Tiga Persoalan Sebelum Pemerintah Tarik Pajak Produk DigitalTiga Persoalan Sebelum Pemerintah Tarik Pajak Produk DigitalJumat 26 Okt 2018 10:54Ridha Anantidibaca 271 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ada tiga persoalan sebelum menarik pajak digital, khususnya dalam hal jasa. Saat ini, persoalan subjek pajak sudah teratasi, namun masih ada dua persoalan yang masih dicari solusinya.selengkapnya

 Rencana penghapusan pajak ekspor jasa bisa memacu pertumbuhan ekonomiRencana penghapusan pajak ekspor jasa bisa memacu pertumbuhan ekonomiJumat 26 Okt 2018 10:06Ridha Anantidibaca 552 kaliSemua Kategori

Wacana penghapusan pajak pada ekspor jasa profesional dipercaya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.selengkapnya

 Ditjen Pajak mengaku belum tahu rencana perluasan ekspor jasa PPN 0%Ditjen Pajak mengaku belum tahu rencana perluasan ekspor jasa PPN 0%Senin 1 Okt 2018 10:39Ridha Anantidibaca 1287 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memperluas sektor ekspor jasa yang diberlakukan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 0%. Namun rencana ini sepertinya belum dikoordinasikan kepada beberapa direktorat di bawah Kemkeu.selengkapnya

 Sektor Penerima Tax Holiday Akan DiperluasSektor Penerima Tax Holiday Akan DiperluasKamis 20 Sep 2018 10:09Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal memperluas tax holiday dari yang saat ini mencapai sekitar 153 produk menjadi lebih banyak lagi, guna lebih menarik investasi di Tanah Air.selengkapnya

 DKI sosialisasikan penghapusan denda pajak hingga permukimanDKI sosialisasikan penghapusan denda pajak hingga permukimanSelasa 3 Jul 2018 10:14Ridha Anantidibaca 1133 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta memperluas sosialisasi penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) hingga permukiman warga.selengkapnya

 PPh 0,5 Persen Diusulkan Berlaku Juga untuk UMKM OnlinePPh 0,5 Persen Diusulkan Berlaku Juga untuk UMKM OnlineSelasa 26 Jun 2018 15:59Ridha Anantidibaca 836 kaliSemua Kategori

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mendorong pemerintah untuk memperluas jangkauan kategori UMKM yang dapat dikenakan pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen. Peneliti CIPS Karina Saputri mengatakan, selain untuk UMKM konvensional, tarif tersebut harusnya juga dapat diberlakukan untuk pelaku UMKM online agar terjadi level persaingan usaha yang setara.selengkapnya

 Pemerintah siapkan insentif perpajakan untuk investasi di bawah Rp 500 miliarPemerintah siapkan insentif perpajakan untuk investasi di bawah Rp 500 miliarRabu 25 Apr 2018 10:07Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif perpajakan untuk investasi skala menengah dan kecil di bawah Rp 500 miliar.selengkapnya

 Regulasi Tax Holiday Baru Tarik Investasi Sektor Industri HuluRegulasi Tax Holiday Baru Tarik Investasi Sektor Industri HuluRabu 11 Apr 2018 11:24Ridha Anantidibaca 553 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjelaskan implementasi keluarnya Pajak Penghasilan (PPh) atau tax holiday baru dapat memperluas kelompok bidang usaha, terutama di sektor hulu.selengkapnya

 Pungutan bukan pajak bisa tambah banyakPungutan bukan pajak bisa tambah banyakKamis 25 Jan 2018 09:53Ridha Anantidibaca 476 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan DPR memulai pembahasan revisi Undang-Undang No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Selasa (23/1). Sejumlah poin krusial masuk dalam revisi beleid itu.selengkapnya

 Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Senin 22 Jan 2018 13:39Ridha Anantidibaca 991 kaliSemua Kategori

Pajak merupakan bahan bakar untuk pembangunan. Pembangunan sebagian besar dibiayai dengan pajak. Namun target pajak semakin sulit dicapai. Oleh karenanya pemerintah dirasa perlu untuk memperluas basis dan jenis pajaknya. Salah satu jenis pajak baru yang dipertimbangkan adalah menerapkan pajak atas nilai tanah atau Land Value Tax (LVT)selengkapnya

 Ekonom: BPJS butuh pajak dosa bukan APBDEkonom: BPJS butuh pajak dosa bukan APBDSenin 27 Nov 2017 11:13Ridha Anantidibaca 584 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana agar Pemda ikut serta dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menanggulangi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Oleh karena itu, saat ini pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah untuk rencana ini.selengkapnya

 Geber Ekspansi, Uber Juga Minat Jadi Agen Pajak Seperti Go-JekGeber Ekspansi, Uber Juga Minat Jadi Agen Pajak Seperti Go-JekJumat 10 Nov 2017 08:57Ajeng Widyadibaca 858 kaliSemua Kategori

Warga Jakarta rata-rata terjebak macet selama 68 menit tiap hari, ditambah mereka masih memerlukan waktu sekitar 22 menit setiap harinya untuk mencari parkir.selengkapnya

 Setoran Pajak Meleset Rp255,6 TriliunSetoran Pajak Meleset Rp255,6 TriliunRabu 4 Jan 2017 13:50Ajeng Widyadibaca 551 kaliSemua Kategori

Penerimaan perpajakan kembali meleset dari target. Shortfall, selisih antara realisasi dan target, setoran perpajakan pada 2016 mencapai Rp255,6 triliun, lebih besar dari proyeksi pemerintah Rp219 triliun.selengkapnya

 Tax amnesty membidik pelaku bursa efekTax amnesty membidik pelaku bursa efekKamis 24 Nov 2016 09:42Ajeng Widyadibaca 903 kaliSemua Kategori

Menjelang akhir tahun dan akhir periode dua program tax amnesty atau pengampunan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperluas fokus sasaran. Setelah profesi dokter, pengusaha tambang dan pengusaha perbankan, kali ini DJP menyasar pengusaha perusahaan masuk bursa.selengkapnya

 Ditjen Pajak Incar Pedagang Pasar, Apa yang Diincar?Ditjen Pajak Incar Pedagang Pasar, Apa yang Diincar?Jumat 11 Nov 2016 08:17Administratordibaca 816 kaliSemua Kategori

Saat ini pajak menjadi penopang keuangan negara. Untuk memperkuat penopang tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memperluas basis pajak melalui program pengampunan pajak (tax amnesty)selengkapnya

 Tahun Lalu Facebook Bayar Pajak Rp 67 Miliar di InggrisTahun Lalu Facebook Bayar Pajak Rp 67 Miliar di InggrisSelasa 11 Okt 2016 11:47Admindibaca 794 kaliSemua Kategori

Facebook membayar £ 4,16 juta atau sekitar Rp 67 miliar di Inggris pada tahun lalu karena memperluas cakupan bisnisnya di sana.selengkapnya

 Indonesia-AS Pererat Kemitraan Bidang FiskalIndonesia-AS Pererat Kemitraan Bidang FiskalSabtu 8 Okt 2016 08:01Administratordibaca 976 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Amerika Serikat (AS) dan Kemenkeu Indonesia menjalin kerja sama dalam bidang fiskal, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif serta mempererat kemitraan strategis yang telah terjalin dengan baik.selengkapnya

 Ada Potensi Pajak Baru dari Tax AmnestyAda Potensi Pajak Baru dari Tax AmnestyKamis 6 Okt 2016 21:48Administratordibaca 863 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai menyisir potensi penambahan objek pajak baru dari hasil pelaporan harta amnesti pajak. Ditjen Pajak berharap hasil amnesti pajak akan memperluas basis pajak mulai tahun depan, sehingga potensi penerimaan pajak meningkat.selengkapnya

 Sri Mulyani: Undang-Undang Bukan untuk Persulit HidupSri Mulyani: Undang-Undang Bukan untuk Persulit HidupSabtu 6 Ags 2016 10:38Administratordibaca 1098 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengharapkan agar pengusaha dapat ikut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak (tax amnesty). Kebijakan ini dijalankan agar pemerintah dapat memperluas basis pajak.selengkapnya

 Sofyan Djalil: Tax Amnesty Penting untuk Memperluas Basis PajakSofyan Djalil: Tax Amnesty Penting untuk Memperluas Basis PajakJumat 3 Jun 2016 13:34Administratordibaca 921 kaliSemua Kategori

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil berharap Undang-Undang Tax Amnesty segera rampung. Pasalnya, Indonesia membutuhkan basis pajak yang dapat meningkatkan penerimaan negera melalui pajak. Sofyan mengatakan, pengumpulan pajak kita saat ini baru 12 persen dan itu sangat kecil. "Dengan tax amnesty berhasil maka basis pajak meningkat.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :