Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya

Pagi ini, Kamis (6/7) kabar baik datang dari sektor hulu migas, pasalnya aturan yang sudah sangat dinantikan oleh para investor kini sudah resmi diteken oleh Presiden Joko Widodo. Beleid tersebut merupakan revisi dari PP No.79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.selengkapnya

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya

Konflik pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semakin mengerucut. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara.selengkapnya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih perlu bersabar dalam menerapkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 untuk menggairahkan bisnis di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Penyebabnya, hingga kini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution belum meneken draf final revisi aturan tentang cost recovery (penggantian biaya talangan kontraktor migas)selengkapnya

Program pengampunan pajak (tax amnesty) terus bergulir. Kini pun sudah memasuki periode II dengan tarif tebusan 3 persen.selengkapnya

Perusahaan multinasional Google hingga kini tidak pernah membayar pajaknya ke Pemerintah Indonesia dari seluruh aktivitas bisnisnya di Indonesia.selengkapnya

Pengusaha yang memiliki perusahaan dengan tujuan tertentu atau special purpose vehicle (SPV) di luar negeri yang ingin mengkuti program tax amnesty kini boleh berlega hati. Para pengusaha yang memiliki SPV, yang dalam hal ini menjalankan kegiatan operasional aktif dapat mengikuti Tax Amnesty dengan mudah.selengkapnya

Setelah sempat terjadi berbagai pelanggaran menerobos batas negara, kini pemerintah sedang gencar mengoptimalkan ekonomi di pulau-pulau terluar di Indonesia, salah satunya Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Untuk itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan mengajak 10 ribuan lebih peserta sosialisasi pengampunan pajak (tax amnesty) di JIEXpo Kemayoran, untuk mau berinvestasiselengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) sudah berjalan dua pekan. Lewat kebijakan itu, pemerintah berharap penerimaan pajak bertambah sekaligus menarik sebanyak-banyaknya dana orang Indonesia di luar negeri. Namun, hingga kini hasil kebijakan yang resmi berjalan sejak 18 Juli lalu itu masih belum signifikan.selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kini telah mulai menerapkan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Namun, saat ini penerapan kebijakan tersebut masih dalam tahap persiapan lebih lanjut.selengkapnya

Pemerintah memastikan pengampunan pajak mulai dijalankan secara penuh setelah libur Lebaran. Sejumlah perangkat pendukung untuk menerapkan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) itu kini sedang disiapkan.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai Indonesia harus belajar dari pengalaman negara lain terkait penerapan kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Hingga kini, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak masih terus berlangsung. Pemerintah berharap uang tebusan yang terkumpul dari kebijakan tersebut akan menutup kekurangan (shortfall) serta mencapai targetselengkapnya

Kondisi fiskal kini tergantung pada kesuksesan pemerintah menggulirkan Tax Amnesty, alias kebijakan pengampunan pajak. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2016, hanya target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non-migas yang naik.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini bisa mengintip data kartu kredit nasabah. Lewat kebijakan ini, pemerintah berupaya menyisir potensi penerimaan pajak dari wajib pajak perorangan. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang berkaitan denganselengkapnya

Indonesia selama ini selalu bergantung dengan ekspor komoditas. Ketika harga bahan komoditas tinggi, hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Bahkan, ekonomi Indonesia pernah berjaya dengan memanfaatkan hasil ekspor komoditas. Kini, anjloknya harga minyak dunia menyebabkan penerimaan Indonesia pada sektor ekspor berkurang.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak yang kini dalam tahap menerima pendapat dari sejumlah pihak harus memenuhi rasa keadilan. Wajib pajak yang taat, harus diberikan insentif.selengkapnya

Setelah pada kuartal I kemarin pertumbuhan ekonomi Indonesia tergerus cukup dalam akibat pandemi Corona. Kini pemerintah tengah menyusun strategi agar pertumbuhan ekonomi tidak mengalami minus.selengkapnya

Pemerintah kini resmi mendapatkan restu DPR RI untuk menambah jenis barang kena cukai baru yaitu produk plastik.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menginginkan, para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa ikut berperan untuk menarik investasi asing. Harapan ini disampaikan saat melantik Suminto sebagai Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional untuk menggantikan Andin Hadiyanto, yang kini menjabat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya