Ditjen Pajak Kaji Usulan PPN Avtur DihapusDitjen Pajak Kaji Usulan PPN Avtur DihapusJumat 15 Feb 2019 10:54Ridha Anantidibaca 258 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mengaku siap mengkaji usulan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait dengan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) pada atur.selengkapnya

 Menteri Rini Minta PPN Avtur DihapusMenteri Rini Minta PPN Avtur DihapusKamis 14 Feb 2019 14:17Ridha Anantidibaca 1084 kaliSemua Kategori

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akhirnya angkat bicara terkait mahalnya harga avtur di Indonesia. Saat ini, pemerintah sedang mengkaji agar harga avtur Indonesia lebih bersaing dibanding dengan negara lain.selengkapnya

 RI Resmi Bisa Lacak dan Rampas Aset Kasus Korupsi & Pajak di SwissRI Resmi Bisa Lacak dan Rampas Aset Kasus Korupsi & Pajak di SwissJumat 8 Feb 2019 10:49Ridha Anantidibaca 584 kaliSemua Kategori

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter baru saja menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA). Bantuan hukum yang dimaksud termasuk melacak hingga merampas aset hasil kejahatan.selengkapnya

 Palapa Ring Paket Tengah Dukung Layanan Pajak, Kesehatan dan WisataPalapa Ring Paket Tengah Dukung Layanan Pajak, Kesehatan dan WisataSenin 21 Jan 2019 13:54Ridha Anantidibaca 724 kaliSemua Kategori

Jaringan proyek Palapa Ring Paket Tengah yang bernilai Rp1,38 triliun akhirnya diuji coba langsung Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Akses point-of-presence (PoP) Palapa Ring Tengah yang terhubung dengan jaringan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. itu salah satunya digunakan untuk mendselengkapnya

 Pelapak tidak Wajib Sampaikan NPWPPelapak tidak Wajib Sampaikan NPWPKamis 17 Jan 2019 13:01Ridha Anantidibaca 423 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik tidak mengharuskan untuk menyampaikan NPWP.selengkapnya

 Sri Mulyani Tegaskan PMK 210/2018 Bukan untuk Pajaki E-commerceSri Mulyani Tegaskan PMK 210/2018 Bukan untuk Pajaki E-commerceKamis 17 Jan 2019 11:19Ridha Anantidibaca 1319 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan jika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik, tidak dimaksudkan untuk memungut pajak.selengkapnya

 Pajak e-commerce tuai pro-kontra, Menkeu: Isu pajak memang selalu sensitifPajak e-commerce tuai pro-kontra, Menkeu: Isu pajak memang selalu sensitifRabu 16 Jan 2019 10:17Ridha Anantidibaca 2116 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang pajak e-commerce. Beleid yang efektif berlaku per 1 April mendatang ini telah cukup lama diwacanakan, namun justru menuai kontroversi saat telah resmi diterbitkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun angkat bicara soal ini.selengkapnya

 Jonan Usul Pengurangan Pajak agar Harga Avtur KompetitifJonan Usul Pengurangan Pajak agar Harga Avtur KompetitifRabu 16 Jan 2019 09:36Ridha Anantidibaca 605 kaliSemua Kategori

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengusulkan pengurangan pajak agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur kompetitif. Ini menanggapi fenomena mahalnya tiket pesawat akibat harga Avtur.selengkapnya

 Kemkeu Terbitkan Dua Standar bagi Pemda untuk Hitung dan Tagih Pajak DaerahKemkeu Terbitkan Dua Standar bagi Pemda untuk Hitung dan Tagih Pajak DaerahSenin 14 Jan 2019 13:54Ridha Anantidibaca 506 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat menerbitkan standar bagi pemerintah daerah dalam menghitung dan mengumpulkan pajak daerah. Standar itu termuat dalam dua peraturan menteri keuangan (PMK), yaitu PMK Nomor 207/PMK.07/2018 tentang pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak daerah dan PMK Nomor 208/PMK.07/2018 tentang pedoman penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).selengkapnya

 1 8 Sektor Industri Bebas Pungutan Pajak, Intip Daftarnya1 8 Sektor Industri Bebas Pungutan Pajak, Intip DaftarnyaJumat 30 Nov 2018 09:42Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Pemerintah memperluas industri pionir yang mendapatkan fasilitas pengurangan pajak Penghasilan (PPh) Badan atau biasa disebut tax holiday lewat aturan baru yang baru saja diluncurkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Beleid ini berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2018 yang ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada 26 November 2018.selengkapnya

 Kemenkeu Siapkan Berbagai Insentif Pajak untuk Tarik InvestasiKemenkeu Siapkan Berbagai Insentif Pajak untuk Tarik InvestasiJumat 23 Nov 2018 10:32Ridha Anantidibaca 448 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah siapkan beragam kebijakan perpajakan untuk menarik investasi. Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).selengkapnya

 Dorong Kepatuhan Pajak, Mahasiswa Bakal Punya NPWPDorong Kepatuhan Pajak, Mahasiswa Bakal Punya NPWPSelasa 13 Nov 2018 09:26Ridha Anantidibaca 411 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak sejak dini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggandeng Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggselengkapnya

 Kemenhub Ingin Penghapusan Pajak Angkutan Barang Kereta ApiKemenhub Ingin Penghapusan Pajak Angkutan Barang Kereta ApiRabu 3 Okt 2018 15:49Ridha Anantidibaca 636 kaliSemua Kategori

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku menyetujui rencana penghapusan PPN 10 persen dalam pengangkutan barang menggunakan kereta api.selengkapnya

 Darmin Panggil Rudiantara dan Tom Lembong Rapat Insentif Libur PajakDarmin Panggil Rudiantara dan Tom Lembong Rapat Insentif Libur PajakKamis 20 Sep 2018 11:16Ridha Anantidibaca 298 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution sore ini rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong.selengkapnya

 Penyesuaian Tarif PPh Impor Resmi Berlaku Hari IniPenyesuaian Tarif PPh Impor Resmi Berlaku Hari IniKamis 13 Sep 2018 14:05Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua Kategori

Perubahan tarif PPh Pasal 22 impor atas sejumlah item barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 110/ PMK.010/2018 akan mulai berlaku tanggal 13 September 2018 pukul 00.01 WIB.selengkapnya

 Kenaikan Tarif Pajak Dinilai Tak Signifikan Menekan ImporKenaikan Tarif Pajak Dinilai Tak Signifikan Menekan ImporRabu 12 Sep 2018 10:28Ridha Anantidibaca 446 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah terkait penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 barang konsumsi dari luar negeri dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap penurunan angka impor. Sebab, impor barang konsumsi saat ini hanya berkontribusi sekitar 9% terhadap total impor non migas Januari-Juli 2018 (year-to-date).selengkapnya

 Dukungan Pembentukkan Aturan Pajak di UE MeningkatDukungan Pembentukkan Aturan Pajak di UE MeningkatSenin 10 Sep 2018 11:04Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire memberi sinyal bahwa dukungan terhadap rencana Uni Eropa yang ingin mengutip pajak dari perusahaan-perusahaan teknologi besar mulai meningkat.selengkapnya

 Kendalikan Impor, Pemerintah Kaji Penaikan PPh 900 Barang KonsumsiKendalikan Impor, Pemerintah Kaji Penaikan PPh 900 Barang KonsumsiSenin 27 Ags 2018 15:11Ridha Anantidibaca 830 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengemukakan opsi penaikan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor atas 900 barang konsumsi dari luar negeri. Hal ini merupakan bagian dari upaya pengendalian defisit neraca perdagangan, serta mengurangi dampak tekanan perdagangan global.selengkapnya

 Cermati isi RUU penerimaan negara bukan pajak yang siap disahkan DPRCermati isi RUU penerimaan negara bukan pajak yang siap disahkan DPRJumat 27 Jul 2018 16:05Ridha Anantidibaca 526 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan DPR akhirnya menuntaskan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). UU ini akan menjadi payung hukum baru atas pungutan non-pajak yang dibanderol pemerintah.selengkapnya

 Kementerian ESDM Siap Berikan Insentif Hulu Migas Sesuai AturanKementerian ESDM Siap Berikan Insentif Hulu Migas Sesuai AturanSelasa 8 Mei 2018 10:14Ridha Anantidibaca 744 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap mengakomodasi kontraktor minyak dan gas bumi (migas) yang ingin mendapatkan insentif fiskal, termasuk pengurangan pajak (tax allowance). Namun, pemberian insentif itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :