Pemerintah Segera Luncurkan Insentif Pengurangan PajakPemerintah Segera Luncurkan Insentif Pengurangan PajakRabu 3 Okt 2018 13:32Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan insentif fiskal yang lebih menarik dan sesuai bagi para pelaku industri. Salah satu jenis insentif yang disusun adalah Super Deductible Tax dan aturan terkait pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).selengkapnya

 Dana Amnesti Pajak untuk Bangun Irigasi, Waduk, dan JalanDana Amnesti Pajak untuk Bangun Irigasi, Waduk, dan JalanSenin 3 Okt 2016 14:54Administratordibaca 1178 kaliSemua Kategori

Penerimaan negara dari program pengampunan pajak tetap digunakan untuk membiayai proyek-proyek prioritas pemerintah. Uang tebusan yang didapat dari deklarasi harta wajib pajak yang sudah mendapat pengampunan masuk ke dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.selengkapnya

 Stimulus pajak melawan dampak corona bebani penerimaan pajakStimulus pajak melawan dampak corona bebani penerimaan pajakRabu 18 Mar 2020 11:43Ridha Anantidibaca 461 kaliSemua Kategori

Dalam rangka menanggulangi dampak virus korona atau Covid-19 pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 22,95 triliun dengan relaksasi pajak kepada dunia usaha dan karyawan. Namun demikian, target penerimaan pajak tahun ini saja sudah cukup memberikan beban otoritas pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani Turunkan Pajak Penghasilan Rumah Mewah Jadi 1%Sri Mulyani Turunkan Pajak Penghasilan Rumah Mewah Jadi 1%Kamis 27 Jun 2019 14:38Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali memangkas pajak properti mewah. Setelah pekan lalu mengubah ketentuan batasan nilai yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), kali ini Kementerian Keuangan menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 hunian mewah.selengkapnya

 Perluasan Insentif Pajak Bisa Dongkrak Pengembangan Industri KreatifPerluasan Insentif Pajak Bisa Dongkrak Pengembangan Industri KreatifJumat 26 Jul 2019 11:28Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Insentif pajak yang diberikan pemerintah dinilai sudah tepat untuk mendorong investasi dan inovasi. Namun, akan lebih baik lagi jika cakupan industri yang bisa mendapatkan insentif tersebut dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat saat ini.selengkapnya

 Aturan Baru PPnBM dan Super Deductible Tax Akan Dirilis BersamaanAturan Baru PPnBM dan Super Deductible Tax Akan Dirilis BersamaanKamis 21 Mar 2019 10:18Ridha Anantidibaca 471 kaliSemua Kategori

Beleid terkait dengan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) disebutkan bakal rilis bersamaan dengan aturan insentif super deductible tax.selengkapnya

 6 Hal yang Wajib Anda Ketahui tentang Pajak Cryptocurrency6 Hal yang Wajib Anda Ketahui tentang Pajak CryptocurrencyKamis 3 Jan 2019 15:27Ridha Anantidibaca 1509 kaliSemua Kategori

Cryptocurrency sama seperti kelas aset lainnya ketika musim pajak tiba. Sayangnya, pajak cryptocurrency tampak begitu rumit sehingga hanya sedikit orang yang mengajukannya. Yang lain melihat cryptocurrency sebagai cara untuk memindahkan uang secara illegal—yang berarti menghindari pajak cryptocurrency sepenuhnya.selengkapnya

 PLN Berikan Akses Pajak ke DJPPLN Berikan Akses Pajak ke DJPRabu 19 Des 2018 11:10Ridha Anantidibaca 605 kaliSemua Kategori

PT PLN (Perero) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi perpajakan, dengan mengintegrasikan data perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya

 Ini 5 Jenis Pajak DKI Yang Bakal Direvisi Tarifnya Tahun IniIni 5 Jenis Pajak DKI Yang Bakal Direvisi Tarifnya Tahun IniRabu 25 Jan 2017 12:42Ajeng Widyadibaca 832 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan revisi tarif lima jenis pajak daerah tahun ini, demi mendorong penerimaan pajak daerah juga implementasi dari paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.selengkapnya

 Jokowi Kerek Tarif STNK&BPKB, Negara Jatuh Miskin?Jokowi Kerek Tarif STNK&BPKB, Negara Jatuh Miskin?Jumat 6 Jan 2017 10:43Ajeng Widyadibaca 775 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2016 tentang kenaikan tarif STNK, BPBB dan TNKB sebesar 300%.selengkapnya

 KPPIP Tunggu Keputusan Menteri KeuanganKPPIP Tunggu Keputusan Menteri KeuanganRabu 12 Okt 2016 13:37Admindibaca 874 kaliSemua Kategori

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas segera menentukan proyek infrastruktur yang disiapkan untuk menyerap dana repatriasi dari hasil amnesti pajak setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Pemerintah Wajib Bangun Komunikasi Penerapan Pajak KarbonPemerintah Wajib Bangun Komunikasi Penerapan Pajak KarbonSenin 13 Sep 2021 10:41Ridha Anantidibaca 1710 kaliSemua Kategori

Pemerintah diimbau aktif membangun jalur komunikasi yang lebih jelas dan transparan kepada dunia industri dan pelaku usaha terkait rencana penerapan nilai ekonomi karbon yang bertujuan agar Indonesia mampu bersaing dengan pasar global.selengkapnya

 Dampak corona, perusahaan pers bakal mendapat insentif pajak?Dampak corona, perusahaan pers bakal mendapat insentif pajak?Selasa 14 Apr 2020 12:08Ridha Anantidibaca 318 kaliSemua Kategori

Dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) nyatanya dirasakan di berbagai sektor usaha, tak terkecuali bagi perusahaan pers. Ketua Dewan Pers Mohammad Nur sebelumnya mengajukan sembilan usulan insentif bagi perusahaan media kepada pemerintah.selengkapnya

 Surplus NPI Berkat Kenaikan Pajak Impor?Surplus NPI Berkat Kenaikan Pajak Impor?Selasa 16 Okt 2018 13:59Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Para pejabat tinggi yang membidangi perekonomian sedikit bernapas lega menyusul rilis Badan Pusat Statistik (BPS) seputar neraca perdagangan Indonesia (NPI), yang menunjukkan perkembangan kinerja positif sepanjang periode September 2018. Berdasarkan publikasi BPS yang diterbitkan pertengahan Oktober ini tercatat NPI mengalami surplus sebesar USD227 juta pada bulan lalu. Angka surplus tersebut didaselengkapnya

 BI: Utang Luar Negeri RI Tumbuh Melambat di Kuartal II 2018BI: Utang Luar Negeri RI Tumbuh Melambat di Kuartal II 2018Selasa 21 Ags 2018 13:32Ajeng Widyadibaca 526 kaliSemua Kategori

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2018 tercatat sebesar 355,7 miliar dollar AS, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 179,7 miliar dollar AS, serta utang swasta sebesar 176,0 miliar dolar AS.selengkapnya

 Bank Dunia Nilai Pajak Indonesia Kurang `Greget`Bank Dunia Nilai Pajak Indonesia Kurang `Greget`Kamis 2 Jun 2016 20:06Administratordibaca 1186 kaliSemua Kategori

Bank Dunia menilai pengumpulan pendapatan pajak di Indonesia saat ini diperkirakan hanya setengah dari potensi pajak yang ada. Lembaga ini juga menilai, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia termasuk yang terendah (13,1% pada 2015) dan begitu pula dengan rasio pajak terhadap PDB (10,8%).selengkapnya

 Arab Saudi Naikkan Bea Masuk 575 Produk Imbas Kurangnya Penerimaan NegaraArab Saudi Naikkan Bea Masuk 575 Produk Imbas Kurangnya Penerimaan NegaraRabu 24 Jun 2020 14:01Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Pemerintah Arab Saudi menaikkan bea masuk 575 jenis produk. Kenaikan bea masuk ditetapkan Pemerintah Arab Saudi melalui General Authority of Saudi Customs pada 18 Juni 2020 lalu.selengkapnya

 Covid-19 Merebak, Sri Mulyani Akui Insentif Tenaga Medis Masih TerkendalaCovid-19 Merebak, Sri Mulyani Akui Insentif Tenaga Medis Masih TerkendalaKamis 18 Jun 2020 15:15Ridha Anantidibaca 703 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menganggarkan total biaya penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,20 triliun.selengkapnya

 Insentif Larangan Plastik Bisa Menggerus Penerimaan PajakInsentif Larangan Plastik Bisa Menggerus Penerimaan PajakKamis 31 Jan 2019 15:21Ridha Anantidibaca 543 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Cari Celah, Natuna Kaji Pajak Perusahaan Lepas PantaiCari Celah, Natuna Kaji Pajak Perusahaan Lepas PantaiSelasa 21 Nov 2017 13:09Ridha Anantidibaca 801 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), mulai mengkaji pungutan pajak atau retribusi dari perusahaan minyak dan gas (migas) lepas pantai demi menambah pendapatan asli daerah (PAD).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :