Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meningkatkan kewaspadaan terhadap serbuan barang-barang impor ilegal menjelang akhir tahun.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meningkatkan kewaspadaan terhadap serbuan barang-barang impor ilegal menjelang akhir tahun.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Thailand. Pertemuan tersebut mengangkat tema “Advancing Partnership for Sustainability”.selengkapnya

Dalam rangka mendorong perkembangan sektor jasa modern serta meningkatkan daya saing ekspor jasa Indonesia dan memperbaiki neraca perdagangan, Menteri Keuangan (Menkeu) telah memperluas jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 0 persen (0%).selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui, kecanggihan teknologi bisa berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Seiring makin majunya teknologi, di masa mendatang diperkirakan semakin banyak pekerjaan manusia akan digantikan oleh robot.selengkapnya

Pajak mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpelat nomor RI 26 diduga telah melewati jatuh tempo pembayaran. Di bawah huruf dan angka pelat nomor mobil itu tertera angka 07 18 yang mengisyaratkan jatuh tempo pajak pada Juli 2018.selengkapnya

Mengingatkan mengenai pentingnya arti pajak bagi sebuah negara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan kembali sejarah lahirnya pajak di Indonesia pada peserta seminar perpajakan yang digelar Direktorat Jenderal Pajak hari ini.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, saat ini bukan hanya negara berkembang saja yang berusaha mengumpulkan pajak. Setelah masa krisis tahun 2008, banyak negara maju yang berusaha menyelamatkan APBN mereka.selengkapnya

Setelah Pasar Tanah Abang dan ITC Mangga Dua, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali melakukan sosialisasi pengampunan pajak / tax amnesty di Mal Pacific Place, Jakarta Selatan. Selain Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, sosialisasi juga diikuti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.selengkapnya

Kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Pasific Place, salah satu mal papan atas di Jakarta Selatan, Rabu (2/11/2016), cukup mengejutkan. Lalu apa yang disasar?selengkapnya

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kepatuhan pajak bagi perusahaan mineral dan batubara masih sangat minim.selengkapnya

Meski dana hasil program amnesti pajak (tax amnesty) telah mencapai Rp 97 triliun pada awal Oktober ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku belum senang.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan akan tetap fokus untuk mencapai target penerimaan pajak hingga akhir tahun. Ia optimistis hal tersebut dapat dicapai karena adanya peningkatan penerimaan pajak yang cukup besar pada Bulan September hasil program amnesti pajak periode I.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaksimalkan penerimaan pajak agar dapat mengamankan APBN 2016.selengkapnya

Bagi karyawan atau pekerja yang bergaji Rp 4,5 juta/bulan ke atas, siap-siap kena pajak. Karena, Kementerian Keuangan bakal menurunkan batas penghasilan yang tak kena pajak. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomer 101 /PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bakal direvisi.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) mewarning pengusaha atau wajib pajak agar tidak menyembunyikan harta dan aset. "Waktunya nanti, sudah ada Automatic Exchange Of Information (AEOI). Kalau selama ini, menyembunyikan (harta) di bawah bantal, atau dibawa ke luar negeri, mungkin cukup aman. Karena kami punya keterbatasan negara untuk menjangkau ke sana," kata Sri dalam acara sosialisasiselengkapnya

Institute Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru Sri Mulyani Indrawati untuk tidak mengulang kegagalan program pengampunan pajak (tax amnesty), yang pernah terjadi pada 2008. Kala itu, Sri Mulyani menjabat sebagai Menkeu dan Darmin Nasution menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu.selengkapnya

Menteri keuangan (menkeu) baru Sri Mulyani berjanji melakukan yang terbaik demi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Apalagi kebijakan tax amnesty menjadi fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi).selengkapnya

Banyaknya kritikan bahkan penolakan atas disahkannya UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), tak membuat langkah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro surut. Ini kata dia.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro optimistis, pasca UU Pengampunan Pajak disetujui, arus modal orang Indonesia di luar negeri bakal mengalir ke tanah air. Mudah-mudahan benar pak.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya