Menakar Keindahan Suaka PajakMenakar Keindahan Suaka PajakSabtu 23 Jul 2016 07:02Administratordibaca 909 kaliSemua Kategori

RI semakin gencar menarik dana milik para pengusaha agar berputar di dalam negeri. Setelah melaksanakan kebijakan pengam punan pajak atau tax amnesty, pemerintah akan membentuk offshore financial center atau semacam wilayah suaka pajak bagi perusahaan yang menempat kan dananya di dalam negeri.selengkapnya

 Ancaman Ditjen Pajak dipenghujung tax amnestyAncaman Ditjen Pajak dipenghujung tax amnestyKamis 9 Mar 2017 13:31Ajeng Widyadibaca 691 kaliSemua Kategori

Menjelang berakhirnya periode pengampunan pajak atau tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa di periode ketiga ini memang mengancam para Wajib Pajak (WP)selengkapnya

 Sebanyak 3.642 lembaga keuangan terdaftar untuk lapor data nasabah ke pajakSebanyak 3.642 lembaga keuangan terdaftar untuk lapor data nasabah ke pajakJumat 20 Apr 2018 14:33Ridha Anantidibaca 1182 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, jumlah lembaga keuangan yang mendaftar sebagai peserta yang wajib melaporkan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam rangka pelaksana keterbukaan informasi untuk perpajakan (AEoI) terus meningkat.selengkapnya

 Isu Pajak Dominasi Pertemuan Menteri G20Isu Pajak Dominasi Pertemuan Menteri G20Senin 24 Feb 2020 15:08Ridha Anantidibaca 554 kaliSemua Kategori

Isu perpajakan mendominasi agenda pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan ini dilaksanakan selama dua hari, Sabtu (22/2) dan Ahad (23/2).selengkapnya

 Tiga Strategi Pemerintah Optimalkan Penerimaan PajakTiga Strategi Pemerintah Optimalkan Penerimaan PajakSenin 24 Jun 2019 11:52Ridha Anantidibaca 293 kaliSemua Kategori

Pemerintah melakukan berbagai langkah untuk mengoptimalkan pendapatan negara terutama penerimaan pajak. Sejumlah kalangan menganggap, optimalisasi data menjadi salah satu strategi yang paling penting untuk mendorong penerimaan pajakselengkapnya

 Ditjen Pajak lihat potensi Rp 2,17 T dari AEoIDitjen Pajak lihat potensi Rp 2,17 T dari AEoISenin 8 Jan 2018 11:43Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Indonesia sudah pasti akan mengikuti pertukaran informasi perpajakan dengan negara-negara lainnya lewat AEoI pada September tahun ini. Menyusul lulusnya Indonesia dalam asesmen oleh Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) Desember 2017.selengkapnya

 RI siap bertukar data keuangan dengan negara lainRI siap bertukar data keuangan dengan negara lainSenin 8 Jan 2018 11:26Ridha Anantidibaca 1019 kaliSemua Kategori

Dirjen Pajak Robert Pakpahan menyampaikan bahwa Indonesia sudah pasti akan mengikuti pertukaran informasi perpajakan dengan negara-negara lainnya lewat AEoI pada September tahun ini.selengkapnya

 Ditjen Pajak yakin lolos penilaian AEoIDitjen Pajak yakin lolos penilaian AEoISenin 18 Des 2017 10:16Ridha Anantidibaca 591 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) optimistis Indonesia bisa mengikuti program pertukaran data informasi keuangan untuk perpajakan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) mulai pertengahan 2018. Berbagai kebijakan pemerintah diyakini bisa jadi bekal memenuhi syarat-syarat AEoI.selengkapnya

 Pajak Ungkap WNI Beli Jam Ratusan Juta di Belanda, Kok Bisa?Pajak Ungkap WNI Beli Jam Ratusan Juta di Belanda, Kok Bisa?Senin 27 Nov 2017 13:18Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Beredar surat dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan perihal permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan yang sifatnya sangat segera kepada salah satu warga negara Indonesia (WNI).selengkapnya

 AEoI diharap bisa ungkap banyak offshore entityAEoI diharap bisa ungkap banyak offshore entityRabu 15 Nov 2017 10:40Ajeng Widyadibaca 750 kaliSemua Kategori

Keterlibatan Indonesia dalam Automatic Exchange of Information (AEoI) dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 yang menjadi dasar pertukaran informasi. AEoI dapat menjadi cara untuk melawan penggelapan pajak. Akan tetapi, banyaknya offshore entity masih belum dapat dideteksi.selengkapnya

 Sri Mulyani: Wajib Pajak Tidak Lagi Bisa CurangSri Mulyani: Wajib Pajak Tidak Lagi Bisa CurangSelasa 2 Ags 2016 14:43Administratordibaca 1410 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa kesepakatan untuk pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) yang akan terjadi pada 2018 akan mempersempit ruang gerak wajib pajak untuk menghindari pajak. Mereka tidak bisa lagi berbuat curang dengan melakukan praktik penghindaran pajak.selengkapnya

 BI Nilai UU Perbankan Perlu Segera DirevisiBI Nilai UU Perbankan Perlu Segera DirevisiRabu 25 Mei 2016 11:52Administratordibaca 1113 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menilai, bank secrecy atau pembukaan data bank untuk kepentingan pajak harus dilakukan. Untuk itu, bank sentral menilai harus ada penyesuaian di Undang-undang (UU) Perbankan sebelum 2018. Gubernur BI, Agus Martowardojo menjelaskan, saat ini sudah banyak negara yang melakukan bank secrecy atau memberikan akses data untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 Menkeu Akui Masih Sulit Dapat Data Wajib Pajak di Perbankan NasionalMenkeu Akui Masih Sulit Dapat Data Wajib Pajak di Perbankan NasionalSelasa 24 Mei 2016 15:00Administratordibaca 2330 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui kurangnya penerimaan pajak nasional disebabkan akses informasi yang minim. Dia pun mengakui saat ini pemerintah masih kesulitan dalam mendapatkan data wajib pajak (WP) "Sistem tidak bisa apa-apa kalau tidak ada data. Kami masih kesulitan mendapatkan data. Ujung tombak pajak itu adalah data," ujar Bambang dalam acara International Conference on Tax,selengkapnya

 Instep: Pajak Bisa Jadi Instrumen PembangunanInstep: Pajak Bisa Jadi Instrumen PembangunanSenin 17 Sep 2018 09:08Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Hasil kajian Institute for Tax Reform and Public Policy (Instep) menyatakan, pendaftar calon legislatif sampai saat ini mencapai 7.721 orang. Sementara dari 261,2 juta penduduk Indonesia (2016) hanya 32 juta orang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari 32 juta orang tersebut, hanya 22 juta orang yang menyampaikan surat pemberitahuan tahunan.selengkapnya

 Himbara Komitmen Sinergikan Kemudahan Bayar PajakHimbara Komitmen Sinergikan Kemudahan Bayar PajakSelasa 16 Jul 2019 14:41Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua Kategori

Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) berkomitmen dalam bersinergi untuk memudahkan akses pembayaran pajak masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Di antaranya melalui perbanyakan kanal pembayaran seperti internet banking, mobile banking, agen laku pandai dan ATM yang memiliki kemampuan auto-create ID Billing.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Penghapusan PPnBM dan PPh 22 Rumah MewahPemerintah Kaji Penghapusan PPnBM dan PPh 22 Rumah MewahSelasa 23 Okt 2018 09:51Ridha Anantidibaca 642 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan tengah mengkaji penghapusan pajak rumah mewah, yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penghapusan tersebut guna mendorong pembelian rumah mewah sehingga pasar properti di segmen tersebut kembali menggeliat.selengkapnya

 Reformasi Pajak Tak Hanya Berhenti pada Tax AmnestyReformasi Pajak Tak Hanya Berhenti pada Tax AmnestySenin 17 Sep 2018 09:28Ridha Anantidibaca 326 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai bahwa upaya untuk mereformasi sistem perpajakan di Tanah Air tidak boleh berhenti hanya dengan melahirkan Undang-undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty pada 2016.selengkapnya

 Pajak telusuri WP tak realisasikan repatriasiPajak telusuri WP tak realisasikan repatriasiSenin 8 Jan 2018 11:51Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat, hingga Desember 2017, realisasi dari komitmen repatriasi yang sebesar Rp 147 triliun masih sebesar Rp 138 triliun.selengkapnya

 DJP akan bina wajib pajak setelah amnestiDJP akan bina wajib pajak setelah amnestiKamis 9 Mar 2017 13:45Ajeng Widyadibaca 725 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berkomitmen membina, mengawasi, dan mengingatkan komitmen para wajib pajak, terutama mereka yang telah mengikuti program pengampunan pajak.selengkapnya

 Infrastruktur MenantiInfrastruktur MenantiKamis 26 Jan 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 629 kaliSemua Kategori

Memasuki babak terakhir amnesti pajak, harapan agar dana warga negara Indonesia yang masih diparkir di luar negeri masuk ke dalam negeri terlihat semakin tipis. Selain dinamika politik, pemilik dana masih berpikir ulang untuk investasi ke sektor riil yang ditawarkan pemerintah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :