSenin 4 Feb 2019 09:27Ridha Anantidibaca 428 kaliSemua Kategori

Kementerian Kordinator (Kemenko) bidang Kemaritiman hari ini menggelar rapat koordinasi terkait rancangan Peraturan Pemerintah (PP) pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) non kendaraan bermotor.selengkapnya

 Kemkeu catat Shortfall pajak capai Rp 108,1 triliun di 2018Kemkeu catat Shortfall pajak capai Rp 108,1 triliun di 2018Kamis 3 Jan 2019 14:32Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat Shortfall (defisit) pajak di tahun 2018 mencapai Rp 108,1 triliun. Angka ini lebih lebar dibandingkan proyeksi pemerintah. Sebelumnya, pemerintah memperkirakan shortfall pajak di tahun ini berkisar Rp 73,1 triliun. Di mana, outlook penerimaan pajak diperkirakaan Rp 1.350,93 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp 1.42selengkapnya

 Bea Cukai Ubah Ketentuan Impor Barang Kiriman Lewat e-CommerceBea Cukai Ubah Ketentuan Impor Barang Kiriman Lewat e-CommerceSelasa 18 Sep 2018 10:07Ridha Anantidibaca 817 kaliSemua Kategori

Demi lindungi industri kecil dan menengah dalam negeri, pemerintah melalui Bea Cukai mengubah aturan terkait impor barang kiriman lewat e-commerce. Melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.04/2018, pemerintah melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis value) bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang kiriman dari sebelumnya USD 100 menjadi USD 75 per orang per hari.selengkapnya

 Pemerintah Resmi Naikkan Pajak Impor 1.147 Komoditas, Ini RinciannyaPemerintah Resmi Naikkan Pajak Impor 1.147 Komoditas, Ini RinciannyaKamis 6 Sep 2018 15:23Ridha Anantidibaca 531 kaliSemua Kategori

Pemerintah hari ini melakukan kebijakan dalam rangka pengendalian defisit neraca transaksi berjalan. Di mana perkembangan perekonomian global saat ini telah memberikan dinamika yang tinggi terhadap neraca transaksi berjalan (current account) dan mata uang di banyak negara, termasuk Indonesia.selengkapnya

 Ditjen Pajak tingkatkan layanan elektronik dengan menggandeng bank BUMNDitjen Pajak tingkatkan layanan elektronik dengan menggandeng bank BUMNKamis 19 Apr 2018 09:58Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bersama tiga bank BUMN yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri untuk mengembangkan berbagai jenis layanan elektronik di antaranya e-Billingselengkapnya

 Kebijakan Super Deduction Tax Diharapkan Rampung Sebulan Ke DepanKebijakan Super Deduction Tax Diharapkan Rampung Sebulan Ke DepanRabu 18 Apr 2018 13:17Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Pemerintah berharap aturan super deduction tax dapat selesai bersamaan dengan tax allowance.selengkapnya

 Sri Mulyani: Insentif Pajak Indonesia Akan Lebih Baik dari Thailand, Malaysia, Vietnam, FilipinaSri Mulyani: Insentif Pajak Indonesia Akan Lebih Baik dari Thailand, Malaysia, Vietnam, FilipinaRabu 14 Mar 2018 10:49Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini kebijakan insentif pajak bagi pengusaha yang masih dirampungkan oleh pemerintah nantinya akan lebih baik dibanding kebijakan yang sama di negara tetangga.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanKamis 24 Ags 2017 11:09Ajeng Widyadibaca 907 kaliSemua Kategori

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

 Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroJumat 24 Feb 2017 11:36Ajeng Widyadibaca 582 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya

 Babak 2 Tax Amnesty Masih Seret, Pertanda Apes?Babak 2 Tax Amnesty Masih Seret, Pertanda Apes?Selasa 6 Des 2016 10:26Ajeng Widyadibaca 342 kaliSemua Kategori

Program amnesti (pengampunan) pajak di periode dua, jauh dari harapan. Bak langit dan bumi dibandingkan periode pertama. Pertanda buruk?selengkapnya

 Tax Amnesty Bulan Pertama Periode Kedua Masih Sepi PeminatTax Amnesty Bulan Pertama Periode Kedua Masih Sepi PeminatRabu 9 Nov 2016 13:39Ajeng Widyadibaca 1335 kaliSemua Kategori

Uang tebusan yang berasal dari program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty hingga 31 Oktober 2016 telah mencapai Rp94,1 triliun. Meski begitu, realisasi tersebut hanya meningkat sekitar Rp900 miliar dari capaian pada akhir periode pertama, di mana realisasinya mencapai Rp93,2 triliun.selengkapnya

 Masih Banyak Aset WNI di Luar NegeriMasih Banyak Aset WNI di Luar NegeriSenin 3 Okt 2016 18:53Administratordibaca 1338 kaliSemua Kategori

Program amnesti pajak (tax amnesty) periode pertama telah berakhir Jumat (30/9) lalu. Pemerintah optimistis deklarasi harta, repatriasi, dan uang tebusan akan terus meningkat seiring pelaksanaan amnesti pajak pada periode kedua dan ketiga.selengkapnya

 Tax Amnesty I Berakhir, Repatriasi Dana Belum MaksimalTax Amnesty I Berakhir, Repatriasi Dana Belum MaksimalSabtu 1 Okt 2016 06:54Administratordibaca 1033 kaliSemua Kategori

Pelaksanaan tax amnesty periode I berakhir Jumat, 30 September 2016. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan bahwa pelaksanaan program tax amnesty ini dilakukan selama periode sembilan bulan yang dibagi dalam tiga periode, dengan nilai tebusan sebesar 2 persen untuk harta di dalam negeri dan 4 persen untuk luar negeri hanya berlaku pada periode pertama.selengkapnya

 Sri Mulyani: Seluruh Dunia Repot karena Google Tolak Bayar PajakSri Mulyani: Seluruh Dunia Repot karena Google Tolak Bayar PajakJumat 16 Sep 2016 21:41Administratordibaca 716 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani siang ini mendatangi kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Sri Mulyani sendiri datang secara mendadak dan di luar agenda Menko Darmin Nasution dan kedatangannya tanpa diketahui awak media.selengkapnya

 JK: Pengusaha Sombong jika Tak Manfaatkan Tax AmnestyJK: Pengusaha Sombong jika Tak Manfaatkan Tax AmnestyKamis 21 Jul 2016 15:41Administratordibaca 705 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mulai melakukan sosialisasi pengampunan pajak (tax amnesty) di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (21/7) pagi. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam sambutannya di hadapan para pengusaha mengharapkan pengusaha agar memanfaatkan program pengampunan pajak (tax amnesty) secepatnya.selengkapnya

 Gubernur BI: Investasi DIRE akan Marak 2017Gubernur BI: Investasi DIRE akan Marak 2017Selasa 19 Jul 2016 08:42Administratordibaca 870 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memperkirakan investasi ke instrumen dana investasi real estat (DIRE) akan marak di Indonesia pada 2017. "Sekarang yang penting ikut amnesti pajak dulu, nanti setelah masuk mereka akan berpikir investasi ke mana, DIRE merupakan pilihan yang baik," kata Agus Martowardojo.selengkapnya

 Pengamat Nilai RUU Tax Amnesty InkonstitusionalPengamat Nilai RUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 14:23Administratordibaca 1205 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, namun juga karena kekayaan yang “digelapkan” tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 Pengamat: RUU Tax Amnesty InkonstitusionalPengamat: RUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 13:53Administratordibaca 990 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, namun juga karena kekayaan yang “digelapkan” tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 RUU Tax Amnesty InkonstitusionalRUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 13:38Administratordibaca 685 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, tetapi juga karena kekayaan yang "digelapkan" tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :