Tarif Baru Cukai Rokok Terbit pada Oktober 2018Tarif Baru Cukai Rokok Terbit pada Oktober 2018Rabu 3 Okt 2018 10:59Ridha Anantidibaca 818 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan akan menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait tarif cukai rokok pada 2019. PMK tersebut akan dirilis Oktober 2018.selengkapnya

 Penyesuaian Tarif PPh Impor Resmi Berlaku Hari IniPenyesuaian Tarif PPh Impor Resmi Berlaku Hari IniKamis 13 Sep 2018 14:05Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Perubahan tarif PPh Pasal 22 impor atas sejumlah item barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 110/ PMK.010/2018 akan mulai berlaku tanggal 13 September 2018 pukul 00.01 WIB.selengkapnya

 PP Pajak & PNBP Mineral, Ini Tanggapan FreeportPP Pajak & PNBP Mineral, Ini Tanggapan FreeportKamis 9 Ags 2018 11:14Ridha Anantidibaca 532 kaliSemua Kategori

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Mineral.selengkapnya

 27 Sektor Industri Nikmati Fasilitas BMDTP27 Sektor Industri Nikmati Fasilitas BMDTPSenin 21 Mei 2018 10:53Ridha Anantidibaca 957 kaliSemua Kategori

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 tahun 2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018 pada Februari lalu. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat 27 sektor industri yang diberikan fasilitas BMDTP, termasuk empat sektor baru yaitu industri pembuatan lead ingot, telepon seluler, kacamata, dan kacang almond.selengkapnya

 Perpres pengadaan terbit, Ditjen Pajak punya sistem administrasi yang lebih gaharPerpres pengadaan terbit, Ditjen Pajak punya sistem administrasi yang lebih gaharSelasa 15 Mei 2018 10:46Ridha Anantidibaca 707 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Dengan perpres ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah dapat restu untuk membeli sistem teknologi informasi (TI) atau sistem core tax baru.selengkapnya

 Pemerintah sederhanakan prosedur tax holidayPemerintah sederhanakan prosedur tax holidayRabu 25 Apr 2018 09:55Ridha Anantidibaca 605 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan terkait tax holiday, dimana pemerintah melakukan penyederhanaan prosedur untuk mendapatkan fasilitas tax holiday. Pemerintah memotong prosedur pengajuannya menjadi dua langkah dari yang sebelumnya sembilan langkah.selengkapnya

 Baru berlaku, pemerintah buka evaluasi tax holidayBaru berlaku, pemerintah buka evaluasi tax holidaySelasa 10 Apr 2018 13:42Ridha Anantidibaca 552 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2018 yang mengatur soal kemudahan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday). Aturan ini sudah berlaku terhitung tanggal 4 April 2018.selengkapnya

 Sistem pendukung pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak telah siapSistem pendukung pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak telah siapRabu 14 Feb 2018 10:49Ridha Anantidibaca 555 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2017 untuk mendukung pelaksanaan akses informasi keuangan.selengkapnya

 Ditjen Pajak mulai sosialisasikan teknis pelaporan data keuanganDitjen Pajak mulai sosialisasikan teknis pelaporan data keuanganRabu 14 Feb 2018 10:46Ridha Anantidibaca 547 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2017 untuk mendukung pelaksanaan akses informasi keuangan.selengkapnya

 Kemperin tambah daftar industri yang bakal dapatkan tax allowanceKemperin tambah daftar industri yang bakal dapatkan tax allowanceSenin 29 Jan 2018 14:29Ridha Anantidibaca 1252 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemperin) kembali memberikan keringanan pajak kepada pelaku usaha. Lantaran di awal tahun ini Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 tahun 2018 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Dalam Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentuselengkapnya

 Aturan pajak penangkal transfer pricing akan berdampak jangka panjangAturan pajak penangkal transfer pricing akan berdampak jangka panjangKamis 18 Jan 2018 10:27Ridha Anantidibaca 761 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016. Aturan ini bertujuan agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya

 Ditjen Pajak atur laporan pajak anak usaha korporasi globalDitjen Pajak atur laporan pajak anak usaha korporasi globalKamis 18 Jan 2018 10:19Ridha Anantidibaca 457 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No 29 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan per Negara atau yang biasa disebut country by country report (CbCR).selengkapnya

 Ditjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricingDitjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricingRabu 17 Jan 2018 14:20Ridha Anantidibaca 1096 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya

 Pengurusan Administasi Amnesti Pajak DiperpanjangPengurusan Administasi Amnesti Pajak DiperpanjangSabtu 24 Sep 2016 14:02Administratordibaca 1028 kaliSemua Kategori

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo meluruskan rencana perpanjangan masa pelaksanaan amnesti pajak. Johan menegaskan, perpanjangan yang dimaksud bukanlah masa keseluruhan program amnesti pajak.selengkapnya

 Batal Ikuti Tax Amnesty, Wajib Pajak Bisa Tarik DiriBatal Ikuti Tax Amnesty, Wajib Pajak Bisa Tarik DiriKamis 22 Sep 2016 09:20Administratordibaca 1762 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.selengkapnya

 Menkeu Bekali Petugas Pajak Buku Sakti Tax AmnestyMenkeu Bekali Petugas Pajak Buku Sakti Tax AmnestyRabu 31 Ags 2016 09:30Administratordibaca 1089 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 11/PJ/2016, tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengampunan Pajak, atau Tax Amnesty.selengkapnya

 Menkeu Pertegas Aturan Penagihan PBB, Ini Kata Ditjen PajakMenkeu Pertegas Aturan Penagihan PBB, Ini Kata Ditjen PajakJumat 20 Mei 2016 22:22Administratordibaca 2465 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan mekanisme baru dalam pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), demi mengoptimalisasi penerimaan pajak pada tahun ini. Melalui aturan ini, pemungutan denda bagi wajib pajak selain PBB-P2 (Perkotaan dan Pedesaan) yang telat bayar, akan dipertegas.selengkapnya

 Celah Pengampunan Terpidana PajakCelah Pengampunan Terpidana PajakKamis 14 Apr 2016 14:00Administratordibaca 1643 kaliSemua Kategori

Seretnya penerimaan negara dan alotnya pembahasan RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty membuat pemerintah mengambil jalan cepat. Pada 8 April 2016 lalu, pemerintah menerbitkan aturan baru tentang tata cara penghentian penyidikan pidana pajak. Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 55 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untukselengkapnya

 Pemerintah Wajibkan ASN/TNI/Polri Gunakan e-FillingPemerintah Wajibkan ASN/TNI/Polri Gunakan e-FillingJumat 15 Jan 2016 13:46Administratordibaca 2314 kaliSemua Kategori

Melalui SE Menpan RB, Pemerintah mewajibkan pula Bendahara Pemerintah untuk menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. Sebagai contoh, untuk Tahun Pajak 2015, maka bukti potong agar diterbitkan paling lambat tanggal 31 Januari 2016.selengkapnya

 Ditjen Pajak beri insentif PPN ke-41 Negara atas Jasa Kepelabuhan TertentuDitjen Pajak beri insentif PPN ke-41 Negara atas Jasa Kepelabuhan TertentuKamis 20 Feb 2020 09:37Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa kepelabuhan tertentu.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :